MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Medan Kota mendukung kebijakan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang melakukan rotasi terhadap 18 pejabat eselon II di lingkungan Pemko Medan. Namun demikian, dewan tengah ‘membidik’ Marasutan Siregar yang kembali menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
Anggota Komisi B DPRD Medan, Rajuddin Sagala menilai, amanat yang kembali dipercayakan kepada Marasutan hendaknya dijadikan sebagai pemicu untuk bekerja lebih baik lagi. Sebab, dunia pendidikan bukanlah sesuatu yang baru bagi mantan Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Sekretariat Daerah Kota Medan ini.
“Kita beri waktu 3 bulan untuk Marasutan membenahi seluruh permasalahan yang ada di Disdik Medan, karena ini bukan jabatan baru baginya. Sebelumnya ia juga pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan (Medan). Jadi, kami di dewan Medan akan melihat apa terobosan yang bakal dia buat pasca dilantik dia,” tegas Rajuddin.
Politisi PKS ini menuturkan, sepeninggalan Kepala Dinas Pendidikan lama Hasan Basri dan Pelaksana Tugas Ramlan Tarigan, ada beberapa poin yang harus dikebut untuk dilaksanakan oleh Marasutan. Pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Sebab sudah lama prestasi pendidikan di Kota Medan tidak menunjukkan prestasi.
“Kedua, terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kita mau penerimaannya kredibel, jangan ada permainan. Ketiga, meningkatkan minat belajar siswa. Kalau minat belajar siswa meningkat, secara tidak langsung akan berimbas pada meningkatnya mutu pendidikan. Orang tua siswa pun akhirnya semangat untuk memotivasi anaknya agar tetap belajar,” jelasnya.
Di samping itu, sambung Rajuddin, Marasutan juga harus peduli terhadap guru honorer. Sebab permasalahan guru honor tak kunjung selesai dari tahun ke tahun. Pihaknya ingin melihat upaya seperti apa yang bakal dilakukan pejabat yang baru ini untuk menyejahterakan 1.962 guru honor agar tidak terus menjadi korban.
“Harus ada jalan keluar menyelesaikan persoalan ini, karena guru honor sangat berjasa mencerdaskan anak bangsa. Tanpa mereka, guru PNS akan kewalahan mengajar anak didik. Kita tunggu lah gebrakan Marasutan. Jadi, Fraksi PKS secara tegas akan mengawal ini sampai semua harapan terpenuhi,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli mengatakan, para kepala OPD yang dimutasi ke jabatan baru sepertinya sudah sesuai dengan kompetensi bidangnya masing-masing. Pun begitu, perlu dilihat bagaimana kinerjanya beberapa bulan ke depan. “Kita lihatlah kinerjanya tiga bulan ini, kalau memang baik tentu layak menduduki posisi tersebut. Namun, jika sebaliknya maka perlu ditinjau ulang kembali atau dievaluasi,” ujar pria yang akrab disapa Nanda ini.
Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mengatakan, rotasi yang dilakukan harus membawa angin segar ke depannya. Jangan sebaliknya, membuat merosot kinerja Pemko Medan. “Harus lebih baik lagi kontribusinya terhadap pembangunan Kota Medan dari pejabat sebelumnya. Kepercayaan yang diberikan benar-benar diemban dengan sungguh-sungguh. Tapi, kalau buruk patut juga jadi pertimbangan. Bagi pejabat yang pernah menduduki jabatan itu lalu ditempat kembali seperti Pak Marasutan, harus membuat trobosan yang baik untuk dunia pendidikan di Kota Medan. Kita liat bagaimana trobosannya,” tegas Sabar.
Diketahui, dari 18 eselon II yang dirotasi, salah satunya Marasutan Siregar, yang dipercayakan kembali menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Namun, kembalinya Marasutan memimpin dunia pendidikan di kota Medan ini mendapat kritikan.
Penetapan Marasutan sebagai Kepala Dinas Pendidikan oleh Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dinilai tidak berkaca pada masa lalu. Di mana, saat yang bersangkutan dipercaya memimpin lembaga pendidikan ini, belum ada prestasi menonjol yang ditorehkan.(ris/ila)
