MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut saat ini sedang membahas realokasi anggaran tahap II. Selain bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial (JPS), stimulus ekonomi dampak pandemi Covid-19 akan difokuskan ke sektor pangan serta membangkitkan kembali sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Guna merumuskan hal ini, Pemprov Sumut mengundang dan menerima masukan berbagai pihak.”Kita menerima masukan. Ke depan kita akan rumuskan arah kebijakan untuk stimulus ekonomi dari masukan-masukan ini,” ujar Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah saat memimpin rapat membahas Penanganan Dampak Ekonomi n
Akibat Wabah Covid-19 di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (6/7).
Menurutnya, pangan adalah salah satu sektor yang masih memiliki potensi besar dan bisa dibangkitkan pada masa pandemi Covid-19. “Kita belum menyampaikan prioritas apa yang harus jadi fokus stimulus ekonomi. Namun dari gambaran yang kita dapatkan, kita bisa mengembangkan sektor pangan seperti pertanian, peternakan dan perikanan. Jadi ini maunya jadi sektor unggulan ekonomi,” ujarnya.
Meski begitu, tidak tertutup kemungkinan sektor lain. Untuk itu, selanjutnya masukan berbagai pihak tersebut dijadikan bahan pertimbangan Pemprov Sumut. Masukan berbagai pihak mulai dari pemangku kebijakan, pelaku industri hingga akademisi sangat dibutuhkan. “Jangan biarkan masyarakat larut dalam situasi seperti saat ini, kita tidak mungkin berdiam diri,” kata pria yang akrab disapa Ijeck.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Wiwiek Sisto Widayat mengusulkan agar Pemprov Sumut memperhatikan sektor UMKM. Menurutnya, sektor tersebut menyerap kurang lebih 90% tenaga kerja di Sumut. Terlebih, sektor UMKM bisa melakukan peralihan produksi barang.
Misalnya, industri yang biasa membuat bahan pakaian bisa beralih membuat alat pelindung diri (APD) dan sebagainya. “Sebagian pelaku usaha melakukan peralihan. Kita dorong mereka mau beralih kepada usaha-usaha yang saat ini dibutuhkan, peralihan meningkatkan omset,” katanya.
Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Sumut, Taulina Anggarani mengatakan, para pemegang kebijakan sebaiknya menyalurkan bantuan sosial dengan cepat dan tepat, sehingga angka kemiskinan tidak bertambah banyak. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Sumut pada September 2019 mencapai 8,63%.
Pandemi ini menurutnya memengaruhi perubahan tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat. Sementara berbagai bansos terkait Covid-19 baru dimulai pada April 2020. Berdasarkan hal tersebut, BPS memperkirakan kemiskinan Maret 2020 akan mengalami kenaikan. Saat ini BPS masih melakukan penghitungan mengenai kemiskinan pada periode tersebut.
“Angka kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh besaran, ketepatan dan kecepatan penyaluran bantuan sosial. Jika penyaluran berbagai bantuan sosial berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, maka angka kemiskinan September 2020 dimungkinkan untuk menurun kembali dibandingkan dengan kondisi Maret 2020,” ungkapnya.
Sementara, Dosen Fakultas Ekonomi USU Wahyu Ario Pratomo masih optimis dengan pertumbuhan ekonomi di Sumut. Menurutnya dari sisi ekspor, Sumut masih memiliki peluang. Sektor pertanian pun masih berperan penting. “Saya lihat kinerja (pemprov) triwulan pertama tidak begitu bermasalah, tapi kalau kita lihat dari sisi ekspor masih ada peluang,” ujarnya.
Pengamat ekonomi Sirojuzilam Hasyim mengatakan, Sumut memang memiliki peluang yang kuat. Apalagi selama ini pertumbuhan ekonomi Sumut selalu lebih tinggi dari nasional. Sumut memiliki potensi dibidang pertanian. Karenanya pertanian perlu diberi perhatian khusus.
“Pertanian adalah sektor yang paling bisa kita amankan. Karena pertanian itu jauh dari keramaian. Paling tidak itu bisa dipertahankan dan dikembangkan,” pungkasnya. (prn/ila)
