Nasionalisasi PT Inalum 2013
JAKARTA-Pemerintah daerah (Pemda) Sumut melontarkan wacana mengenai pembagian saham atas kepemilikan saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebesar 60 persen. Menurut perhitungan, saham tersebut dibagi untuk sembilan kabupaten dan kota di sekitarnya serta pemerintah propinsi. Kendati demikian, Kementerian Perindustrian belum mau berkomentar mengenai wacana tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut Riadil Akhir Lubis mengatakan ada keinginan dari daerah untuk mendapat pembagian saham lebih besar. Karena di daerah sendiri dibagi untuk sejumlah kabupaten dan kota. Disebutkan, ada sembilan kabupaten dan kota serta pemerintah propinsi yang siap mengelola 60 persen saham PT Inalum.
“Rinciannya, 40 persen untuk Kabupaten Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Tapanuli Utara. Sedangkan Propinsi Sumut sebesar 20 persen dan sisa 40 persen untuk pusat,” kata dia di sela-sela rapat tertutup Tim Pelaksana Pengambilalihan Inalum di kantor Kementerian Perindustrian, pekan lalu.
Menurut Riadil, dasar wacana tersebut sesuai dengan arahan Wakil Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sekaligus sebagai Plt Gubernur Sumut. Namun demikian, dia menegaskan porsi pembagian saham tersebut masih berupa wacana. “Nah di dalam rapat tersebut, tidak dibahas lanjut,” tandasnya.
Selain porsi saham, pihaknya mengungkapkan tentang keinginan agar daerah di sekitar Inalum menjadi fokus pengembangan industri hilir.
“Selain membahas persiapan pengambilalihan, termasuk langkah pengembangan Inalum. Nah dalam pertemuan itu kami juga meneruskan pernyataan Wagub Sumut yang menginginkan Inalum menjadi milik Indonesia. Diharapkan, pasca 2013 nanti pengembangan bisa fokus di daerah sekitar Inalum. Jadi jangan lagi di pulau Jawa,” urai dia. Karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekaligus membuka lapangan pekerjaan lebih luas. Terkait permintaan tersebut, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan pembagian porsi saham belum bisa dibahas sekarang. Karena, fokus utama pembahasan masih terletak pada proses pengambilalihan Inalum dari Jepang sampai 2013 nanti. “Konsentrasi kita pada proses pengambil alihan sesuai master of agreement (MoA),” tandas Hidayat.
Nah baru setelah Inalum dipastikan berada di tangan Indonesia, menurut dia, baru bisa dibicarakan lebih mendalam. Saat ini, lanjut Hidayat, langkah menuju pengambilalihan dilakukan secara bertahap sampai ditetapkan pihak yang bakal mengelola. “Pemda kita libatkan dalam kelompok kerja yang terdiri atas Tim Pelaksana Pengambilalihan, Tim Pengarah hingga tim yang bertugas membahas pengembangan Inalum pasca pengakhiran MoA,” urainya.
Sementara itu, Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Panggah Susanto sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana Pengambilalihan Inalum mengatakan pembahasan pengembangan Inalum sampai 2013 tetap mendukung kepentingan industri nasional dan daerah. Antara lain mencakup kapasitas, hilirisasi, kepemilikan sampai pengelolaan Sungai Asahan. “Tahapan proses tersebut masuk dalam bahasan rapat,” kata dia. (res/jpnn)
