MEDAN-Dinas Perhubungan (Dishub) Medan sosialisasikan angkutan massal Trans Medan yang akan beroperasi tahun depan. Saat ini, Dishub menunggu pengiriman bus dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Menurut Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Dishub Medan Iswar, pada 2010 lalu sudah dilakukan studi kelayakan dengan anggaran sebesar Rp300 juta. Setelah pengkajian, pihaknya tinggal melakukan persiapan penyediaan sarana dan prasarana.
“Sarana dan prasarana yang disediakan terutama koridor sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Seluruhnya akan disiapkan sambil menunggu pengiriman bus dari Jakarta,” katanya pada acara Sosialisasi Angkutan Massal Kota Medan (Trans Medan) di Hotel Madani, Rabu (7/12).
Dijelaskannya, kota ini membutuhkan angkutan massal karena tingkat kemacetan di Medan diperkirakan semakin parah sekaligus untuk memberikan kenyamanan. Jadi keberadaan angkutan massal ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan hingga 40 persen. “Kemacetan lalulintas di Medan diperkirakan semakin parah karena terus bertambahnya jumlah kendaraan di kota ini. Karena itu dibutuhkan angkutan massal menyerupai Trans Jakarta,” ucapnya.
Lanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, penduduk kota Medan tercatat sebanyak 2.121.953 jiwa. Namun pada waktu-waktu tertentu, penduduk Medan bertambah ratusan ribu jiwa yang disebut commuters. Pada tahun lalu, total commuters mencapai 742.280 jiwa. Pada siang hari sebanyak 476. 210 jiwa yang masuk ke Medan dan 329.244 jiwa keluar dari kota ini.
Sebagian besar commuters tersebut menggunakan alat transportasi umum sebagai angkutan masuk dan keluar Medan dibandingkan kendaraan bersama, pribadi dan alat transportasi.
Dalam rencana,tamabahnya, Trans Medan ini akan berjalan bersamaan dengan kendaraan lain baik pribadi maupun angkutan kota (angkot) di jalan umum sekarang ini. Tidak ada jalur khusus untuk bus Trans Medan. Operasionalnya juga akan tepat waktu sehingga penumpang memiliki kepastian ketika naik bus ini.
Kedepan, langkah selanjutnya yang akan dikelola untuk membentuk badan pengelola dengan bekerjasama dengan investor. Sistemnya direncanakan dalam bentuk konsorsium.
“Jadi sambil Pemko menyiapkan sarana dan prasarana, kami mengajak pengusaha angkutan untuk bekerjasama dalam hal pengadaan bus atau lainnya sehingga semuanya bisa berjalan bersama, tidak merasa ada yang tersaingi,” ujarnya.
Ketika ditanyakan target realisasi Trans Medan, pihaknya menargetkan bisa beroperasi pada tahun depan meskipun masih berupa pilot project. “Yang pasti kami akan berupaya maksimal menyiapkan sarana prasarana terlebih dahulu,” ucapnya.
Menanggapi rencana ini, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Medan Mont Gomery Munthe menolak rencana ini. Pihaknya menilai, rencana Pemko ini justru menimbulkan masalah baru karena akan menyebabkan pengangguran.
“Total ada 12.000 angkot dengan 17 merk yang tergabung dalam Organda dengan jumlah supir mencapai 24.000 orang. Kalau rencana Pemko tersebut direalisasikan, seluruhnya terancam tidak memiliki penghasilan lagi,” katanya.
Kebijakan tersebut, lanjut dia, belum layak diterapkan di Medan. Apabila Pemko tetap ngotot menerapkannya, pihaknya akan melakukan mogok masal bersama pengusaha angkutan lainnya. “Kami akan mogok masal. Kebijakan ini sudah diketahui supir dan semuanya menolak rencana ini,” tegasnya.
Pemko hendaknya memikirkan bagaimana cara pembenahan angkot dan terminal untuk menata kondisi lalu lintas yang lebih baik lagi. “Badan jalan saja masih sempit. Bagaimana lagi kalau ada bus seperti bus Trans Jakarta itu melintas diantara kendaraan-kendaraan lain? Pemko pikirkan saja bagaimana pembenahan angkot,” pungkasnya.(adl)
