MEDAN- Memalukan. Jajaran pemerintahan lengah menunaikan kewajiban membayar rekening listrik di lima lokasi vital di Kantor Gubsu, Bapedasu, Binagraha, Wismatamu dan Rumah Dinas Gubsu. Tunggakan pun terjadi hingga 4 bulan dengan nilai Rp189 juta.
Akibat kelalaian ini, PT PLN sebagai penyedia layanan listrik mengambil tindakan tegas. Aliran listrik ke tiga dari lima lokasi dimaksud diputus. Ketiga lokasi itu adalah kantor Bapedasu, Wismatamu dan Binagraha
Humas PLN Cabang Medan Rosnah Lubis membenarkan adanya penunggakan pembayaran rekening listrik tersebut. “Dari lima lokasi yang melakukan tunggakan tersebut tiga di antaranya sudah dilakukan pemutusan jaringan listrik,” katanya.
Kepala Biro Umum Pemprovsu Nurlela menganggap hal ini di luar kuasa pihaknya dan membantah lengah menjalankan tugas. “Saya tidak terkejut dengan hal ini. Namun, ini memang satu hal yang ironi. Terlalu banyak permasalahan tumpang tindih yang juga harus saya selesaiakan. Dengan masa jabatan yang belum sampai satu bulan ini saya memang harus bekerja keras. Hingga saat ini saja saya belum ada melakukan sertijab,” ujarnya.
Nurlela berjanji menyelesaikan tunggakan itu hari ini. “Sebenarnya tadi siang (Rabu (3/8) sudah mau dibayarkan. Namun, orang keuangan sudah pulang, jadi gak sempat lagi. Besok (hari ini, Red) semua akan dilunasi agar tak terjadi lagi pemadaman listrik di lima lokasi tersebut,” kata Nurlela.
Anggota Komisi C DPRD Sumut Mulkan Ritonga menilai kondisi ini sebuah kelalaian yang tidak patut. “Bagaimana tidak, Rumah Dinas Gubsu itu jika di Jakarta diibaratkan, seperti Rumah Dinas Kepresidenan. Jika sampai mengalami masalah yang bisa dibilang seharusnya tak perlu terjadi, ini sangat memalukan,” tegasnya, Rabu (3/8).
Mulkan menilai, hal ini bisa dijadikan indikator ketidakmampuan unsur-unsur yang ada di Pemprovsu saat ini. “Seharusnya, Plt Gubsu melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat eselon II yang dilantiknya baru-baru ini, bukan dibiarkan begitu saja,” ujar kader Partai Golkar tersebut.
Atas hal ini, Mulkan meminta adanya kebijakan dari Plt Gubsu dalam menyikapi permasalahan tersebut. “Kita berhadap Plt Gubsu bisa mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini,” harapnya. (saz)
