Edy-Ijeck Tertantang Pesan Jokowi

Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah resmi dilantik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9). Cukup banyak tugas yang harus mereka emban dalam lima tahun ke depan. Satu di antaranya, mengejar keterlambatan pembangunan di Sumatera Utara.

TUGAS untuk mengejar keterlambatan pembangunan ini disampaikan langsung Presiden Jokowi, usai pelantikan. Sebagaimana diketahui, sedikitnya ada 17 proyek nasional pada tahun anggaran 2018 di Provinsi Sumatera Utara. Di antaranya, proyek tol trans Sumatera, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api antar kota, Pelabuhan Internasional Kualatanjung, percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba, dan lainnya.

Pesan khusus dari Jokowi ini bagi Edy, merupakan atensi sekaligus tantangan yang mesti ia jawab bersama wakilnya, Musa Rajekshah (Ijeck) selama memimpin Sumut lima tahun mendatang. “Segera kejar. Berarti kita sudah terlambat untuk pembangunan, makanya harus dikejar. Segera kami akan susun konsep untuk menjawab hal tersebut,” kata Edy kepada wartawan, usai pelantikan.

Mengenai persoalan ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol Medan-Binjai Seksi I di Tanjungmulia yang belum tuntas, Edy mengaku segera menindaklanjutinya. “Ada kesulitan-kesulitan yang saya belum tahu pastin.

Tapi yang saya dengar adalah (masalah) ganti rugi yang tidak sesuai. Jadi ini yang akan kita pelajari. Kenapa sebagian warga mendapat ganti rugi yang sesuai, sebagian lagi tidak. Ini ada apa? Untuk itu nanti saya akan cari tahu,” ujarnya.

Edy mengakui, infrastruktur seperti jalan tol adalah pekerjaan pemerintah pusat yang saat ini sedang berjalan dan belum tuntas. Pemerintah Provinsi Sumut sebagai perpanjangan tangan pusat, katanya, wajib mendorong semua kegiatan yang berasal dari APBN di Provinsi Sumut, dimana untuk menyejahterakan masyarakat Sumut.

“Pemprovsu harus mendorong terciptanya infrastruktur untuk kita bersama. Saya akan mempelajari organisasi perangkat daerah di Sumut, sebab begitu banyak wilayah yang kita bawahi termasuk 33 kabupaten/kota. Tidak ada lagi cerita dia berasal dari partai mana, karena sekarang yang ada partai Sumatera Utara. Kita harus seiya sekata dulu, sehingga bisa berjalan bersama secara beriringan,” ujar mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB tersebut.

Secara umum ia menyampaikan, langkah awal sebagai kepala daerah adalah melakukan evaluasi dan konsolidasi. Salah satunya dengan mengetahui bagaimana kemampuan perangkat atau satuan kerja yang ada. Khususnya seluruh perangkat kerja atau jajaran OPD Pemprovsu. Sebab tanpa memahaminya, akan sulit mensinergikan program pembangunan, meskipun visi misi berulangkali disampaikan.

Selanjutnya dia menyebutkan, program kegiatan yang sudah berjalan saat ini akan terus dievaluasi. Bersama wakilnya, Musa Rajekshah atau Ijeck, diakui Edy tidak akan mematok ukuran capaian dengan waktu 100 hari kerja. “Seratus hari kerja itukan tiga bulan ya. Bisa apa kita dalam waktu segitu.

Yang pasti sembari koordinasi antarorganisasi berjalan, kita akan melakukan evaluasi di semua lini. Kami akan segera memelajari hal tersebut,” tegasnya.

Mantan Pangdam I Bukit Barisan dan Pangkostrad itu juga mengungkapkan, segala aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut yang mereka gaungkan selama masa kampanye lalu, tetap menjadi prioritas yang akan dikerjakan di tahun pertama memimpin provinsi yang terdiri dari 33 kabupaten/kota tersebut.

“Pertama, masalah ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan masalah pertanian. Kelima aspek yang kami gaung-gaungkan ini tentu tidak akan pernah tercipta, apabila yang mengawasi organisasi perangkat daerah tidak profesional bekerja,” katanya.

Presiden sengaja memajukan pelantikan sembilan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada serentak 2018, dengan niatan agar kegiatan pembangunan di daerah juga bisa lebih dipercepat. Menyikapi ini, Edy yang juga Ketua Umum PSSI mengatakan, pada tahap awal memimpin Sumut, dirinya bersama Ijeck akan melakukan konsolidasi organisasi dan sumber daya manusia yang tersedia di jajaran Pemprovsu.

Sebab ia mengakui, selama ini berada di luar Pemprovsu dan belum mengenal mekanisme menjalankan roda organisasi pemerintahan. “Yang jelas, apa yang menjadi visi misi kami yang selama ini kami ucapkan, dimana menjadikan Sumut bermartabat dapat terealisasi dengan bantuan semua pihak dan masyarakat Sumut,” katanya.

Hanya Kebetulan
Pelantikan Edy-Ijeck tepat 13 tahun setelah warga Sumut kehilangan Gubsu Mayjend TNI (Purn) HT Rizal Nurdin, dalam musibah pesawat Mandala Airline, 5 September 2005. Selain Tengku Rizal Nurdin, warga Sumut juga kehilangan mantan Gubsu Letjend TNI (Purn) Raja Inal Siregar, dan ulama Al Washliyah sekaligus Anggota DPD RI, Ustadz Abdul Halim Harahap yang turut menjadi korban dalam musibah itu.

Pesawat tersebut terbang dari Medan menuju Jakarta dan mengangkut 117 orang (112 penumpang dan 5 awak). Penumpang yang tewas berjumlah 100 orang dan 49 orang di darat turut menjadi korban. Sedikitnya 17 penumpang di laporkan selamat.

Ditanya pandangannya soal tanggal yang bersamaan dengan pelantikan bersama Ijeck, Edy mengaku hal tersebut hanya suatu kebetulan. “Meninggal itu pasti. Jadi tidak ada hubungannya tanggal 5 September saya dilantik sama dengan peristiwa pesawat Mandala. Itu ajal,” kata Edy.

Kendati demikian, dirinya menyebut sebagai manusia harus tetap mengevaluasi diri untuk tidak gegabah dan lebih teliti dalam menjalani hidup. “Insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi momen ini hanya suatu kebetulan. Kita mendoakan para pendahulu kita, mantan-mantan Gubsu kita semoga khusnul khotimah,” katanya.

Diarak
Sebelum pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, sembilan gubernur dan wakil gubernur diarak dari Istana Merdeka menuju Istana Negara. Tak mau kehilangan kesempatan, tamu yang hadir yakni pejabat dari sembilan provinsi dan masyarakat itu, langsung mengabadikan momen tersebut. Secara beriringan, sembilan gubernur dan wakil gubernur tersebut diarak oleh Paspampres Istana Negara menuju ruangan pelantikan.

Bahkan sebelum pengambilan sumpah dan arak-arakan, Jokowi memberikan tanda penyematan dan surat petikan keputusan presiden. Prosesi itu pertama dilakukan kepada gubernur dan wagub Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya penandatangan berita acara gubernur dan wakil gubernur di hadapan presiden, dan pemberian ucapan selamat dimulai dari presiden dan wakil presiden serta para undangan lainnya kepada gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik. Turut hadir sejumlah pimpinan parpol baik pusat dan daerah, sejumlah pejabat di lingkungan Pemprovsu, perwakilan DPRD Sumut, dan istri Gubsu-Wagubsu, Nawal Lubis dan Sri Ayu Mihari. (prn)

Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah resmi dilantik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9). Cukup banyak tugas yang harus mereka emban dalam lima tahun ke depan. Satu di antaranya, mengejar keterlambatan pembangunan di Sumatera Utara.

TUGAS untuk mengejar keterlambatan pembangunan ini disampaikan langsung Presiden Jokowi, usai pelantikan. Sebagaimana diketahui, sedikitnya ada 17 proyek nasional pada tahun anggaran 2018 di Provinsi Sumatera Utara. Di antaranya, proyek tol trans Sumatera, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api antar kota, Pelabuhan Internasional Kualatanjung, percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba, dan lainnya.

Pesan khusus dari Jokowi ini bagi Edy, merupakan atensi sekaligus tantangan yang mesti ia jawab bersama wakilnya, Musa Rajekshah (Ijeck) selama memimpin Sumut lima tahun mendatang. “Segera kejar. Berarti kita sudah terlambat untuk pembangunan, makanya harus dikejar. Segera kami akan susun konsep untuk menjawab hal tersebut,” kata Edy kepada wartawan, usai pelantikan.

Mengenai persoalan ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol Medan-Binjai Seksi I di Tanjungmulia yang belum tuntas, Edy mengaku segera menindaklanjutinya. “Ada kesulitan-kesulitan yang saya belum tahu pastin.

Tapi yang saya dengar adalah (masalah) ganti rugi yang tidak sesuai. Jadi ini yang akan kita pelajari. Kenapa sebagian warga mendapat ganti rugi yang sesuai, sebagian lagi tidak. Ini ada apa? Untuk itu nanti saya akan cari tahu,” ujarnya.

Edy mengakui, infrastruktur seperti jalan tol adalah pekerjaan pemerintah pusat yang saat ini sedang berjalan dan belum tuntas. Pemerintah Provinsi Sumut sebagai perpanjangan tangan pusat, katanya, wajib mendorong semua kegiatan yang berasal dari APBN di Provinsi Sumut, dimana untuk menyejahterakan masyarakat Sumut.

“Pemprovsu harus mendorong terciptanya infrastruktur untuk kita bersama. Saya akan mempelajari organisasi perangkat daerah di Sumut, sebab begitu banyak wilayah yang kita bawahi termasuk 33 kabupaten/kota. Tidak ada lagi cerita dia berasal dari partai mana, karena sekarang yang ada partai Sumatera Utara. Kita harus seiya sekata dulu, sehingga bisa berjalan bersama secara beriringan,” ujar mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB tersebut.

Secara umum ia menyampaikan, langkah awal sebagai kepala daerah adalah melakukan evaluasi dan konsolidasi. Salah satunya dengan mengetahui bagaimana kemampuan perangkat atau satuan kerja yang ada. Khususnya seluruh perangkat kerja atau jajaran OPD Pemprovsu. Sebab tanpa memahaminya, akan sulit mensinergikan program pembangunan, meskipun visi misi berulangkali disampaikan.

Selanjutnya dia menyebutkan, program kegiatan yang sudah berjalan saat ini akan terus dievaluasi. Bersama wakilnya, Musa Rajekshah atau Ijeck, diakui Edy tidak akan mematok ukuran capaian dengan waktu 100 hari kerja. “Seratus hari kerja itukan tiga bulan ya. Bisa apa kita dalam waktu segitu.

Yang pasti sembari koordinasi antarorganisasi berjalan, kita akan melakukan evaluasi di semua lini. Kami akan segera memelajari hal tersebut,” tegasnya.

Mantan Pangdam I Bukit Barisan dan Pangkostrad itu juga mengungkapkan, segala aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut yang mereka gaungkan selama masa kampanye lalu, tetap menjadi prioritas yang akan dikerjakan di tahun pertama memimpin provinsi yang terdiri dari 33 kabupaten/kota tersebut.

“Pertama, masalah ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan masalah pertanian. Kelima aspek yang kami gaung-gaungkan ini tentu tidak akan pernah tercipta, apabila yang mengawasi organisasi perangkat daerah tidak profesional bekerja,” katanya.

Presiden sengaja memajukan pelantikan sembilan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada serentak 2018, dengan niatan agar kegiatan pembangunan di daerah juga bisa lebih dipercepat. Menyikapi ini, Edy yang juga Ketua Umum PSSI mengatakan, pada tahap awal memimpin Sumut, dirinya bersama Ijeck akan melakukan konsolidasi organisasi dan sumber daya manusia yang tersedia di jajaran Pemprovsu.

Sebab ia mengakui, selama ini berada di luar Pemprovsu dan belum mengenal mekanisme menjalankan roda organisasi pemerintahan. “Yang jelas, apa yang menjadi visi misi kami yang selama ini kami ucapkan, dimana menjadikan Sumut bermartabat dapat terealisasi dengan bantuan semua pihak dan masyarakat Sumut,” katanya.

Hanya Kebetulan
Pelantikan Edy-Ijeck tepat 13 tahun setelah warga Sumut kehilangan Gubsu Mayjend TNI (Purn) HT Rizal Nurdin, dalam musibah pesawat Mandala Airline, 5 September 2005. Selain Tengku Rizal Nurdin, warga Sumut juga kehilangan mantan Gubsu Letjend TNI (Purn) Raja Inal Siregar, dan ulama Al Washliyah sekaligus Anggota DPD RI, Ustadz Abdul Halim Harahap yang turut menjadi korban dalam musibah itu.

Pesawat tersebut terbang dari Medan menuju Jakarta dan mengangkut 117 orang (112 penumpang dan 5 awak). Penumpang yang tewas berjumlah 100 orang dan 49 orang di darat turut menjadi korban. Sedikitnya 17 penumpang di laporkan selamat.

Ditanya pandangannya soal tanggal yang bersamaan dengan pelantikan bersama Ijeck, Edy mengaku hal tersebut hanya suatu kebetulan. “Meninggal itu pasti. Jadi tidak ada hubungannya tanggal 5 September saya dilantik sama dengan peristiwa pesawat Mandala. Itu ajal,” kata Edy.

Kendati demikian, dirinya menyebut sebagai manusia harus tetap mengevaluasi diri untuk tidak gegabah dan lebih teliti dalam menjalani hidup. “Insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi momen ini hanya suatu kebetulan. Kita mendoakan para pendahulu kita, mantan-mantan Gubsu kita semoga khusnul khotimah,” katanya.

Diarak
Sebelum pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, sembilan gubernur dan wakil gubernur diarak dari Istana Merdeka menuju Istana Negara. Tak mau kehilangan kesempatan, tamu yang hadir yakni pejabat dari sembilan provinsi dan masyarakat itu, langsung mengabadikan momen tersebut. Secara beriringan, sembilan gubernur dan wakil gubernur tersebut diarak oleh Paspampres Istana Negara menuju ruangan pelantikan.

Bahkan sebelum pengambilan sumpah dan arak-arakan, Jokowi memberikan tanda penyematan dan surat petikan keputusan presiden. Prosesi itu pertama dilakukan kepada gubernur dan wagub Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya penandatangan berita acara gubernur dan wakil gubernur di hadapan presiden, dan pemberian ucapan selamat dimulai dari presiden dan wakil presiden serta para undangan lainnya kepada gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik. Turut hadir sejumlah pimpinan parpol baik pusat dan daerah, sejumlah pejabat di lingkungan Pemprovsu, perwakilan DPRD Sumut, dan istri Gubsu-Wagubsu, Nawal Lubis dan Sri Ayu Mihari. (prn)