MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berbagai torehan telah diraih Pemerintah Kota (Pemko) Medan di Hari Ulang Tahunnya ke-432 yang tepat jatuh pada 1 Juli 2022 kemarin. Namun kedepannya, berbagai catatan disebut sebagai Pekerjaan Rumah (PR) Pemko Medan.
Catatan itu disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan. Fraksi PKS mengaku, pihaknya mendorong Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan program Pro Rakyat Miskin di Kota Medan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan kota. Pasalnya pada HUT ke-432 Kota Medan, angka kemiskinan di Kota Medan terbilang masih tinggi.
“432 Tahun usia Kota Medan, Fraksi PKS akan terus mendorong kesejahteraan masyarakat agar dapat terwujud, fokus kita terutama kesejahteraan masyarakat miskin. Kita mendorong Pemko Medan mewujudkan program ini dengan menambah banyak program pro masyarakat miskin,” ucap Syaiful, Jumat (1/7).
Dikatakan Syaiful Ramadhan, angka kemiskinan Kota Medan harus menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Medan. “Berdasarkan sumber Kemensos RI, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Medan; Ruta 127.283, Keluarga 134.807, Individu 537.570. Total penduduk 2.460.858 jiwa data BPS. Ada sekitar 19,364% DTKS dengan bahasa lain masyarakat miskin kota,” ujarnya.
Dengan program pro rakyat miskin ini, Syaiful mengharapkan angka kemiskinan di Kota Medan dapat berkurang. “Ini catatan kita sekaligus PR (pekerjaan rumah-red) bagi Pemerintah Kota Medan di HUT 432 Kota Medan. Selain persoalan kemiskinan juga tak kalah pentingnya adalah soal penurunan angka stunting,” ujarnya.
Disampaikannya, Fraksi PKS sebagai bagian dalam lembaga kontrol di DPRD Kota Medan akan memastikan bahwa program yang diwujudkan Pemerintah Kota Medan dilaksanakan seimbang dan tidak dilaksanakan serampangan. “Kita mendukung upaya pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang massive di laksanakan. Tapi, kita akan memastikan bahwa bahwa program pro rakyat miskin lainnya juga dilaksanakan. Kita tidak ingin melihat adanya ketidak seimbangan dalam pelaksanaan program,” katanya.
Politisi Muda PKS ini juga berharap, agar kedepannya wajah Kota Medan bisa terlihat lebih baik dan modern, namun angka kemiskinan tidak bisa dikendalikan.
“Untuk itulah, dengan upaya yang terus dilakukan Pemerintah Kota Medan kita akan memastikan program pro rakyat miskin juga massive dilaksanakan. PKS sangat berharap angka kemiskinan di Kota Medan bisa berkurang secara signifikan,” tuturnya.
Politisi yang kini duduk di Komisi II juga menyinggung tujuh misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan yaitu medan berkah, medan maju, medan bersih, medan membangun, medan kondusif, medan inovatif, dan medan beridentitas kemudian 5 program prioritas yakni bidang kesehatan, infrastruktur, banjir, kebersihan dan pembenahan heritage dengan pemberdayaan UMKM.
“PKS mengapresiasi capaian-capaian yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Medan, dan PKS akan memastikan bahwa program ini bisa direalisasikan dengan maksimal kepada masyarakat sesuai janji kampanye,” cetusnya.
Disampaikannya, dalam pemberdayaan UMKM pihaknya mengharapkan Pemko Medan terus memberikan penguatan kepada para pelaku UMKM yang sulit tumbuh akibat masalah permodalam dan akses perizinan.”Bahwa medan memiliki potensi yang besar dalam bidang ini harus benar-benar dimaksimalkan dengan penguatan program UMKM yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Mantan Anggota Komisi IV ini mengatakan, dalam beberapa program pihaknya juga masih menyayangkan keinginan Wali Kota Medan belum direalisasikan secara maksimal di lapangan oleh perangkat dibawahnya. Hal ini terbukti dari buruknya penyerapan anggaran di Tahun 2021 lalu, seperti Rendahnya realisasi anggaran dana Kelurahan tahun anggaran 2021 yang berkisar 65 sampai 70 persen atau mengalami SiLPA sekitar Rp190 Miliar, menurut Fraksi PKS ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Medan.
“Seandainya serapan bisa maksimal maka tidak ada lagi jalan di gang-gang Kota Medan ini yang rusak atau becek. Fraksi PKS meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Medan dapat memberikan masukan kepada Kecamatan dalam penyusunan perencanaan anggaran,” pungkasnya. (rel)
