MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kosongnya jabatan pimpinan di dua OPD atau dinas di jajaran Pemko Medan, yakni Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), terus mendapatkan perhatian dari wakil rakyat di DPRD Medan. Selain mendesak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di pusat, DPRD Medan juga mendesak Wali Kota agar segera memilih dan menetapkan satu di antara tiga nama yang telah diajukann
“Kami sudah mendesak KASN untuk segera menetapkan satu dari tiga nama yang telah diajukan. Tapi jangan lupa, Pemko Medan juga harus turut mendesak KASN pusat untuk segera memilih pejabat dimaksud. Jangan malah Pemko Medan yang melakukan tarik ulur, yang membuat KASN pusat belum bisa menentukan sikap,” anggota DPRD Medan, Bahrumsyah kepada Sumut Pos, Minggu (7/7).
Kata politisi dari fraksi PAN ini, tarik ulur penentuan satu dari tiga nama pejabat yang diajukan, merupakan bukti kentalnya aroma politik di dalamnya. “Pemko Medan memang begitu dari dulu. Untuk menentukan pejabat saja lamanya luar biasa. Karena apa? Karena memilih bukan berdasarkan kemampuan , tapi berdasarkan ‘kedekatan’. Ini yang membuat Pemko Medan tak bisa maju dari dulu,” ujarnya.
Menurut Bahrumsyah, Pemko Medan harus berani memilih pimpinan di OPD berdasarkan kemampuannya dalam memimpin dan menjalankan program di OPD tersebut.
“Walikota harus bisa menentukan siapa yang berkualitas, bukan siapa yang ‘terdekat’ atau lobi-lobi politik. Lalu bila sudah punya pilihan, walikota jangan mau di intervensi oleh pihak manapun. Dia punya hak mengajukan nama-nama yang dinilainya punya potensi. KASN hanya tinggal memilih yang terbaik dari yang terbaik. Bukan yang terdekat dari yang terdekat,” tegasnya.
Ia mengatakan, seharusnya Pemko Medan yang mendesak KASN agar segera memutuskan nama yang terpilih. “Karena Pemko yang membutuhkan pimpinan OPD. Kalau mereka butuh tapi tidak mendesak, ada apa ini?” katanya.
Ditambahkan Bahrumsyah, kondisi dinas yang tidak punya pejabat definitif akan berdampak negatif bagi kelancaran program pada dinas terkait. “Kalau tidak ada Kadisnya, terus yang mau menjalankan program dinasnya siapa? Kalau programnya tak jalan, terus bagaimana? Saat ini, OPD yang punya pimpinan definitif saja masih banyak sekali yang tidak berjalan maksimal. Apalagi OPD yang tidak punya pimpinan definitif. Maka Walikota seharusnya mendesak pusat untuk segera menentukan pilihan dari nama-nama yang sudah mereka ajukan. Itu kalau memang mereka bilang mereka benar-benar butuh,” tutupnya. (map)
