MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan terkait pengembangan kasus dugaan suap atau setoran proyek dan jabatan yang menjerat Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin. Kamis (31/10) pagi, giliran rumah anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Akbar Himawan Buchari, yang digeledah KPK, di Jalan DI Panjaitan.
BELUM diketahui keterkaitan Akbar dalam kasus Dzulmi Eldin ini. Setelah orang nomor 1 di Pemko Medan itu terjaring OTT KPK, nama politikus Golkar ini memang sempat disebut ikut diamankan. Namun dia langsung menggelar konferensi pers dan membantah kabar itu.
Pantauan di lokasi, rumah Akbar tampak sepi. Seorang anggota satpam Rumah Sakit Ginjal Rasyadi yang berada persis di depan rumah Akbar mengatakan, rumah tersebut didatangi sejumlah orang sekitar pukul 08.00 WIB. Mereka datang dengan mengendarai mobil minibus. “Ada beberapa orang yang datang, mereka naik Fortuner dan Innova,” ujar satpam yang enggan menyebutkan namanya.
Ia mengatakan, orang-orang yang datang tersebut, pergi sekitar pukul 11.00 WIB. Akan tetapi, dia tidak mengetahui apa saja yang dibawa. “Jam 11 (siang) mereka pergi enggak tahu bawa apa,” ucapnya.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan penggeledahan penyidik di rumah Akbar itu. “Hari ini (kemarin, red) KPK melakukan geledah di rumah Akbar Himawan Buchari. Penggeledahan masih berlangsung,” kata Febri Kamis siang.
Namun demikian, Febri tidak menjelaskan, apakah penggeledahan tersebut terkait kasus yang menjerat Wali Kota Medan atau kasus lainnya. Sebab, isu yang berkembang, penggeledahan dikabarkan adanya dugaan suap proyek di Dinas PU Medan.
Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Febri mengatakan, hari ini KPK memeriksa sepuluh saksi, mulai anggota DPRD Sumut, pejabat SKPD Kota Medan hingga keluarga Dzulmi Eldinn
Sepuluh saksi yang diperiksa, melibatkan enam kepala dinas jajaran pemko Medan, yakni Kadis Koperasi dan UKM Kota Medan Edliaty, Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Dra Hannalore Simanjuntak dan Kadis Perdagangan Kota Medan Damikrot.
Kemudian, Kadis Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Ir Qamarul Fattah, Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan Emilia Lubis, Kadis Perhubungan Medan Iswar Lubis.
Selain enam Kepala Dinas, turut diperiksa Sopir Walikota Medan Junaidi, Kabid Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan Dinas Pu Kota Medan Ir Rizfan Juliardy Hutasuhut, serta dua anak Wali Kota Medan Rania Kamila dan Rendy Edriansyah Eldin.
Amatan Sumut Pos, satu per satu saksi keluar dari gedung Tri Krama Adhyaksa. Pertama, Kadis Perdagangan Medan, Damikrot, keluar dengan menggunakan baju batik seorang diri pada pukul 15.25 WIB. Lalu giliran Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Dra Hannalore Simanjuntak, Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan Emilia Lubis yang keluar.
Usai diperiksa penyidik KPK, Damikrot lari dari kantor Kejatisu untuk mencari mobilnya. “Di mana kau, di mananya?” kata Damikrot sambil menelepon seseorang.
Karena tak melihat sopir dan mobilnya yang bernomor BK 1242 MJ, Damikrot kembali ke kejaksaan dan menanggapi pertanyaan wartawan. “Nggak ada ditanya apa-apa, aku nanti jam dua diperiksa,” kata Damikrot.
Tak lama setelah Damikrot pergi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Emilia Lubis muncul dari ruang pemeriksaan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Emilia Lubis diam saja.
Dia menutup wajah dengan tangan ketika ditanya wartawan mengenai pemeriksaan yang dilakukan KPK tadi.
Kemudian giliran Kadis Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Ir Qamarul Fattah, juga keluar melalui pintu gedung Tri Karma. Sebelumnya saat ditanyai wartawan, Qamarul bingung dirinya ikut dikait-kaitkan dengan kasus pelesiran ke Jepang yang membuat Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin menjadi tersangka dugaan kasus suap.
Ia bercerita, dirinya diminta hadir untuk memberikan klarifikasi terhadap 3 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka. “Kalau di surat pemanggilan, saya diminta hadir jam 11.00 WIB. Cuma sampai sekarang pukul 13.30 belum juga diperiksa, padahal sudah datang dari jam 09.00 WIB pagi tadi,” ujarnya usai melaksanakan salat zuhur di Masjid Kejati Sumut.
“Saya pun bingung dipanggil terkait apa? Ke Jepang tidak ikut, nyumbang pun tidak. Kalau ngesum (nyumbang) kalau dua kalilah, karena gak ikut (ke Jepang),” imbuhnya.
Maka dari itu, ia berharap KPK keliru memanggil dirinya. “Mudah-mudahan mereka (KPK) salah panggil saya,” tuturnya.
Kadis Perhubungan, Iswar Lubis juga tampak keluar dari gedung. Sama seperti saksi lainnya, Iswar juga mengaku dirinya tidak punya hak untuk dimintai keterangan.
Ia mengaku dicecar pertanyaan oleh penyidik terkait agenda kunjungan kerja ke Jepang beberapa waktu lalu. Iswar mengaku ikut ke dalam rombongan tersebut. “Ikut ke Jepang. Saya serahkan semua ke KPK,” kata Iswar. Tidak banyak ucapan yang keluar dari mulut Iswar. Ia langsung beranjak pergi dengan mobil yang sudah menunggunya.
Sementara Kadis Koperasi Kota Medan Edliaty, Kabid Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan Dinas Pu Kota Medan Ir. Rizfan Juliardy Hutasuhut, aopir Walikota Medan Junaidi masih berada di dalam untuk pemeriksaan tim KPK.
Sekira pukul 16.30 WIB, Tengku Rendy Edriansyah dan Rania Kamila keluar dari ruang pemeriksaan. Saat ditanyai wartawan, Rendy dan Rania memilih bungkam. Keduanya kompak mengenakan masker. Kassubag Hukum Setda Kota Medan, Rahma berjalan persis di depan Rendy dan Rania, sehingga membuat awak media kesulitan melakukan wawancara. (man/ris)
