MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aceh Sepakat memintah seluruh warga Aceh untuk menjaga nama baik Tanah Rencong yang religius, dan mengedepankan syariat Islam serta memiliki adat istiadat yang kuat.
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat HT Bahrumsyah pada Rabu (8/3) saat menyikapi maraknya peredaran narkoba yang melibatkan sejumlah warga Aceh.
Dia menyebutkan, laut Aceh saat ini masuk dalam peta transit narkoba dari Malaysia dan Tiongkok. Hal ini terjadi, karena selat malaka khususnya sekitar Asahan dan Tanjungbalai mulai marak perampokan di tengah laut.
Bahrum berpendapat, keterlibatan sejumlah warga Aceh dalam jaringan narkoba internasional sudah mencoreng Aceh. Keterlibatan sejumlah warga Aceh ini sebenarnya bukan hanya semata bisnis narkoba, melainkan ada beberapa oknum sengaja ingin menghancurkan nama baik masyarakat Aceh.
“Stigmanya orang Aceh adalah sarang dan pemasok narkoba. Padahal hanya segelintir oknum yang melakukan, dengan memanfaatkan kondisi Aceh saat ini,” katanya.
Polisiti PAN yang saat ini menjadi Anggota DPRD Medan ini berharap, pada konteks ini diperlukan peran dari seluruh elemen masyarakat Aceh. Di mana tindakan pencegahan secara dini dari sekolah, kampus-kampus, hingga ke tingkat organisasi pemuda. “Secara terintegrasi juga kepada lembaga-lembaga resmi lainnya, yang melibatkan seluruh unsur untuk perang terhadap narkoba ini,” tegasnya.
Dirinya juga menitip pesan kepada gubernur Aceh terpilih agar menjadikan masalah ini sebagai salah satu fokus perhatian ke depan. Kata dia, tokoh-tokoh politik lokal harus berperan memberi perhatian kepada seluruh unsur masyarakat, terutama pemuda sebagai generasi penerus.
“Inikan persoalan bangsa dan urgen di tangani Pemerintah Aceh, termasuk kabupaten/kota yang ada di Aceh. Perlu dibuat tim pencegahan secara dini. Apalagi saya pikir pemerintah dan tokoh-tokoh adat dan masyarakat sudah tahu siapa-siapa pemainnya,” katanya.
Dia menduga iming-iming uang yang banyak, menjadi pintu masuk para gembong jaringan narkoba memanfaatkan warga dan pemuda Aceh terlibat. Ditambah suasana yang tidak terpantau maksimal oleh aparat hukum, membuat para sindikat itu bebas bermain dari Aceh.
“Personel Angkatan Laut dan Angkutan Darat di Aceh juga harus bisa menangkal ini. Tak kalah penting tokoh-tokoh politik lokal saya pikir yang kuat pengaruhnya, mengambil peran untuk menyelamatkan anak bangsa di Aceh. Jadi tidak larut dalam persoalan urusan-urusan pribadi dan kelompok, tetapi rangkul pemuda dan generasi-generasi Aceh,” pungkasnya. (mag-1)