Underpass Katamso-Delitua Dipastikan Molor

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Proyek Underpass Katamso-Delitua diperkirakan molor dari jadwal yang telah ditetapkan, yakni April 2018. Hal ini menyangkut belum tuntasnya persoalan utilitas milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumut.

Alhasil, pelaksana pekerjaan PT Hutama Karya (HK) belum dapat melakukan pengorekan di bagian tengah untuk proyek underpass, mengingat utilitas belum direlokasi sampai sekarang.

“Untuk utilitas milik PDAM, di situ ada pipa berdiameter 30 centimeter. Sedangkan milik PLN ada kabel 150 KV dan 20 KV, yang posisinya melintang Jalan Zein Hamid serta satunya lagi di bawah jembatan,” kata sumber Sumut Pos yang menangani proyek tersebut, Selasa (2/1).

Menurutnya, sejumlah utilitas tersebut berada pada titik pengorekan underpass sehingga tidak bisa dikerjakan sebelum dipindah. “Jadi memang harus direlokasi dulu, baru kita bisa kerjakan. Sekarang tergantung mereka kapan mau dipindahkan,” katanya.

Sesuai ikatan kontrak, proyek prestius pertama di Sumatera Utara ini selesai April 2018. Namun target itu kata sumber sepertinya molor lagi mengingat masih ada kendala utilitas di lapangan. “Harusnya 18 bulan pengerjaan. Dimana sejak Oktober 2016 sudah teken kontrak pekerjaan. Artinya sejak itu selama 540 hari kerja sesuai kalender harus rampung. Tapi melihat kondisi existing yang ada, sepertinya sulit terwujud,” ungkapnya.

Pihaknya berharap pemerintah daerah setempat tanggap akan masalah tersebut. Karena di satu sisi, masyarakat juga yang dirugikan akibat keterlambatan proyek ini selesai. “Kalau sama HK sudah pastilah kami rugi. Kami bahkan bisa dikenakan pinalti lagi, karena waktu pelaksanaan molor,” katanya.

Informasi yang mereka peroleh, bahwa pada Maret 2018 pihak PLN (Persero) baru bisa merelokasi utilitas miliknya. Sedangkan utilitas milik PDAM, belum ada tanda-tanda kapan dilakukan. “Jadi sekarang ini tergantung mereka. Kalau cepat dipindahkan kami pun cepat melanjutkan pengerjaan. Karena memang tinggal di situ saja yang belum, bagaimana kami mau melakukan pengorekan kalau masih ada utilitas mereka,” bebernya.

Amatan Sumut Pos di lapangan, sampai kini pihak HK baru berhasil membangun dua lajur dengan pembetonan agar arus lalu lintas tetap bisa dilalui di sekitar proyek. Itu pun berkat kerja sama yang baik antarpemilik lahan dan usaha, dimana pemerintah sudah berhasil mengganti rugi lahan yang terpakai untuk pembangunan underpass.

Kondisi lalu lintas di sekitar proyek underpass juga sedikit tersendat, dikarenakan pada sisi bagian tengah atau persimpangan Jalan Katamso dan Brigjen Zein Hamid, sudah ditutup. Bahkan alat berat di lokasi itu sudah terlihat lama namun tak kunjung bekerja dikarenakan utilitas yang masih ada.

“Kami berharap kepada stakeholder terkait dapat memahami kendala yang kami hadapi saat ini. Karena kalau utilitas dan lahan-lahan tersebut belum direlokasi, pekerjaan utama yakni pengeboran buat jalan terowongan pasti tak bisa dilakukan,” ujarmya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah Kota Medan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKP2R) Kota Medan, Selamet Riadi sebelumnya mengakui realisasi proyek Underpass Katamso-Delitua memang terancam molor. Disamping persoalan pembebasan lahan, pihaknya mengamini bahwa ada kendala utilitas yang belum dipindahkan dari area pekerjaan underpass.

Menurut dia, beberapa waktu lalu sudah ada rapat koordinasi antarpimpinan stakeholder terkait, dengan Satker BBPJN. “Namun kami tidak punya wewenang di situ. Sifatnya hanya koordinasi dan fasilitasi apabila ada masalah di lapangan berkaitan pembebasan lahan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, PT PLN membutuhkan kucuran dana dari pusat untuk merelokasi utilitas mereka yang berada di sekitar proyek. Dengan kondisi ini, pihaknya menyakini realisasi pembangunan underpass ini akan molor dari jadwal yang ditetapkan. “Memang masih banyak sekali kendalanya. Kami cuma tim yang diperbantukan untuk pembebasan saja. Apalagi inikan anggarannya dari pusat. Ada PPK 18 yang menangani itu,” katanya. (prn/ila)