MEDAN-Dugaan kasus korupsi senilai Rp21.247.777.404 di Dinas Bina Marga Sumut terus disoal Masyarakat Pembaharuan Provinsi Sumut (MAPAN-SU). Dalam waktu dekat ini mereka akan menyerahkan berkas laporan penyimpangan berupa proyek pengerjaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan di Sumut tahun anggaran 2008-2009.
“Sesuai permintaan Kejatisu yang meminta dokumen proyek pengerjaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan tahun anggaran 2008-2009 di Dinas Bina Marga Sumut, maka MAPAN akan membantu tugas Kejatisu untuk menyelidiki adanya dugaan korupsi di Dinas Bina Marga Sumut tersebut,” kata Koordinator MAPAN Sumut, Najir Sarif Siregar didampingi Koordinator Lapangan Alhusein Siregar dan Herman di Jalan AH Nasution Medan, Selasa (2/4).
Menurut mereka jika berkas-berkas berkaitan dugaan korupsi di Dinas Bina Marga Sumut itu tidak juga ditindaklanjuti, maka MAPAN akan kembali berunjuk rasa untuk mendesak penegak hukum untuk memberi penjelasan tentang proses penyelidikannya. “Kasus ini sebenarnya sudah pernah dilaporkan ke Kejatisu pada tahun 2009 namun tidak juga ada perkembangannya,” terang Najir diamini Alhusein dan Herman.
Menurut mereka indikasi penyimpangan dalam berupa proyek pengerjaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan tahun di Sumut untuk anggaran 2008-2009 jelas pada hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Sumut dengan nomor 50/S/XVIII.MDN/02/2010 pada tanggal 20 April 2010. Dalam pemeriksaan BPK itu ada kerugian keuangan negara dalam pengerjaan proyek pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan tahun anggara 2008-2009 di Dinas Bina Marga Sumut yang keseluruhannya sebesar Rp21.247.777.404.
Nah, orang yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut, MAPAN Sumut menyebutkan ada beberapa nama yang diduga terlibat pada bagian Kepala Unit Penanganan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPRPJJ). Di antaranya, Ir Syahbudi Siregar (UPRPJJ Karo), M Aldun SSos ( Bendahara Umum), Ir Tobrani MM (UPRPJJ Medan), Ir Herbin Nainggolan (UPRPJJ Tarutung).(far)