MEDAN- Berdasarkan pendataan yang dilakukan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, dari 100 ribu jurnalis yang ada di Indonesia, hanya 17 persen jurnalis perempuan berkontribusi menentukan isu-isu aktual yang harus diangkat dalam perspektif perempuan. Selain itu, jumlah jurnalis perempuan yang berperan dalam struktur media pengambil keputusan masih sangat minim.
“Persentase perempuan sebagai editor, kepala bidang atau departemen maupun sebagai pemilik media hanya berkisar lebih kurang 0,6 persen saja,” ujar Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Asren Nasution usai membuka Pelatihan Jurnalisme Perspektif Gender dalam menyambut HUT Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) ke-4, yang bekerjasama dengan Dewan Pers di Grand Swiss-BelHotel Medan, Sabtu (3/10).
Dia mengatakan, keterbatasan tersebut membuat perempuan sering menjadi objek pemberitaan yang terkadang merugikan harkat dan martabat perempuan itu sendiri. “Untuk itu, besar harapan di Sumut agar jurnalis perempuan dapat merefleksikan kondisi ini dengan melakukan konsolidasi secara internal organisasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia jurnalis perempuan yang handal, tangguh, ulet, visioner dan professional,” ujarnya.
Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan kini pers dalam pemberitaannya terlalu bebas dan banyak yang tidak mematuhi Kode Etik Jurnalistik, sehingga terkadang pemberitaan tersebut malah merugikan masyarakat.
“Pers sangat bebas, malah terlalu bebas. Banyak pemberitaan tidak berimbang, kedepannya harus diperbaiki,” ucapnya. “80 persen kami terima laporan karena berita tidak cek and recek,” tambahnya.
Dalam pelatihan tersebut ada ada empat pemakalah yang hadir seperti Helga Worotin dari Lentera Indonesia, dilanjutkan materi dari Dra Masruchah dari Komnas Perempuan , Mariana Amiruddin dari Pimred Jurnal Perempuan) dan Maria Hartiningsih dari Kompas. (mag-11)
