MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pemindahan Asrama Haji ke kawasan Bandara Kualanamu oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi ditanggapi Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Asrama Haji Medan, Ramlan Sudarto.
Menurut Ramlan, rencana itu masih perlu pembicaraan yang matang antara Kementerian Agama (Kemenag) RI dan pemerintah provinsi. “Itu sah-sah aja. Hanya sampai sekarang belum ada pembicaraan dengan Kementerian Agama selaku pemilik asetn
Kalau saya selaku pengelola (Asrama Haji), tunggu keputusan Kementerian Agama pusat,” ujarnya kepada Sumut Pos, Minggu (7/12).
Namun sampai saat ini, kata Ramlan, pihaknya belum diberitahu rencana pemindahan Asrama Haji tersebut ke Kualanamu. “Belum ada baik pemberitahuan ataupun melalui surat,” katanya.
Diapun sepenuhnya menyerahkan semua kepada Kemenag RI, apabila Asrama Haji dipindahkan ke Kualanamu. Namun, kata Ramlan, idealnya Asrama Haji itu haruslah memiliki akses yang mudah menuju bandara.
“Tapi kalau dihitung-hitung perjalanan calon haji ke Bandara Kualanamu tidak memakan waktu yang banyak. Apalagi sekarang sudah dikawal oleh voorijder, jadi bisa sampai tepat waktu,” urai Ramlan.
Kendati demikian, Ramlan tak memungkiri, jika dibanyak Embarkasi yang ada di daerah, salah satunya dekat dengan bandara. “Tapi ada juga seperti di Aceh dan Padang, Embarkasinya jauh dari bandara. Tapi nggak ada masalah kok,” jelasnya.
Terlebih, katanya, aset Asrama Haji Medan seperti hotel, beberapa aula dan lainnya yang dimiliki Kemenag RI, tentunya menjadi pertimbangan bersama mengenai pemindahan tersebut.
“Kalau dukung mendukung ya sah-sah saja, namanya juga program Gubernur. Tapi intinya semuanya perlu dibicarakan bersama dengan pemerintah pusat,” pungkas Ramlan.
Sebelumnya, Gubernur Edy berencana memindahkan Asrama Haji Medan ke kawasan Bandara Kualanamu. Nantinya, Asrama Haji akan menempati lahan milik Pemprov Sumut seluas 50 hektare, yang didapat dari PTPN II. Kemudian, Kantor Wali Kota Medan akan dipindahkan ke Asrama Haji Medan. (man/ila)
