MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba meminta Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) mengevaluasi Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGPP) Covid-19 secara menyeluruh, karena masih banyak ditemukan penyimpangan di lapangan, khususnya terkait penyaluran bantuan Covid-19.
“Penyaluran paket bantuan ke masyarakat masih tetap ditemukan penyimpangan di lapangan dan sepertinya kritik dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dipedulikan oleh tim penyalur bantuan bahkan terkesan diabaikan,” kata Mangapul kepada wartawan dalam siaran persnya, Senin (8/6).
Menurutnya, Fraksi PDI Perjuanagan sudah menelusuri model penyediaan dan methode pendistribusian bantuan yang dilakukan, sangat terlihat tata kelola atau manajemen penyaluran di lapangan amburadul dan terbukti banyaknya temuan dugaan penyimpangan. “Kita masih beritikad baik agar Pemprovsu segera melakukan perbaikan dan perubahan tata kelola pemberian bantuan, dan ke depannya jika tidak dilakukan perbaikan maka kita akan sampaikan kepada rakyat dan laporkan kepada aparat penegak hukum agar menangani kompleksitas persoalan pengadaan bantuan paket sembako, dan kita akan mendorong investigasi total terhadap siapa yang mengelola anggaran, pihak penyedia barang dan jasa serta pihak, oknum, lembaga lain yang terlibat di dalam permaslahan itu,” tegas Mangapul.
Terkait dengan maraknnya dugaan manupilasi dalam paket bantuan, menurut Mangapul, fraksinya merekomendasikan agar bantuan yang akan disalurkan ke depannya tetap dilanjutkan, namun sistemnya diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT) dan di tranfer ke penerima bantuan dengan nilai nominal yang di publikasikan, sehingga tidak terjadi sunat sana-sini.
“Kita sangat mendukung bantuan ke masyarakat dengan kondisi seperti sekarang ini, dan Fraksi PDI Perjuangan menganggap hal tersebut sebagai upaya serius Pemprovsu dalam menopang kehidupan masyarakat menghadapi Covid-19 sesuai dengan visi Gubernur menjadikan Sumut Bermartabat, namun dalam pelaksanaannya tim yang mengerjakan masih ada mengutak-atik bantuan kemanuasiaan yang berasal dari APBD yang notabene adalah uang rakyat Sumut, dan kita minta supaya Gubsu segera melakukan evaluasi,” pintanya.
Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan melalui seluruh jaringan pimpinan dan anggota Pansus dan non-Pansus sudah mengumpulkan bukti siapa-siapa saja yang berlaku curang dan bagaimana modus yang dilakukan. “Kita percaya Gubernur bisa mencarikan solusi dan menegur pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, baik person maupun lembaga untuk perbaikan manajemen bantuan bencana ke depannya. Apalagi pendemi Covid-19 masih belum bisa kita prediksi seperti apa dan kapan berakhirnya,” pungkasnya. (adz)
