MEDAN, SUMUTPOS.CO – Januari 2020 Pemko Medan akan menggelar Assessment bagi para Pekerja Harian Lepas (PHL) di masing-masing dinas yang ada di Pemerintahan Kota Medan. Hal itu dilakukan guna menyeleksi kembali para PHL yang ada di tiap-tiap dinas untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
“Assessment itu dilakukan masing-masing OPD, bukan BKD yang melakukannya. BKD sendiri tidak punya tenaga PHL, jadi kami tidak melakukan assessment itu. OPD masing-masing yang akan melakukannya, agar bisa diseleksi kembali siapa-siapa saja PHL yang bekerja sesuai keahliannya dan yang tidak,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Senin (6/1).
Nantinya, kata Muslim, para PHL yang tidak sesuai dengan keahliannya akan disesuaikan dengan bidang lainnya, bisa juga diberhentikan atau diganti dengan tenaga PHL lainnya.
“Hal-hal semacam ini kan memang penting, jadi PHL itu dipastikan adalah mereka yang berkompeten dalam bidangnya. Kalau tidak sesuai, tentu tidak akan dipekerjakan lagi atau diperpanjang masa kontraknya,” katanya.
Salah satu Dinas di Pemko Medan yang memiliki tenang PHL terbanyak, yakni Dinas PU Medan telah melakukan hal itu sejak bulan Desember yang lalu. Kepada Sumut Pos, Plt Kepala Dinas PU Kota Medan, Zulfansyah mengatakan, untuk PHL pihaknya justru tidak melakukan assessment, tapi justru melakukan evaluasi secara langsung.
“PHL ini di Dinas PU kan rata-rata pekerja kasar, gak perlu lah assessment seperti ujian tertulis atau rangkaian psikotest. Kita hanya butuh Evaluasi secara langsung, melihat mereka apakah sesuai atau tidak untuk dipekerjakan dibidang itu,” kata Zulfansyah kepada Sumut Pos, Senin (6/1).
Evaluasi yang dimaksud, kata Zulfansyah, dengan melihat secara langsung para pekerja dilapangan. “Jadi dari Desember lalu kita sudah evaluasi langsung para PHL itu. Disaksikan langsung oleh pak Plt (Wali Kota Medan), ada PHL yang tidak ragu untuk masuk parit dalam melakukan tugasnya. Tapi ada juga yang tidak mau masuk ke parit, atau malu-malu. Ini kan jadi penilaian buat kita, mereka yang bekerja harus lah yang terampil dan tidak ragu atau malu dalam melakukan tugasnya,” katanya.
Untuk itu, lanjut Zulfan, saat ini pihaknya tengah menyeleksi para PHL tersebut dan akan mengusulkannya kepada Plt Wali Kota Medan pada bulan Januari ini juga. Salah satu alasannya, anggaran untuk tenaga PHL Kota Medan di tahun 2020 telah dipangkas dari 1000 orang menjadi 800 orang, atau sebanyak 200 PHL.
“Harus kita evaluasi, karena memang harus dipangkas sebanyak 200 orang. Anggarannya hanya untuk 800 orang, tentu kita juga gak sembarang pangkas, yang kita pangkas adalah mereka yang kurang berpotensi dalam pekerjaannya. Sedangkan untuk mereka yang bekerja dengan baik, sebisa mungkin pasti akan kita pertahankan,” tutupnya.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPRD Medan, Abdul Rani mengatakan, langkah evaluasi tersebut sudah tepat untuk dilakukan di jajaran Pemko Medan. Sebab menurutnya, saat ini begitu banyak para PHL yang tidak bekerja secara efektif hingga hanya menyebabkan pembuangan anggaran secara percuma.
“Ya itu bagus sekali, faktanya memang banyak sekali tenaga PHL yang nyatanya gak bisa kerja atau keahliannya tidak sesuai dengan bidang kerja yang diberikan, akhirnya hasilnya ya tidak maksimal. Kalau PHL tidak bisa bekerja secara maksimal, ya buat apa dipekerjakan, sedangkan di luar sana masih sangat banyak yang lebih berkompeten dan lebih layak untuk dipekerjakan. Jangan buang-buang anggaran untuk hal percuma,” tegas Rani kepada Sumut Posc Senin (6/1).
Evaluasi ini, kata Rani, harus terus dilakukan agar setiap PHL yang ada tiap-tiap OPD adalah mereka yang sudah teruji kinerjanya dan dapat membantu percepatan program kerja OPD itu sendiri. (map/ila)
