Site icon SumutPos

Orangtua Kurang Peduli, Akses Pornografi Luas

Foto: Amri/PM Bunga (kiri), yang dihipnotis cowok, saat mengadu bersama ibunya ke Polsek Percut, Senin (9/2/2015).
Foto: Amri/PM
Bunga (kiri), yang dihipnotis cowok, saat mengadu bersama ibunya ke Polsek Percut, Senin (9/2/2015).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitasi Pelayanan KPAID Sumut, Muslim Harahap, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur karena sejumlah faktor.

Pertama faktor kemiskinan. Dia mencontohkan satu kasus pelecehan di Laguboti. Si anak yang kerap ditinggal kerja orangtuanya yang hanya buruh tani.

“Jadi si anak ini beli beras setiap hari ke kedai. Karena gak mampu beli beras segoni. Karena dilihat si anak sendirian terus ke kedainya, penjual ini nyuruh si anak beli beras lewat belakang. Disitu terhubung ke kamar si pelaku yang juga penjual di sana. Terjadilah pelecehan itu,” ungkap pejabat di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut itu.

Kedua, adalah akses pornografi di internet yang tidak terbendung lagi saat ini. Dari sanalah awal muasal pelaku terangsang dan melampiaskannya kepada anak di bawah umur.

Ketiga, banyaknya juga media massa yang menampilkan gambar vulgar.

Keempat, kurangnya kampanye atau iklan dari pemerintah mengenai penyelamatan anak dari pelecehan seksual.

Kelima, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Muslim mengatakan banyak orangtua yang menyepelekan keberadaan anaknya dimana. Inilah yang menyebabkan ada celah bagi pelaku melakukan pelecehan seksual. “Kita bisa lihat sekarang malah iklan rokok dan iklan komersil lainnya. Seharusnya buatlah iklan selamatkan anak kita,” ungkapnya.

“Pengawasan orangtua adalah awal muasal pemantauan anak. Kalau orangtua sudah memantau si anak maka celah perlakuan pelecehan terhadap si anak terhindarkan. Walau masih banyak juga terjadi meski sudah diawasi,” terangnya.

Lalu Muslim juga mengomentari lemahnya pengawasan Kepling. Dikatakan Muslim selama ini Kepling dirasa tak berfungsi dengan baik. Banyak perilaku warganya yang tidak baik malah tak terendus olehnya. Sehingga saat kejadian baru semua pihak kelabakan mengatasinya.

“Kepala daerah harus tegas dalam memberikan peringatan terhadap bawahannya yang tidak bisa bekerja dengan baik. Bila perlu potong gajinya kalau sampai ada kejadian memalukan di tempat tinggalnya,” ungkapnya.(win/trg)

Exit mobile version