MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan tak main-main dalam bemberantas praktik pungutan liar di jajarannya. Bila ada yang kedapatan melakukan pungli, oknum tersebut tak cuma dicopot dari jabatan, tapi juga akan dipidanakan.
PERINGATAN keras ini di sampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman saat mewakili Wali Kota Medan Bobby Nasution memimpin rapat sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kantor Wali Kota Medan, Jumat (30/4). Wiriya mengingatkan, setiap ASN di jajaran Pemko Medan, mulai dari pimpinan OPD, camat, lurah hingga kepling di Kota Medan agar tidak melakukan pungli kepada masyarakat dalam memberikan setiap pelayanan.
Tak cuma itu, mereka juga diminta untuk melakukan pengawasan secara ketat kepada jajarannya agar tidak melakukan pungli di lapangan. “Saya ingatkan, semua pelayanan terhadap masyarakat jangan lagi ada yang menggunakan uang, apabila tidak ingin dicopot (dari jabatannya) ataupun di pidanakan,” kata Wiriya.
Dicopotnya Lurah Sidorame Timur, Medan Perjuangan bersama seorang stafnya oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution baru-baru ini karena terbukti melakukan pungli kepada masyarakat, diingatkan Wiriya agar menjadi pelajaran bagi semua ASN. Begitu juga bagi para kepling yang ada di Kota Medan. “Mari jadikan kejadian pungli yang baru terjadi sebagai pelajaran,” tegas Sekda.
Menurut Wiriya, ketegasan kepada oknum yang masih melakukan pungli di tengah-tengah masyarakat sangat lah penting. Mengingat, hal itu merupakan salah satu visi misi dari Wali Kota Medan, yakni menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi dan pungli. “Hal ini sangat di tekankan oleh Bapak Wali Kota, sehingga hal ini sangat penting untuk diikuti,” terangnya.
Dilanjutkan Wiriya, larangan pungli ini tidak hanya berlaku kepada para pimpinan OPD, camat ataupun Lurah yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko Medan, melainkan juga berlaku kepada setiap Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan. Pasalnya, Kepling merupakan jabatan yang diangkat berdasarkan SK Pemerintah dan juga menerima penghasilan dari pemerintah. Tak cuma itu, jabatan Kepling juga merupakan ujung tombak hampir setiap pelayanan yang diterima masyarakat. Artinya, ancaman pidana bukan hanya berlaku bagi para ASN, tetapi juga kepada para kepling bila terbukti melakukan pungli. “Saya minta Camat dan Lurah harus betul-betul mengingatkan para kepling agar tidak meminta uang kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, karena kepling pun bisa di pidanakan,” ujarnya.
Dalam rapat yang turut dihadiri Waka Polrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji, dan Perwakilan Kodim 0201/BS Mayor Kav Prima Wahyudi ini, Wiriya berharap agar kedepannya tidak terjadi lagi praktik-praktik pungli di Kota Medan. “Sehingga kita benar-benar dapat mewujudkan Kota Medan yang Berkah,” harapnya.
Sementara itu, Waka Polrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji, meminta agar mind set serta culture set pungli yang selama ini terjadi di Kota Medan harus diubah, karena perbuatan pungli tersebut sangat merugikan masyarakat. Tak berbeda dengan Wiriya, ia pun meminta agar kejadian dicopotnya Lurah Sidorame Timur dan seorang Staf nya baru-baru ini harus menjadi pelajaran bagi ASN maupun Kepling di Kota Medan.
“Cara merubahnya harus dari kesadaran diri sendiri untuk tidak melakukannya lagi. Kejadian pungli yang dilakukan oknum Lurah kemarin harus dijadikan cambuk bagi ASN yang lainnya,” katanya.
Di tempat yang sama Plt Inspektur Kota Medan Laksamana Putra mengatakan, rapat itu digelar guna menindaklanjuti situasi yang telah terjadi sebelumnya dan dihubungkan dengan tugas-tugas pelayanan publik.
Inspektorat pun beranggapan, bahwa kegiatan saber pungli tersebut sangat strategis dalam menopang efektifitas pelayanan masyarakat. Kedepannya, saber pungli di Kota Medan segera dipermanenkan. “Kita akan mempermanenkan kegiatan saber pungli ini guna memperkecil terjadinya pungli di Kota Medan. Area sosialisasi ini pun akan diperluas sampai ke tingkat lingkungan,” pungkasnya. (map)
