LUBUKPAKAM-Komisi V DPR-RI bersama pemerintah pusat (kementerian terkait) sepakat menghentikan pengoperasian Bandara Polonia, 24 Juli pukul 24.00 WIB. Hal itu dilakukan seiring dengan pelaksanan Soft Opening Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA).
“Pada 25 Juli pukul 00.00, KNO (Bandara Kualanamu) mulai beroperasi, artinya seluruh penerbangan di bandara sini,” papar Direktur Keuangan PT AP II Dr Laverensius Manurung SE MSI dihadapan anggota Komisi V DPR-RI dan Menteri Perhubungan, serta Menteri PU dan rombongan di terminal keberangkatan KNIA, Kamis (2/4).
Ditambahkanya, meski masih banyak pembenahan yang harus dilakukan menjelang pelaksanan soft opening itu. Laverensius menekankan pihaknya telah melakukan publikasi terhadap lembaga-lembaga penerbangan internasional sebagai syarat pelaksanan soft openingsetiap bandara.
“Bila tertunda lagi, ini akan mempertaruhkan nama bangsa oleh karena itu mari sama-sama kita melakukan upaya mengeliminir kekurangan dari KNIA, khususnya aksesbilitasnya,” tambahnya.
Senada, Ketua Tim Komisi V DPR RI Drs. Laurens Bahang Dama, mendukung upaya PT AP II yang berencana melakukan soft opening KNIA pada 25 Juli mendatang. Oleh karenanya, pihak pihak terkait hendaknya lakukan terus menerus pembahasan serta evaluasi kesiapan pengoperasian KNIA atau KNO (kode penerbangan).
Diakui Laurens, pihaknya masih menemukan adanya kendala soal ganti rugi lahan jalan non-tol (arteri). “Ada sekitar 8 kepala keluarga yang masih bertahan dilahan eks PTPN II di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjungmorawa, kita minta agar Pemerintah Provinsi Sumatera utara mencari jalan keluarnya itu,” tegasnya.
Menteri Perhubungan EE Mangindaan, selain menilai soal pembebasan lahan merupakan perlu pertibangan khusus, pihaknya menilai kendala krusial akses yang akan dihadapi saat pengoperasian KNIA ada timbulnya kemacetan lalu lintas di ruas jalan menuju bandara, untuk saat ini jalan arteri.
“Pasti akan terjadi keramaian, mari meminimalkan masalah, bukan sebaliknya menambah masalah. Soalnya saya tak bisa bayangkan antusias masyarakat baik lokal maupun luar yang akan menyaksikan bandara yang lebih megah dari Soekarno Hatta ini,” ungkap EE Mangindaan.
Mangindaan menyatakan akan melaporkan ke presiden dengan catatan-catatan dari Komisi V. “Pasti akan ada antisipasi terkait keramain saat KNIA beroperasi. Saya akan minta laporan kesiapan, serta hal apa yang belum siap serta bagaimana mengatasinya,” tegasnya yang akan mengecek langsung proses evakuasi perpindahan sarana menyahuti keterangan dari jajaran Kementerian PU dan Dinas PU Bina Marga Sumut tentang masalah lahan jalan arteri yang masih terkendala soal gantirugi sebesar 1,7 persen dari total yang ada.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto pada kesempatan itu juga menyatakan jajarannya sebagai infrastruktur pendukung, termasuk masalah akses jalan ke KNIA dan pengendalian banjir. “Lagi-lagi Kementerian PU dituntut untuk mensuport seluruh akses yang terkait ke KNIA. Demikian juga dengan pengendalian banjir, meski di ujung Sungai Pantailabu telah diperbesar untuk meminimalisir pengendalian banjir, namun masih juga terkendala dengan ganti rugi lahan,” katanya.
Sementara dari pihak Dirjen Perkeretaapian, selain dua unit lokomotif yang ada untuk mendukung KNIA, September mendatang akan menambah gerbong sebanyak enam gerbong.”Bakal masuk enam gerbong lagi untuk mendukung KNIA, gerbong itu buatan dalam negeri September,” sebutnya.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dr Ir Sri Woro B Harijono MSc memastikan pihaknya sudah siap 100 persen, dan untuk Basarnas, lahan akan disediakan oleh pihak PT Angkasa Pura II.
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Laverensius Manurung, memaparkan pembangunan KNIA terdiri dari sektor privat dan publik. “Keseluruhannya dari dua sektor ini sudah 100 persen, khususnya terkait dengan pengoperasian, namun finishing di luar pengoperasian tinggal 7 persen lagi. Diantaranya masjid, stasiun dan landscape,” sebutnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho menyatakan hanya tinggal 9 titik lagi pembebasan tanah untuk Kualanamu. Pembebasan lahan ini harus dipercepat, mengingat Kualanamu akan mulai beroperasi pada 25 Juli mendatang.
“Hanya tinggal 9 titik lagi yang harus kita kebut untuk pembebasan lahan. Padahal, terakhir info yang saya terima, tinggal 20 titik lagi. Sekarang kita terus meningkatkan, agar semua selesai agar Kualanamu dapat berjalan dengan sukses,” ujarnya.
Dijelaskannya, 9 titik ini masih bermasalah karena perbedaan pendapat terkait dengan harga ganti rugi. “Saya harap, masyarakat bisa legowo menerima kesiapan saat ini. Karena Kualanamu ini bukan hanya untuk Sumut, tetapi seluruh warga Sumut, bahkan NKRI,” jelasnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap, agar penyelesaian lahan ini bisa dipercepat. “Kita memang tidak memiliki deadline untuk pembebasan lahan ini. Hanya saja, kita akan terus berusaha dan berharap agar status lahan sudah berhasil sebelum tanggal 25 Juli, agar langsung dilakukan pembangunan, sehingga lalu lintas menuju bandara tidak bermasalah lagi,” harapnya. (btr/ram)
