SUMUTPOS.CO-Belakangan ini pemadaman listrik kembali dialami masyarakat Kota Medan hingga Sumut. Salah satu penyebabnya akibat mesin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya-Aceh berdaya 2×100 MW mengalami shutdown atau mati. Shutdown terjadi akibat mesin tersebut kemasukan pasir.
“PLTU Nagan Raga sejak dua bulan lalu sudah masuk ke sistem dengan daya masih 100 MW dari 2×100 MW. Saat ini PLTU Nagan Raya sudah shutdown 4 hari karena kemasukan pasir. Mungkin pulihnya seminggu lagi,” ujar General Manager (GM) PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU) Bernadus Sudarmanta, Selasa malam (5/11).
Masuknya pasir ke mesin pembangkit, lanjut Bernadus, diakibatnya tingginya debit air di musim penghujan ini sehingga air yang membawa pasir masuk ke sela-sela turbin mesin. “Jadi padam listrik tak bisa dihindari karena pasokan listrik berkurang dari PLTU Nagan Raya. Begitu pulih, mudah-mudahan pemadaman bisa kita minimalisir,” sambung Bernandus.
Bernandus mengakui, ada keterlambatan dalam mengatasi krisis listrik di Sumut. Semua pihaknya memprediksi kalau mulai 8 Nopember 2013 tidak ada lagi pemadaman di Sumut karena 150 mesin genset yang disewa dari Singapura akan beroperasi. Tapi kenyataannya, mesin-mesin genset itu belum bisa beroperasional sesuai target operasional pada minggu ketiga Oktober.
“150 genset semuanya sudah tiba. Nah, 75 MW mesin genset sudah berada di Paya Pasir Belawan, 30 MW sudah berada di Kualanamu dan sisanya lagi masih di Pelabuhan Belawan dalam tahap proses administrasi dengan pihak bea cukai. Adimistasi kelengkapan dokumen inilah sedikit menyita waktu sehingga terjadi keterlambatan. Sedangkan 75 MW genset di Paya Pasir, tinggal bertahap pengopersiannya karena dilakukan pengoperasian secara berangsur-angsur. Sebab tak mudah menyalakan genset sebanyak itu,” paparnya lagi.
Saat ini pasokan listrik didapat dari PLTU Labuhan Angin 85 MW, mesin pembangit di Paya Pasir masuk 12 MW dan limah hari lagi akan masuk 20 MW lagi sehingga nanti total yang akan masuk dari pembangkit di Paya Pasir sebesar 75 MW. “Kita tengah mengupayakan mesin GT 2.2 di Belawan yang disita Kejagung agar bisa dipergunakan. Mesin itu berdaya 180 MW sehingga dapat menambah pasokan listrik nantinya,” harap Bernandus.
Atasi Listrik dengan Memerdekan PLN dari Kepentingan
Pengamat Kelistrikan Sumatera Utara (Sumut) Surya Tarmizi Kasim mengatakan, penyelesaian krisis listrik di Sumut memang harus segera diatasi oleh pemerintah yang dilaksanakan melalui PT PLN (Persero). Jadi, peran PLN memang dibutuhkan dan pemerintah pusat dapat membantunya dalam sarana dan prasarana bisnis kelistrikan ini.
“Kelistrikan di Sumut harus diatasi bukan dengan menggantikan atau meminta PLN dibubarkan. Membangun listrik bukan waktu yang sebentar, tapi perlu waktu dan nilai investasi yang besar sehingga memang membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah,” ujarnya yang juga Ketua Departemen Teknik Elektro USU kepada wartawan, Selasa (5/11).
Menurut Tarmizi, masalah kriris listrik yang saat ini terjadi tidak selesai dengan hanya memberikan PLN kepada pihak swasta. Namun pembangkitan lah yang perlu ditambah karena belum ada pembangkit energi baru yang terbarukan. “Pihak swasta bisa saja ikut terlibat, tapi dalam hal pembangkit. Sedangkan untuk bisnis dan pelanggannya tetap menjadi usaha PLN sesuai dengan Undang-undang yang berlaku,” ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah kabupaten (Pemkab) dapat membuat peta lokasi potensi energi karena Sumut merupakan lumbung energi yang ke depannya ini untuk mengatasi pertumbuhan kebutuhan masyarakat.
“Infrastruktur dasar jangan latah di swastakan. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air dan lainnya harus dikelola oleh pemerintah/BUMN. Inalum baru saja kita perjuangkan balik ke pangkuan pertiwi, jadi tidak mungkin listrik PLN mau kita swastakan. Dimana semangat nasionalis kita, seharusnya PLN kita merdekakan dari segala kepentingan pribadi dan kelompok,” kata Tarmizi.
Ada tiga hal pendekatan dalam masalah krisis listrik di Sumut, yaitu pendekatan secara enggineering dalam hal ini PLN, pendekatan ekonomi oleh pemerintah pusat, dan pendekatan lingkungan oleh Pemda setempat. Karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah harus cepat tanggap terhadap krisis listrik di Sumut.
Diungkapkannya, krisis listrik di Sumut tidak berdiri sendiri tahun ini, tetapi merupakan bawaan dari masa lalu, di mana infrastruktur listrik mengalami masa sulit sejak krisis ekonomi tahun 1997, kemudian pada 1998 PLN mengalami kebangkrutan sebesar US$ 800 juta, sehingga pembangunan pembangkit yang dilakukan tidak mampu memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik yang cukup pesat.
Selain itu, katanya, krisis listrik juga disebabkan banyaknya pembangunan pembangkit listrik yang mengalami kendala, seperti di Pangkalansusu yang masih terkendala pembebasan lahan dalam pemasangan jaringan listrik, PLTU Nagan Raya Aceh yang terlambat akibat kendala izin, begitu juga dengan PLTA Asahan III, serta pembangkit kapasitas kecil mikrohidro yang tersebar di Sumut.
“Permasalahan-permasalahan ini harus segera dicarikan solusinya agar krisis listrik di Sumut cepat teratasi. Oleh karena itu, krisis ini jangan dilihat secara emosional, jangan dipolitisir, tetapi harus bersama-sama mencari solusinya,” tuturnya. (ila)
