Kantor Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirtanadi Jalan Sisingamangaraja Medan.
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi menyambut baik wacana pemutusan kerja sama operasional (KSO) dengan Tirtadeli. Pasalnya, Tirtanadi saat ini masih menggarap pelanggan air minum Tirtadeli yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Deliserdang, seperti Batangkuis, Lubukpakam, Percutseituan, dan Tanjungmorawa.
Hal ini terungkap usai sejumlah pejabat PDAM Tirtanadi melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Deliserdang di Lubukpakam, Kamis (3/12). Pemkab Deliserdang melalui PDAM Tirtadeli, telah lama mewacanakan pemutusan KSO tersebut.
Direktur PDAM Tirtanadi, Sutedi Raharjo menyatakan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Tirtadeli sejak 1999 silam. Menurutnya, pembahasan bersama Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, cukup banyak. Satu di antaranya, wacana pemutusan KSO antara Tirtanadi dengan Tirtadeli.
“Hari ini (kemarin, red) kami audiensi dan silaturahim dengan Pak Bupati Deliserdang. Kami kan manajemen baru. Banyak yang dibicarakan. Ada juga masalah penyesuaian tarif Tirtanadi,” tutur Sutedi usai pertemuan.
Lebih lanjut Sutedi menjelaskan, proses pemutusan KSO dengan Tirtadeli juga menjadi pembahasan dalam pertemuan itu. Menurutnya, sejauh ini belum ada kesepakatan resmi tentang pemutusan KSO tersebut.
Sutedi mengatakan, tak ada masalah tentang wacana Pemkab Deliserdang melalui PDAM Tirtadeli yang ingin melakukan pemutusan KSO tersebut. “Ada (pembahasan wacana pemutusan KSO), sedang proses. Belum ada deal, finalnya belum ada. Kami mendukung dalam rangka untuk sama-sama mempercepat infrastruktur di Kabupaten Deliserdang. Sumber air kami (Tirtanadi) umumnya ada di perbatasan, seperti Sunggal, Sibolangit, dan Delitua,” jelasnya.
Menurutnya, kunjungan ke Kantor Bupati Deliserdang ini secara tidak langsung dapat menjalin koordinasi yang lebih baik. Pasalnya, sumber air Tirtanadi berada di sejumlah wilayah Kabupaten Deliserdang.
Wacana pemutusan KSO tersebut juga tak hanya untuk Batangkuis, Lubukpakam, Percutseituan, dan Tanjungmorawa saja. Sutedi membeberkan, di sejumlah wilayah seperti Sergai juga akan diputus KSO-nya.
Saat disinggung, apakah di balik persetujuan pemutusan KSO itu ada mahar yang akan diberikan oleh Bupati Deliserdang kepada Dirut Titanadi, Sutedi langsung membantah. “Tidak ada itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, pelayanan air minum tetap berjalan seperti biasa, meski ada wacana pemutusan KSO antara Tirtadeli dengan Tirtanadi. “Kalau terjadi serah-terima, tidak akan merugikan pelanggan. Dan pemutusan KSO Tirtanadi ini sudah terjadi keempat kalinya. Pelanggan tidak akan dirugikan,” janji Sutedi.
Sementara Direktur PDAM Tirtadeli, Subahri Ritonga menyebut, wacana pemutusan KSO itu tinggal menunggu perjanjian kepada 2 belah pihak, agar tidak saling dirugikan. Menurutnya, kurang lebih 19.000 pelanggan Tirtanadi akan beralih ke Tirtadeli nantinya, jika wacana pemutusan KSO itu berjalan sukses.
Namun, kata Subahri, pemutusan KSO itu nantinya akan berlangsung 2 tahap. “Tembung dan Batangkuis di tahap kedua, 2017 (proyeksi pemutusan KSO). Tahap pertama kurang lebih 11.000 pelanggan. Itu tidak ada pengaruh dengan sumber air,” jelasnya.
Dalam pertemuan dengan Bupati Deliserdang, Subahri menjelaskan pesan dari mantan Gubsu T Rizal Nurdin. Menurutnya, pesan mantan Gubsu T Rizal Nurdin saat itu, yakni sewaktu kerja sama, Tirtanadi harus bantu tingkat 2. Artinya, mantan Gubsu telah mengamanahkan agar Tirtanadi membantu PDAM yang berada di tingkat 2, seperti Tirtadeli di Deliserdang. “Sekarang STM Hilir dan STM Hulu yang perlu disubsidi. Untuk di Bandara Internasional Kualanamu, masih masing-masing. Artinya, ada dua yang suplai (air). Seperti di Tangerang (Bandara Soetta) juga begitu. Kalau diberhentikan, jaringannya (pipa air) ke mana?” sebutnya.
Sementara Ketua Dewan Pengawas Tirtadeli, Saadah Lubis mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk pemutusan KSO tersebut. Bahkan dalam waktu dekat ini, kedua Direktur PDAM Tirtanadi dan Tirtadeli akan konsultasi ke Kementerian Keuangan. “Kami kemarin juga sudah ke Provsu mengusulkan itu (pemutusan KSO). Nanti (kedua direktur) dibawa ke Menteri Keuangan untuk konsultasi tentang aset,” pungkasnya. (ted/saz)