MEDAN- Sejumlah anggota DPRD Sumut mendukung rencana Penjabat (Pj) Gubsu Gatot Pujo Nugroho untuk mengevaluasi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemropvsu. Dukungan itu terungkap dalam silaturahim antara Gatot dengan segenap pimpinan DPRD Sumut, pimpinan fraksi serta pimpinan komisi DPRD Sumut di ruang pertemuan lantai 1 DPRD Sumut, Jum’at (1/4).
“Kalau memang ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak berkompeten, SKPD tersebut berhak untuk dievaluasi,” tegas Guntur Manurung dari Fraksi Partai Demokrat.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Sumut lainnya yakni Maratua Siregar. Pada kesempatan itu, Maratua menyatakan, dalam masa pemerintahan ke depan, pasca ditetapkannya Gatot untuk melaksanakan tugas Gubsu, satu hal yang perlu dilakukan adalah pembenahan dan penataan birokrasi. Hal ini guna daya serap anggaran akan semakin meningkat.
Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi juga pada kesempatan itu menyatakan, ada banyak pejabat eselon III dan IV dilingkungan Pemprovsu yang masih belum definitive. Bukan itu saja, persoalan Sekretaris Daerah (Sekda) Provsu defintif juga harus menjadi prioritas.
“Memang Pelaksana Tugas (Plt) pun bias menjalankan tugas. Tapi alangkah baiknya, kalau keberadaan Sekda juga bias definitive. Karena dengan definitif, akan lebih memaksimalkan kinerja. Tanpa melihat siapa orangnya, yang terpenting adalah semua tahapan telah berjalan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hidayatullah menjelaskan, khusus untuk fungsi anggaran atau budgeting dewan. Diketahui, APBD Provsu 2011 telah disahkan pada November 2010.
Namun nyatanya, sampai saat ini belum ada sebuah action nyata yang dilakukan para SKPD yang ada. “Ini adalah hal yang mubazir dan membuang-buang waktu. Nah, evaluasi pada dasarnya menjadi sebuah keniscayaan ketika melihat hal ini,” katanya. Pada kesempatan itu, Gatot mengaku akan menampung atau merespon semua masukan dari para anggota DPRD Sumut tersebut. (ari)
