Ketua DPR RI, Setya Novanto.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Golkar dipastikan tidak akan mencopot jabatan Setya Novanto dari Ketua DPR walaupun telah menjadi tersangka KPK. Posisinya sebagai pucuk pimpinan di partai berlambang Pohon Beringin pun dipastikan aman, karena DPP menegaskan tidak akan mengelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk menggantikan Setya Novanto.
Hal itu langsung ditegaskan DPP Partai Golkar ke fraksinya di parlemen dengan menggelar rapat pleno, Selasa (18/7). Sekretaris Jenderal Idrus Marham mengatakan, dirinya bersama Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid telah menyampaikan kepada faksi bahwa partai beringin harus tetap solid.
“DPP Partai Golkar dan fraksi solid untuk memberikan dukungan kepada Bung Setya Novanto, baik selaku ketua umum DPP Partai Golkar maupun sebagai ketua DPR RI,” ujarnya di DPP Partai Golar, Slipi, Jakarta.
Menyangkut masalah hukum Novanto, DPP Partai Golkar menyampaikan dan menugaskan kepada fraksi di DPR untuk segera melakukan kajian terhadap surat keputusan penetapan Novanto sebagai tersangka yang dilakukan oleh KPK.
“Bagaimana konstruksinya, bagaimana alasan-alasan yang ada, dan tentu nanti akan dilakukan untuk menentukan langkah-langkah hukum lebih lanjut,” sebut Idrus.
Lalu, disampaikan pula kepada Fraksi Partai Golkar bahwa ditetapkannya Novanto sebagai tersangka tidak mempengaruhi posisi politik Partai Golkar yang telah diambil di dalam Munaslub, yaitu memberikan dukungan tanpa syarat kepada pemerintahan Jokowi-JK. Demikian juga tidak mengubah posisi dan keputusan Rapimnas 2016, bahwa Partai Golkar mencalonkan dan mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada 2019 mendatang.
Sehingga kelanjutannya, Fraksi Partai Golkar konsisten, bersungguh-sungguh, dan bekerja sama dengan fraksi-fraksi lain untuk memperjuangkan dan memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. “Termasuk perppu-perppu yang dikeluarkan, dan terakhir Perppu tentang Ormas,” tukas Idrus.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang menyatakan, kegiatan fraksi tidak akan terganggu di tengah agenda politik dan perundang-undangan di DPR. “Termasuk RUU Pemilu. Kami dari Fraksi Partai Golkar akan memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kegiatan-kegiatan DPR RI tidak akan terganggu,” pungkasnya.
Sementara Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid menegaskan, sesuai dengan keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Balikpapan beberapa waktu lalu, sudah ada keputusan bahwa tidaka akan digelar Munaslub. Ini juga ditegaskan Nurdin, untuk menjawab informasi yang beredar bahwa akan ada pemilihan ketua umum Golkar dengan mekanisme Munaslub. “Jadi DPP sepakat tidak akan melaksanakan Munaslub,” ujar Nurdin.
Nurdin juga meminta kepada seluruh pengurus partai untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kader, terkait tidak adanya Munaslub yang akan digelar Partai Golkar. “Kita akan sosialiasi pada seluruh kader di daerah terkait kondisi terkini Partai Golkar di internal maupun eksternal,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengusulkan partai beringin harus segera bergerak mewacanakan Munaslub mencari sosok baru pengganti Novanto. “Mengambil langkah-langkah yang definitif berkaitan dengan kepemimpinan Partai Golkar,” ujar Akbar saat dihubungi, Selasa (18/7).
Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini menambahkan, apabila Partai Golkar tidak mengambil satu tindakan maka kemungkinan besar akan berdampak ke pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2018 mendatang.
Sementara Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar, Yorrys Raweyai bersikap melunak. Ia mendadak mendukung untuk menolak adanya Munaslub. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan sikap Yorrys sebelumnya yang ngotot untuk mendorong digelarnya Munaslub. “Yang jelas tidak ada Munaslub,” tegas Yorrys di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, kemarin.
Yorrys mengaku, dalam Rapat Pleno Partai Golkar ini juga menyepakati tidak adanya Munaslub. Itu disebabkan semua kader partai sedang prihatin setelah ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. “Semua berpikir ada keprihatinan sekarang, maka perlu membangun solidaritas,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada April 2017 lalu Yorrys mengusulkan ke Partai Golkar untuk melakukan Munaslub, sebagai penyelamatan partai setelah Novanto terjerat kasus e-KTP dan dicekal berpergian ke luar negeri oleh KPK. Yorrys kala itu mengaku, apabila tidak dilakukan Munaslub maka akan menganggu dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 nanti. (jpnn)