Besarnya subsidi BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai tidak rasional dan salah sasaran. Bank Dunia kembali meminta pemerintah Indonesia untuk segera menaikkan harga BBM subsidi ke harga pasar.
“Secara konkret langkah yang harus diambil adalah menaikkan harga BBM sesuai dengan harga pasar,” kata Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia Shubham Chaudhuri dalam diskusi perkembangan triwulan perekonomian Indonesia, di Jakarta, Selasa (28/6).
Tingginya harga minyak dunia yang menembus lebih dari US$100 per barel sudah seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga BBM bersubsidinya.
“Karena dengan meningkatkan (harga BBM) itu, maka subsidi BBM bisa beralih ke infrastruktur dan subsidi langsung masyarakat miskin. Infrastruktur pun khususnya public transportation bisa ditingkatkan untuk mengatasi macet,” katanya.
Kalaupun tidak menaikkan harga BBM subsidi, pemerintah bisa mereformasi kebijakan subsidi BBM yang sekarang dinilai salah sasaran. “Tapi sampai saat ini belum ada langkah konkret dari pemerintah soal subsidi. Karena subsidi BBM tidak menjamin pengendara mobil tidak menggunakan BBM subsidi. Tidak ada kepastian,” jelasnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan tidak mempunyai rencana sama sekali untuk menaikkan harga BBM subsidi. Di APBN 2011, jumlah subsidi BBM mencapai Rp95,9 triliun. Subsidi ini merupakan bagian dari subsidi energi yang jumlahnya mencapai Rp136,6 triliun.
Jika tidak ada kebijakan apapun soal subsidi dari pemerintah, maka subsidi BBM bisa melonjak menjadi Rp125,5 triliun di 2011 karena tingginya harga minyak dunia.
Secara terpisah, Pengamat Perminyakan, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan jika pemerintah tidak mau menaikkan harga maka pemerintah harus bersiap menambah anggaran untuk BBM Bersubsidi yang kuotanya terancam jebol di akhir tahun.
“Kita akan lihat ke situ, jika tidak dinaikkan (harga BBM Bersubsidi), maka pilihannya adalah menambah anggaran. Jika menambah anggaran, berarti scara keseluruhan defisit APBN akan bertambah,” katanya.
Namun, menurutnya hal ini bukanlah hal yang perlu dijadikan solusi. Apalagi, jika penambahan anggaran untuk BBM Bersubsidi nantinya diperoleh dari utang. “Tidak boleh senang, jika nutupnya pakai utang. Kalau memang pemerintah tidak mau menaikkan, tapi tetap dilakukan penghematan anggaran itu lebih baik,” pungkas Pri Agung. (net/jpnn)
