Hardi Mulyono: Saya Siap Di-PAW
MEDAN- Rumor perpecahan di tubuh Partai Golkar Sumut terjawab. Informasi teranyar, pengurus DPP Partai Golkar memecat 12 pengurusnya. Pemecatan dilakukan lewat surat keputusan DPP Partai Golkar tertanggal 2 Mei 2012, yang ditandatangani Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie atau akrab disapa Ical, serta Sekjend DPP PG, Idrus Marham.
Pemecatan disampaikan dalam Rapat Revitalisasi PG Sumut, di Lantai 9, Hotel Arya Duta, Jalan Maulana Lubis, Jumat (4/5). Darul Siska, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PG, membacakan beberapa landasan dilakukannya revitalisasi di tubuh PG Sumut tersebut.
Ke-12 pengurus yang dicopot yakni Hardy Mulyono, selama ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPD Golkar Sumut. Ia digantikan Muhammad Hanafi Harahap, mantan Wakil Sekretaris (Wasek) DPD Golkar Sumut.
Selain itu, Wakil Sekretaris (Wasek) DPD Golkar Sumut lainnya, Sabar Syamsurya Sitepu juga dicopot dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD Medan ini. Kemudian Syafruddin Basyir dicopot dari jabatan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut; Sahril Siregar dari Biro Pengabdian Masyarakat Partai Golkar Sumut; HM Tajuddin Nur Tanjung dari jabatan Wakil Sekretaris Partai Golkar Sumut; Reza Fahrumi Tahir dari jabatan Wakil Sekretaris Bidang Strategi; Samsul Komar dari jabatan Wakil Sekretaris Bidang Organisasi.
Kemudian, Rajamin Sirait dan H Serta Ginting dicopot dari jabatan Wakil Ketua DPD PG, dan beberapa nama lainnya.
Darul Siska, dalam rapat mengatakan, revitalisasi di tubuh PG Sumut dilakukan dilandasi keprihatinan terhadap Ketua DPD PG Sumut Non Aktif, Syamsul Arifin yang terkena masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian adanya hasil rapat pleno DPD PG Sumut tertanggal 26 April 2011, No.115 April 2011, yang mengisyratkan agar DPD Golkar harus terus berjalan untuk efektifitas partai. Selain itu didasarkan Rapat Pleno Golkar Sumut, tanggal 19 Oktober 2011, dan juga Rapat Pleno PG Sumut tanggal 2 Februari 2012, di Medan Club. Di mana dalam rapat pleno tersebut, menegaskan pemberian kewenangan penuh kepada Andi Achmad Dara alias Aday yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PG Sumut, untuk melakukan revitalisasi pengurus DPD PG Sumut periode 2009-2015.
Selain itu, Rapat Konsolidasi PG April 2012 di Jakarta juga memutuskan mendukung rapat pleno tanggal 2 Februari 2012. Hasil lain dari rapat konsolidasi tersebut adalah pemberian dukungan terhadap ARB, untuk menjadi Calon Presiden (Capres) 2014 dari PG. Rekomendasi yang tak kalah pentingnya adalah DPP PG meminta, agar pelaksanaan Rapimnas PG dipercepat, dari jadwal semula di Bulan Juni 2012 mendatang, yang kemungkinan besar akan diselenggarakan di Jakarta.
“Kriteria DPP PG melakukan revitalisasi terhadap sejumlah fungsionaris PG Sumut antara lain, didasarkan aktivitas dan partisipasi kader. Di mana dalam catatan PG banyak catatan absensi di dalam rapat-rapat yang digelar. Selain itu, masalah profesionalisme partai. Kemudian peninjauan ulang di tubuh partai. Selanjutnya tempat tinggal atau domisili kader, yang bertujuan untuk sikap dan optimalisasi kader, sehingga perlu disesuaikan. Kemudian masalah loyalitas kader,” kata dia.
Ditegaskannya, revitalisasi juga dalam rangka penempatan sosok-sosok yang tepat dalam jabatan yang diberikan, sesuai dengan pepatah The Right Man On The Right Place. “Selain itu, profesionalisme kader dan proporsinya. Misalnya, mungkin selama ini paham pengkaderan, dan diletakkan di UMKM. Jadi harus ditempatkan di tempat yang sesuai. Kita ingin menganut the right man and the right place. Juga pertimbangan loyalitas. Ada beberapa teman-teman partai, yang tidak loyal atau kurang loyal, sehingga kita ganti. Dan lebih penting adalah soliditas. Revitalisasi ini untuk membangun soliditas PG Sumut, karena akan menghadapi tugas berat. Ada pilkada, pilpres dan legislatif. Dan ini waktunya sudah mepet,” bebernya.
Sementara itu, Aday kepada wartawan menyatakan, revitalisasi yang dilakukan pada dasarnya merupakan sebuah keharusan yang diinstruksikan oleh DPP. “Ini yang diharuskan, dan merupakan amanat Rapimnas,” jawabnya.
Bagaimana dengan wacana Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) PG Sumut, terlebih Syamsul Arifin telah mendapat status hukum yang berkekuatan hukum atau incracht? Terkait hal itu, Aday menjawabnya secara diplomatis. “Tidak atau belum diperintahkan oleh partai. Walaupun Incraht, tapi belum diputuskan partai. Kecuali diperintahkan partai. Incraht itu, DPP pasti melihat urgensinya,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Aday berjanji, akan sering berada di Medan atau Sumut dalam melaksanakan tugas yang diembannya sebagai Plt Ketua DPD PG Sumut. Terlebih persoalan tersebut, yang sering mendapat kritikan dari para kader PG Sumut.
“Kehadiran fisik tidak selalu jadi masalah, dan itu bisa dikomunikasikan. Ya toh? Tapi tentang hal-hal penting di mana kita harus mengambil keputusan, saya harus hadir. Itu tidak usah diragukan. Memang tahun ini, tugas saya bagaimana dengan apa yang kita hasilkan hari ini. Pasca keprihatinan kita melihat ketua kita, Bang Syamsul Arifin. Inilah yang diputuskan oleh DPP. InsyaAllah, saya akan sering kemari. Tanggal 16 Mei nanti juga saya akan kemari, menerima fungisionaris pusat,” katanya.
Pada acara tersebut, sosok-sosok yang “dicopot” tidak satupun yang terlihat hadir. Menyangkut hal itu, Aday mengakui, tidak ada undangan yang khusus dibuat terhadap sosok-sosok yang dipecat tersebut. “Memang tidak diundang. Hari ini pemberitahuan,” akunya.
Sebelum rapat tersebut dibuka, Leo Nababan sempat mengatakan, revitalisasi tersebut adalah hal yang biasa. “Sama seperti di tentara, ada rolling atau penyegaran. Dari daerah ditarik ke partai. Tidak ada masalah. Ini pertukaran biasa. Mari beri dukungan kepada pejabat yang baru,” ungkapnya.
Sebelum acara dimulai, HM Tadjuddin Nur yang merupakan salah seorang yang dicopot, sempat bertengkar dengan penerima tamu di acara tersebut. Hanafiah Harahap berupaya melerai. Namun akhirnya menghindar, karena Tadjuddin Nur terus mengomel, terkait undangan yang dipegangnya tidak tertera namanya.
Hardy Mulyono Tidak Takut
Jabatan urgen yang dipegang beberapa kader PG Sumut yang dipecat, antara lain dipegang oleh Hardy Mulyono sebagai Ketua Fraksi PG DPRD Sumut dan Sabar Syamsurya Sitepu selaku Wakil Ketua DPRD Medan.
Informasi diperoleh Sumut Pos, di DPP PG, sebagian fungsionaris sudah tingkat sangat geram melihat manuver Hardi dan Sabar, yang dinilai pro Syamsul Arifin alias Datuk.
Untuk itu, DPP PG berencana memberhentikan kedua sosok tersebut dari keanggotaan partai dan kedewanan, bila terus melakukan manuver. Sampai saat ini, DPP terus memantau aktifitas dari keduanya, apakah semakin loyal atau sebaliknya lebih dekat ke Syamsul Arifin.
Secara terpisah, Hardy Mulyono yang dikonfirmasi Sumut Pos mengatakan, rapat revitalisasi itu menyalahi AD/ART Partai Golkar. “Kami diangkat berdasarkan Musda.Jadi kalau kami diberhentikan harus melalui mekanisme Musdalub juga,” ujarnya.
Hardi menilai, rapat itu merupakan bukti kepanikan Andi Ahmad Dara alias Adai, karena dipermalukan di depan DPP soal pengaduan 55 DPD Kabupaten/Kota se Sumut, belum lama ini. “Adai itu tidak mampu mengurus Partai Golkar Sumut, karena susah berkomunikasi dengan pengurus partai. Mau dibawa ke mana Partai Golkar Sumut ini kalau dipimpin Adai? Saya menyatakan, pemecatan saya bersama ke 12 pengurus lainnya itu tidak sah,” tegasnya.
Ditanya apa langkah yang akan diambilnya seputar pemecatan itu, Hardi mengaku belum mengambil sikap, karena saya belum mendapatkan selebaran pemecatan. “Apabila surat pemecatan itu sampai ke tangan saya, saya akan mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan perdata,” tandasnya.
Hardi juga menilai, pemecatan yang dilakukan pengurus DPP Partai Golkar terhadap pengurus Partai Golkar Sumut, adalah inskonsisten. Karena dalam pertemuan beberapa waktu lalu, DPP Partai Golkar tidak ada membicarakan soal pemecatan. “Status hukum pak Syamsul Arifin saat ini sudah incraah. Karena itu Musyawarah Daerah Luar Biasa harus segera digelar. Kami akan memperjuangkannya. Apabila Musdalub digelar, saya siap ikut bertarung dalam pemilihan itu, yang tentunya harus seizin pak Syamsul,” kata Hardi.
Sesuai hasil pertemuan di Medan Club beberapa waktu lalu, menurut Hardi, disepakati bahwa pemecatan dapat dilakukan Partai Golkar terhadap kadernya, jika si kader rangkap jabatan, meninggal dunia ataupun sakit, atau tidak aktif. “Kami yang dipecat ini semuanya aktif dalam pengurusan. Jadi kami menilai DPP Partai Golkar tidak konsisten,” ucapnya.
Hardi sendiri mengakui, dirinya memang loyalis Syamsul Arifin dan siap menanggung resiko terberat yakni, dicopot dari keanggotaan partai dan dewan. “Saya loyalis Syamsul Arifin,” balas Hardi.
Disinggung apakah dirinya tidak takut dicopot dari keanggotaan di DPRD Sumut terlebih jabatannya yang Ketua Fraksi PG DPRD Sumut, Hardy secara tegas menyatakan, siap menerima konsekuensi tersebut. “DPRD tidak segala-galanya. Nggak pernah ada dalam kamus politik saya, kata-kata takut itu. Tuhan sudah mengatur perjalanan hidup kita,” tegasnya.
Hardy juga mengaku, dirinya tidak diundang untuk menghadiri acara rapat revitalisasi tersebut. “Ya. Tidak diundang,” jawabnya.
Senada dengan Hardi, mantan Wakil Sekretaris Partai Golkar Sumut, HM Tahjuddin Nur Tanjung, mengatakan pemecatan yang dilakukan Andi Ahmad Dara terhadap 13 pengurus DPD Partai Golkar Sumut, adalah bentuk matinya demokrasi di Partai Golkar.
“Seharusnya sebelum kami dipecat, kami dipanggil dan diberikan kesempatan berargumen. Dan kami selaku kader Partai Golkar berhak diundang dalam rapat itu. Undangan rapat itu pun hanya ditandatangani Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut Andi Ahmad Dara, sementara sekretaris tidak dicantumkan,” kata Tajuddin.
Ia menilai, apa yang dilakukan Andi Ahmad Dara adalah bentuk kepentingan pribadinya dalam menghadapi pilgubsu yang akan datang. (ari/rud)
12 Fungsionaris Partai Golkar Sumut yang Dipecat
- Waka Bid. Pemenangan Pemilu Wi. 1 DPD Syafruddin Basyir
- Anggota Biro Pengabdian Masyarakat Sahril Siregar
- Wasek Bid. Nakerko dan UMKM HM Tajuddin Nur Tanjung
- Wasek Bid. Kajian Strategi Reza Fahrumi Tahir
- Wasek Bid. Organisasi Samsul Komar
- Waka Pemenangan Pemilu Wi. II Rajamin Sirait
- Sekretaris DPD Hardi Mulyono
- Wasek Bid. Pemenangan Pemilu Wil. 1 Sabar Syamsurya Sitepu
- Waka Pemenangan Pemilu Wil. 4 H Serta Ginting
- Ketua Biro Organisasi Iskandar Marpaung
- Wakil Ketua Bidang Keagamaan Mahmuddin Lubis
- Anggota Biro Hukum dan HAM Agustinus Lase
