MEDAN- Aliansi Ormas Islam Sumatera Utara pembela Mesjid Al-Ikhlas menolak rencana pembangunan masjid di Jalan Timor Ujung, Kelurahan Gaharu, Medan Timur, oleh Kodam I/BB. Rencananya, peletakan batu pertama pembangunan masjid tersebut dihadiri Pangdam I/BB Mayjen Lodewijk F Faulus hari ini, Kamis (5/1) pukul 09.00 WIB.
Aliansi Ormas Islam Sumut menilai, masjid yang akan dibangun tersebut tidak ada hubungannya dengan Mesjid Al-Ikhlas yang telah runtuh beberapa waktu lalu. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Pangdam I/BB saat melakukan pertemuan dengan Presidium Aliansi Ormas Islam Sumut, beberapa waktu lalu.
Ketua Presidium Aliansi Ormas Islam Sumut Drs Leo Imsar Adnans melalui sekertarisnya Drg M Syahbana mengatakan
dalam udangan Pangdam I/BB untuk acara peletekkan batu pertama pembangunan masjid tersebut dicantumkan dalam mata acaranya peletakkan batu pertama pembangunan Masjid Al-Ikhlas Jalan Timor Medan. “Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Pangdam bahwa masjid yang dibangun tidak ada hubungannya dengan mesjid Al-Ikhlas yang telah dirubuhkan,” ucap Syahbana kepada wartawan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Rabu (4/1) siang pukul 12.00 WIB.
Karenanya, Aliansi Ormas Islam Sumut tidak akan menghadiri pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang dibangun persis di SMP Negeri 37 Medan ini. “Kita tidak akan hadir dalam acara tersebut, hal ini dilakukan untuk mencegah keselahpehaman atau opini yang merugikan perjuangan pembangunan kembali Masjid Al-Ikhlas di lokasi semula,” tegas Syahbana.
Dia juga menjelaskan, di areal pembangunan masjid yang akan dibangun itu, sudah ada tiga masjid yang berdiri yakni masjid Yayasan Perguruan Medan Putri, masjid IAIN dan Masjid Baituhrahman Jalan Gaharu. Jarak ketiga mesjid tersebut hanya sekitar 100 hingga 300 meter dari masjid yang akan dibangun Kodam I/BB tersebut.
“Seharusnya pembangunan masjid ini bisa dilihat dari lokasi dan keberadaannya. Masjid sudah ada, tapi dibangunan lagi masjid. Lebih baik dibangun di luar Kota Medan seperti di Sibolga maupun daerah yang masih sedikit tempat ibadah untuk orang muslim,” jelas Syahbana.
Kemudian Syahbana juga meminta kepada pemerintah dan instansi terkait, jangan mengorban tempat ibadah untuk pembangunan atau kepentingan kapitalis. “Kita meminta jangan ada lagi perobohan masjid. Mungkin saja di kemudian hari, Masjid Agung dirobohkan untuk pengembangan, kemudian direlokasi. Hal ini bukan mengedepan kepetingan ibadah, malah mengedepan kepetingan pihak kapitalis,” ungkap Syahbana.
Untuk itu, pihaknya tetap meminta agar Masjid Al-Ikhlas dibangun di tempat semula dan tidak ada relokasi Masjid Al-Ikhlas ke lokasi lain. “Kami tetap memperjuangkan Masjid Al-Ikhlas tetap berdiri di lokasi semula,” pungkasnya.
Penolakan serupa juga disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiya (DPP IMM). DPP IMM menyesalkan rencana peresmian Masjid Al-Ikhlas baru sebagai pengganti Masjid Al-Ikhlas lama yang lokasinya tidak jauh dari Jalan Timor Medan oleh Pangdam I/BB, Mayjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus. “Rencana peresmiannya besok (hari ini), Kamis (5/1) dengan mengundang sejumlah tokoh agama dan masyarakat,” kata Wakil Bendahara DPD IMM Amirullah.
Menurut Amir, walaupun lokasi pemindahaan Masjid Al-Ikhlas masih berada di Jalan Timor, namun letaknya sudah berbeda. Artinya, kekeuhkuhan beberapa organisasi dan tokoh agama yang terus memperjuangkan Masjid Al-Ikhlas untuk tidak dibongkar akhirnya runtuh demi kepentingan pengembang yang membangun perumahaan di Jalan Timor itu. “Inikan sama saja dengan penghinaan, kami secara pribadi tidak terima manuver yang dilakuka Pangdam seolah-olah memihak pengusaha,” ketus Amir.
Untuk itu Amir mengimbau seluruh umat beragama untuk tidak menghadiri acara peresmian pemindahaan Masjid Al-Ikhlas itu. DPP IMM khawatir jika peresmian masjid tersebut berlangsung akan menjadai contoh kepada rumah ibadah lainnya yang bisa digusur sesuka hati demi kepentingan pengusaha. “Seharusnya Pangdam pro kepada masyarakat, apalagi ini menyangkut rumah ibadah,” terangnya. (gus)
