SERGAI, SUMUTPOS.CO – Pada pelaksanaan debat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020 tahap III, tepatnya pada segmen kelima dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi serdang bedagai dalam persaingan Global, terlihat jika Soekirman tidak fokus dan memaksakan untuk memberikan pertanyaan meskipun saat itu moderator mempersilakannya untuk memberikan tanggapan.
Di hadapan para panelis, moderator kala itu mempersilakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Saat itu, Tengku Ryan Novendra memberikan pertanyaan soal pengelolaan APBD. ia menilai dengan APBD yang hanya sekitar Rp1,4 Triliun per tahun dan masa waktu kepemimpinan yang hanya 3,5 hingga 4 tahun tidak mungkin bisa membuat infrastruktur jalan di Serdang Bedagai mulus.
Namun semua itu dipatahkan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai nomor urut 1 Haji Darma Wijaya dan Haji Adlin Umar Yusri Tambunan.
Haji Darma Wijaya menjelaskan semua itu dapat dilakukan jika pemimpinnya mau melakukannya. Sebab kunci dari pembangunan infrastruktur itu kemauan dan pengawasan.
“APBD Sergai itu kurang lebih Rp1,6 Triliun dan masuk kategori sedang. Dalam mengelola anggaran dibutuhkan program prioritas, program kesehatan dan pendidikan itu wajib ada, namun perbaikan dan pembangunan infrastruktur menjadi perlu karena hal itu yang dibutuhkan masyarakat,” terangnya kepada Ryan yang hanya terdiam.
Pembangunan infrastruktur itu bisa dilakukan dengan cara memangkas anggaran yang tidak perlu. Salah satunya anggaran studi banding atau anggaran jalan-jalan. Anggaran itu dihapuskan dan dialihkan menjadi anggaran pembangunan infrastruktur jalan.
“Jika jalannya mulus, masyarakat akan senang, namun jika anggaran dibuat untuk jalan-jalan, maka pejabat baik di DPRD, Kepala OPD dan pejabat lainnya saja yang sanang. Saya lebih memilih dibenci pejabat tapi dicintai rakyat,”ungkapnya.
Selain itu juga akan menggabungkan atau merger beberapa OPD yang ada. Salah satunya Badan Ketahanan Pangan dengan Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dengan Pemberdayaan Lingkungan.
“Jadi yang kita mau anggaran itu tidak dihamburkan, mana yang tidak perlu itu dipangkas. Fungsi pengawasan harus ditingkatkan. Kuncinya hanya kemauan, jika pemimpinnya mau maka semua itu bisa dilakukan,” jelasnya.
Setelah Haji Darma Wijaya menjawab pertanyaan Ryan dengan mudah, moderator Dr. Rudianto dan Febrina Permatapun mempersilakan paslon nomor urut 2 memberikan tanggapannya terkait jawaban yang diberikan Haji Darma Wijaya.
“Baik waktunya habis. Silahkan paslon dua berikan tanggapan anda terhadap jawaban dari paslon 1 tadi dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang, tanggapan” kata moderator.
Bukan memberikan tanggapan, namun Soekirman malah memberikan pertanyaan soal percepatan pertumbuhan ekonomi dan keamanan di perkebunan.
“Bagaimanapun pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan masalah keamanan, kalau misalnya banyak pencurian yang tindakannya masuk dalam tindak pidana ringan, contohnya kelapa sawit, nah ini kalau banyak perkebunan kita merugi, maka pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Oleh sebab itu keamanan bagi petani sangat penting. Apa yang saudara lakukan soal tipiring tersebut,” tanyanya.
Namun Haji Darma Wijaya terlihat berlapang dada, ia dengan santai menjawab pertanyaan meskipun saat itu yang seharusnya dilakukan Soekirman memberikan tanggapan atas jawabannya soal pengelolaan APBD.
Ia menjawab persoalan perkebunan kelapa sawit hanya dilakukan orang kecil untuk memenuhi kebutuhan makannya dan itu semua dengan mudah bisa diselesaikan. Selain itu pihak perkebunan sudah memiliki tenaga keamanan sendiri. Namun yang harusnya ditindak dan diawasi adalah soal pencurian anggaran, sebab itu semua hak rakyat.
“Orang mencuri kelapa sawit hanya untuk memenuhi kebutuhan yang satu jengkal ini (menunjuk perut) tapi mencuri anggaran itu hak rakyat, itu yang harusnya kita jaga. Bagaimana bangsa, negara dan Kabupaten Serdang Bedagai ini jika hal itu dibiarkan. Padahal saya sudah memberikan laporan kala itu, namun tidak direspon,” ungkapnya.
Apalagi diakuinya banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang jahat, banyak pungli dan kutipan liar. Salah satunya Dinas Pendidikan Kabupaten Sergai yang di Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.
“Saat itu saya sudah laporkan, saya jalankan tugas saya sebagai pengawas, namun laporan saya tidak direspon. Seminggu setelah saya lapor, malah kena OTT KPK,” tegasnya.(*)
