Medan- Gatot Pujonugroho yang kini menjadi “orang nomor satu” di Pemprov Sumut, diminta untuk mengabaikan polemik dan intrik politik yang belakangan ini semakin liar dan terkesan tidak mencerdaskan. Gatot yang kini menjadi Plt Gubsu ini lebih baik fokus untuk percepatan pembangunan di daerah ini.
Penegasan itu disampaikan Arifin Saleh Siregar MSP, pengamat politik dan pembangunan dari Fisip UMSU kepada wartawan, Senin (4/4) di Medan mengingat masih terus terjadinya polemik tersebut. “Tugas berat kini ada di depan Gatot, mengikuti intrik dan polemik hanya menghabiskan energi saja. Jadi, lebih baik fokus melaksanakan visi misi dan percepatan pembangunan Sumatera Utara,” tandas Arifin.
Menurut Arifin, polemik yang muncul belakangan ini terkait posisi Gatot sebagai Plt Gubsu sudah mulai lari ke mana-mana dan cenderung membentuk opini yang liar di tengah-tengah masyarakat. Salah satu indikasi misalnya masalah surat penonaktifan Syamsul Arifn sebagai Gubsu yang belum sampai ke Syamsul Arifin pun dipersoalkan, padahal hal itu bukan hal yang substansi dan mendasar.
Di sisi lain, polemik yang cenderung membentuk opini liar itu justru terkesan sudah mendiskreditkan Gatot Pujonugroho dan bertendensi pribadi. Padahal, jabatan yang sekarang diemban Gatot itu bukan keinginan pribadinya, tapi semata-mata memang karena amanah undang-undang yang harus dilaksanakan.
“Semua pihak seharusnya bijak dan cerdas melihat duduk persoalan ini. Terlalu berlebihan kalau Gatot terus-terusan disudutkan. Sebab, ia terlihat tetap kooperatif dan masih terus melakukan koordinasi ke pusat, menteri dan juga tetap mengedepankan komunikasi dan silaturrahmi dengan dewan,” lanjut Arifin alumni Magister Studi Pembangunan USU itu.
Arifin juga berpendapat, DPRD Sumut seharusnya bisa lebih arif dengan memberi kesempatan kepada Gatot untuk melaksanakan amanah yang baru diembannya itu.
Gatot harus didukung dan dikawal, sebab apa yang terjadi dalam kepemimpinan di Sumut ini, dalam artian pengalihan kewenangan dari Syamsul ke Gatot adalah hal yang tidak bisa dihindari, karena itu memang sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di negara ini.
Jika polemik terus dipertontonkan dan DPRD Sumut juga terlibat di sana, maka lama-lama rakyat akan bosan dan bisa saja nantinya akan memberi cap negatif kepada wakilnya di lembaga legislatif itu.
“Masih banyak tugas dan kewajiban yang menyangkut rakyat banyak yang harus dipikirkan dan dikerjakan daripada hanya meributkan soal posisi dan kewenangan Gatot hari ini. Sikap kooperatif Gatot itu seharusnya disambut dengan tangan terbuka dan pikiran yang positif,” jelasnya.
Semua kalangan juga harus menghindari prasangka buruk terhadap Gatot dan mengenyampingkan ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar, misalnya soal pergantian pejabat SKPD dan pejabat BUMD lainnya.
”Jika prasangka buruk yang dikedepankan maka yang muncul adalah negative thinking dan jika ini yang terlihat maka akan mengganggu jalannya roda pemerintahan pembangunan,” lanjut Arifin.
Harus ada kesamaan visi bahwa dalam membangun Sumatera Utara ini harus dilakukan secara bersama-sama. Di sinilah perlunya sinergi antar lembaga yang ada itu. Kalau konflik dan polemik yang dikedepankan, maka Sumut ini tak akan maju-maju. (ade)
