Alam seolah belum berhenti menguji warga Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues. Belum kering luka akibat bencana akhir Desember 2025 lalu, kini banjir dan tanah longsor kembali datang menghantam, merendam pemukiman dengan material tanah dan pasir yang menyisakan duka mendalam bagi warga setempat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembentukan Desa Antikorupsi. Pada tahun 2026, ditargetkan enam Desa Antikorupsi akan terbentuk sebagai bagian dari upaya memperluas tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan di seluruh jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Pihak Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Utara ‘membuka pintu’ untuk para wajib pajak (WP) yang mengalami sengketa perpajakan.

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Asahan mengunjungi Kantor Desa Airteluk Kiri Kecamatan Telukdalam dalam rangka pengarahan dan persiapan Lomba Posyandu tingkat Provinsi Sumatera Utara, Rabu (8/4). 

Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) yang juga tokoh masyarakat Medan Utara Saharuddin mengapresiasi pernyataan Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, Dr H Muslim Harahap yang mendorong dan  meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk segera merealiasikan dan atau pengalokasian APBD Kota Medan minimal 35 persen untuk pembangunan di wilayah Medan Utara.

Pemerintah Kota Kota Medan bersiap memperketat pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan Work From Home (WFH). Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem kerja jarak jauh benar-benar berjalan efektif dan tidak disalahgunakan.

Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Makmur dipastikan mulai berjalan tahun ini dengan nilai bantuan mencapai Rp2,4 juta per tahun. Saat ini, pemerintah kota masih mematangkan mekanisme pencairannya agar tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Komisi II DPRD Kota Medan menyampaikan keprihatinan atas masih minimnya alokasi anggaran untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu kendala dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat.

Upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus didorong DPRD di Kota Medan. Melalui Panitia Khusus (Pansus), dewan menilai potensi peningkatan penerimaan pajak masih sangat besar, namun belum tergarap optimal akibat sistem yang dinilai masih konvensional.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikabarkan akan kembali mendatangkan dua pejabat eselon II dari lingkungan Kota Medan untuk mengisi posisi strategis yang saat ini masih kosong.