MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini, sangat melukai hati rakyat. Apalagi di tengah pemulihan ekonomi yang masih tertatih akibat pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap jatuhnya derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
“Dengan kenaikan harga BBM yang cukup signifikan, dimungkinkan akan berdampak terhadap naiknya berbagai kebutuhan pokok sehari-hari secara tak terkendali dan melonjaknya tarif transportasi angkutan umum dan lainnya,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, Tondi Roni Tua kepada wartawan di Medan, Senin (5/9/2022).
Menurutnya, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut juga berpotensi menambah kesusahan di tengah masyarakat serta merusak sendi-sendi perekonomian rakyat yang berpotensi menambah angka kemiskinan. “Keputusan pemerintah terhadap kenaikan BBM ini tidak menunjukkan rasa peduli dan sensitivitas pemerintah pada publik, karena tidak melihat dan tidak mendengar asprirasi publik yang gencar menolak kenaikan BBM,” ujar Bendahara DPD Partai Demokrat Sumut ini.
“Karenanya, Fraksi Demokrat DPRD Sumut menolak dengan tegas kenaikan BBM saat ini. Dan harapan kita pemerintah dapat kembali mengevaluasi terhadap kenaikan BBM tersebut,” pungkasnya. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini, sangat melukai hati rakyat. Apalagi di tengah pemulihan ekonomi yang masih tertatih akibat pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap jatuhnya derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
“Dengan kenaikan harga BBM yang cukup signifikan, dimungkinkan akan berdampak terhadap naiknya berbagai kebutuhan pokok sehari-hari secara tak terkendali dan melonjaknya tarif transportasi angkutan umum dan lainnya,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, Tondi Roni Tua kepada wartawan di Medan, Senin (5/9/2022).
Menurutnya, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut juga berpotensi menambah kesusahan di tengah masyarakat serta merusak sendi-sendi perekonomian rakyat yang berpotensi menambah angka kemiskinan. “Keputusan pemerintah terhadap kenaikan BBM ini tidak menunjukkan rasa peduli dan sensitivitas pemerintah pada publik, karena tidak melihat dan tidak mendengar asprirasi publik yang gencar menolak kenaikan BBM,” ujar Bendahara DPD Partai Demokrat Sumut ini.
“Karenanya, Fraksi Demokrat DPRD Sumut menolak dengan tegas kenaikan BBM saat ini. Dan harapan kita pemerintah dapat kembali mengevaluasi terhadap kenaikan BBM tersebut,” pungkasnya. (adz)
