Suara Masyarakat dan Pakar Hukum
Indikasi keterlibatan 22 perwira di jajaran Polres Binjai dalam praktik pembekingan judi toto gelap membuat prihatin masyarakat dan pakar hukum dan akademisi di Medan. Untuk itu, Kapoldasu diminta segera menindak tegas anggotanya yang terlibat pembekingan perjudian. Komintmen dan ketegasan Kapolda ini sangat dibutuhkann
masyarakat Sumatera Utara yang makin resah atas maraknya aksi judi berbagai bentuk di provinsi ini.
“Kapoldasu harus bertindak tegas demi menegakkan komitmennya membersihkan Sumut dari perjudian,” tegas warga kota Medan, Indrayani Nasution SH di Jalan Amal Medan, kemarin.
Warga lainnya, Pengakuan P br Pardede (50), meminta polisi berlaku adil dan bekerja sesuai tugas dan porsinya. “Dalam memberantas segala bentuk kejahatan dan tindak kriminal, polisi harus tegas. Tapi ingat, polisi jangan ikut terlibat seperti yang terjadi di Binjai,” kata warga Pasar Merah itu.
Hal senada diungkapkan S Damanik (45). “Di Binjai polisinya justru membackingi judi togel. Berarti sudah tidak sesuai lagi dengan semboyan mereka ‘Kami siap melaya Anda’. Dimana harkat dan martabat polisi sekarang?” ujarnya.
Tindak kejahatan di wilayah hukum Sumatera Utara semakin hari menunjukkan peningkatan hingga ke tingkat yang kritis. Pakar hukum Sumut Prof Runtung Sitepu melihat hal ini terkait lemahnya kinerja polisi dalam mengungkap kasus-kasus penting seperti perampokan besar, maraknya perjudian dan lainnya. Dekan Fakultas Hukum USU ini mengharapkan Poldasu lebih serius menangani berbagai permasalahan yang menjadi tugas pokok kepolisian. “Kepolisian harus mampu menciptakan rasa aman dan nyaman dalam ruang lingkup hukum dan ketatanegaraan. Mereka juga harus lebih tanggap dan serius menghadapi pengaduan dan pelaporan dari masyarakat,” ujarnya.
Dekan Fakultas Hukum UMSU Farid Wajdi melihat, tiga bulan terakhir masyarakat memang merasakan ada suasana yang tak nyaman terkait keamanan dan penyakit sosial. “Masyarakat menilai pihak kepolisian tak konsisten. Poldasu seperti tak memiliki pola jelas menindaklanjuti masalah keamanan, keselamatan dan penyakit sosial seperti perjudian di masyarakat,” terangnya.
Seperti judi, lanjutnya, polisi malah memberikan kesan basa-basi tanpa komitmen serius untuk menindaknya. “Peluru polisi berasal dari jerih payah, keringat dan darah masyarakat melalui pembayaran pajak. Akan sangat ironis, jika akhirnya polisi tak membela atau keberpihakan pihak kepolisian tak tepat sasaran atau tak mendukung masayrakat,” tegas Farid.
Ia juga mengatakan, masyarakat Sumut merindukan sosok Sutanto yang dengan prestasinya memberantas judi hingga ke akar. “Dulu ada pola yang tegas seperti adanya tim pemburu preman. Memang terlihat sangar dan mengerikan, namun, hal ini memang benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat. Seperti tersedianya nomor telepon yang bisa dihubungi dan langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat yang melakukan pengaduan dan pelaporan,” kata Farid.
Di bidang sosialisasi, polisi juga terkesan tak memiliki keberpihakan yang jelas kepada masyarakat. Intinya, sambung Farid, harus ada evaluasi di pihak kepolisian. “Harusnya dikembangkan pola dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Dengan begitu, kinerja kepolisian akan lebih fokus dan serius,” ujarnya.
Sedangkan Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Dr Dra Hj Layli Washliaty SH MHum prihatin dengan banyaknya kasus polisi yang terlibat masalah akhir-akhir ini. Belum lagi selesai kasus polisi menembak Cleaning Service Bank BRI, sudah tambah lagi kasus judi yang melibatkan 20 orang oknum periwa polisi di Binjai.
“Kalau polisi sudah tidak bisa dipercayai lagi, siapa yang bisa dipercayai. Kapolda Sumut harus tegas menindak anggotanya jika terlibat dalam tindak criminal,” cetus wanita yang akrab disapa Umi ini.
Umi khawatir jika hal-hal seperi ini tidak segera diselesaikan, akan menjadi preseden buruk. Kepercayaan masyarakat kepada kepolisian akan luntur. “Sudah pasti masyarakat tidak sulit percaya kepada polisi jika polisinya saja ikut terlibat. Apalagi yang terlibat justru perwiranya,” ungkapnya.(rud/saz/jon)
