MEDAN- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Riadil Akhir Lubis yakin 2013 Tol Medan-Tebingtinggi sudah bisa groundbreaking alia dilakukan peletakan batu pertama. Sebab bulan depan proses tender sudah dimulai. Apalagi pembebasan lahan sudah ada kemajuan yang lebih signifikan dibanding Medan-Kualanamu.
Keterangan Riadil ini senada dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I, Wijaya Seta. Dia berharap tahun depan giliran Tol Medan-Tebingtinggi sudah dimulai konstruksinya. Sebab pembebasan lahannya sudah lebih luas. “Kalau tahun ini Medan-Kualanamu, tahun depan harusnya Tebingtinggi juga sudah langsung konstruksi sambil dibebaskan,” ujarnya di Medan, kemarin.
Khusus Medan-Kualanamu yang telah dilakukan peletakan batu pertama, Wijaya berharap peran langsung Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan Bupati Deliserdang untuk percepatannya. “Yang sudah bebas 53 persen dari 17,8 km panjang jalan Tol Medan-Kualanamu. Lebih banyak lahan masyarakat yang belum,” katanya.
Dari 53 persen lahan yang telah dibebaskan sebagian diakuinya masih ada yang terputus-putus, namun sudah ada yang tergabung hingga 3-4 km. Untuk itu, tidak ada persoalan jika pembangunan dimulai meski pembebasan lahan belum seluruhnya dilakukan.
Apalagi sistem pengerjaan operasional pembangunan jalan tol dilakukan dari satu gate (gerbang) ke gate yang lain. Tol Medan-Kualanamu sendiri memiliki tiga gate yang direncanakan. “Operasional jalan tol itu gate to gate pengerajaannya dan dimulai dari Kualanamu. Ya dari 17,8 km itu misalnya gate ada di kilometer tujuh, ya kita mulai dari situ sampai seterusnya,” terang Wijaya.
Riadil pun optimis pembangunan Tol Mean-Kualanamu sesuai rencana. Persoalan lahan, menurutnya, tidak ada masalah. Sambil jalan pembebasan lahan tidak akan mengganggu pembangunan. “Mana yang sudah bebas langsung bangun. Kalau nunggu 100 persen bebas, ya nggak selesai-selesai,” ujarnya.
Khusus untuk jalan arteri non tol, sebagai akses masuk ke Bandara Kualanamu dari Simpang Kayu Besar, Tanjungmorawa, ditarget juga sudah selesai akhir 2012. Pemkab Deliserdang diharapkan melakukan percepatan pembebasan lahan. “Itu kan wilayah Deliserdang jadi provinsi tidak bisa ambil langsung. Kita tekanlah Deliserdang untuk itu,” tegasnya.
LAPK Ributi Tarif KA Medan-Kualanamu
Sementara itu, belum lagi kereta api jurusan Medan-Kualanamu beroperasi, Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) sudah mulai meributi. Melalui ketuanya, Farid Wajdi, tarif yang seharga Rp75 ribu dianggap terlalu mahal.
Menurut pria yang juga Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu, struktur atau proses menghitung biaya yang dirancang tersebut tidak transparan dan berpotensi merugikan hak konsumen.
Misalnya, apakah dengan jarak tempuh yang sesuai dengan besaran tarif dasar, tarif jarak, dan tarif pelayanan tambahan, lalu kemudian muncul angka Rp75.000 itu. Perhitungan suatu tarif harus dihitung menggunakan rumusan yang pasti. Kemudian seluruh komponen yang mempengaruhi wajib dihitung.
Khususnya, pada perhitungan harga jual jasa angkutan sama dengan tarif angkutan dan itu dihitung oleh kementerian dan dinas teknis yang membina transportasi umum.
Karena itu, sudah menyangkut perhitungan teknis, maka perhitungan itu tidak boleh dan sekali lagi tidak dapat menggunakan biaya komponen berdasarkan asumsi sepihak belaka. “Hasil perhitungan adalah suatu hal yang pasti dapat dipertanggung jawabkan, dan dampaknya pun terukur, bukan diasumsikan,” ungkap Farid.
Menurut Farid, semua pihak terkait harus dan wajib untuk memberikan data otentik yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab itu, lanjutnya, perlu keberanian dari kementerian perhubungan sebagai instansi yang ditugaskan untuk melakukan “pembinaan” untuk melakukan bedah tarif secara terbuka dengan seluruh komponen yang peduli tentang transportasi di Indonesia ini. “Tentu langkah ini lebih elegan dan bakal mendapatkan dukungan publik secara politik riil,” cetusnya. (ari)
