30 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

750 Pejabat Pemprovsu Belum Dilantik

MEDAN- Sebanyak 750 pejabat eselon dari 1.422 posisi eselon baik I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a pada akhir 2010 di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ternyata belum dilantik. Pejabat itu bertugas di Kantor Dinas dan Unit Pelaksana Teknis.

Jumlah sebesar itu diperoleh Sumut Pos, dari data hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Wilayah Sumut Tahun Anggaran (TA) 2010, No.198.A/S/XVIII.MDN/05/2011, tanggal 27 Mei 2011.

Masih terdapatnya 750 pejabat eselon yang belum dilantik akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Provsu).

Humas Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Mikael Togatorop kepada Sumut Pos, Jum’at (1/6), terkait kevalidan hasil audit tersebut, menyatakan data tersebut sudah dipastikan kebenarannya. “Sudah pasti kevalidannya,” akunya.

Sementara itu, pihak Pemprovsu melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu, Kaiman Turnip yang ditanya mengenai hal itu, sempat menyangkalnya, namun akhirnya mengakui. (ari)

MEDAN- Sebanyak 750 pejabat eselon dari 1.422 posisi eselon baik I.b, II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a pada akhir 2010 di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ternyata belum dilantik. Pejabat itu bertugas di Kantor Dinas dan Unit Pelaksana Teknis.

Jumlah sebesar itu diperoleh Sumut Pos, dari data hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Wilayah Sumut Tahun Anggaran (TA) 2010, No.198.A/S/XVIII.MDN/05/2011, tanggal 27 Mei 2011.

Masih terdapatnya 750 pejabat eselon yang belum dilantik akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Provsu).

Humas Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Mikael Togatorop kepada Sumut Pos, Jum’at (1/6), terkait kevalidan hasil audit tersebut, menyatakan data tersebut sudah dipastikan kebenarannya. “Sudah pasti kevalidannya,” akunya.

Sementara itu, pihak Pemprovsu melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu, Kaiman Turnip yang ditanya mengenai hal itu, sempat menyangkalnya, namun akhirnya mengakui. (ari)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/