Jumlah dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah akan ditingkatkan menjadi Rp500 triliun untuk pertama kalinya. Peningkatan jumlah tersebut berkat adanya peran DPD RI dalam mendorong pembangunan di daerah-daerah.
Hal ini disampaikan Presiden SBY pada silaturahim dan buka puasa bersama anggota DPD RI dengan Presiden SBY di kediaman Ketua DPD RI, Senin (30/7). “Dana desentralisasi daerah-daerah meningkat sudah sesuai dengan permintaan DPD. Dana desentralisasi ini dikawal bersama agar tepat sasaran. Dana sebesar itu kedepan dikawal dan disukseskan agar mencapai sasaran dan tidak terjadi penyimpangan apapun,” tegas Presiden SBY pada sambutannya.
Kata dia RAPBN 2013 yang akan disampaikan Presiden pada saat pidato pengantar RAPBN dan Nota Keuangan pada 16 Agustus nanti di Parlemen, jumlah dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah akan ditingkatkan menjadi Rp500 triliun untuk pertama kalinya. Peningkatan jumlah tersebut berkat adanya peran DPD RI dalam mendorong pembangunan di daerah-daerah.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Sumatera Utara DR Rahmat Shah mengaku berterimakasih dan bersyukur mulai tahun APBN 2013 dana transfer ke daerah mengalami peningkatan dalam jumlah signifikan. Menurut Rahmat Shah, hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan komitmen DPD RI untuk mendorong kemajuan bagi daerah-daerah karena DPD RI telah dipercayakan oleh konstitusi untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah dalam wadah NKRI.
Dana transfer ke daerah dalam jumlah besar itu tentu diharapkan akan memacu pembangunan dan memperkuat pelaksanaan otonomi dan desentralisasi. Karena itu, anggota DPD RI Rahmat Shah melihat buka puasa bersama anggota DPD RI bersama Presiden SBY, Wakil Presiden beserta Ibu dan para Menteri tersebut menjadi momentum yang tepat untuk membangun komunikasi politik antara DPD RI dengan pemerintah.
Sementara itu mengenai wacana sistem otoritarian, Presiden mengatakan sistem demokrasi lebih baik dibandingkan dengan sistem otoritarian.
Sistem otoritarian, yang memungkinkan pemerintah mengawasi dan mengatur rakyat atas nama negara, dipandang menyimpan bahaya. Dan bahkan menyimpan bom waktu. Sistem demokrasi, sepanjang matang dan berkualitas, lebih mampu menyejahterakan rakyat. (*/ila)
