MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi PDIP DPRD Sumut menilai, selama setengah periode Gubernur dan Wakil Gubernur Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah memimpin Sumatera Utara, angka pengangguran mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, di mana jumlah pengangguran di Sumut pada 2020 sebanyak 508 ribu orang, meningkat 21,45 persen atau sebanyak 109 ribu orang dibanding tahun 2019.
“Terjadi kenaikan persentasi angka pengangguran dari tahun 2019 ke 2020. Itu artinya, untuk mencapai kesuksesan pada program pengurangan angka pengangguran dengan memprioritaskan ketata-tenagakerjaan di Provinsi Sumateta Utara di tahun anggaran 2019 dan 2020 belum tercapai atau masih gagal,” kata juru bicara sekaligus Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Ustad Syahrul Effendi Siregar bersama beberapa angota Komisi E DPRD Sumut seperti Meriahta Sitepu, Poarada Nababan, Penyabar Nakhe dan Teyza Cimira Tisya dalam siaran persnya terkait evaluasi dan penilaian kinerja Gubsu selama setengah periode masa jabatannya, Rabu (10/02/2021).
Bila dilihat dari sisi anggaran di Dinas Ketenaga Kerjaan Pemrovsu tahun anggaran 2021, ungkap Teyza Cimita Tisya, hanya Rp 200 juta dari Rp54.069.907.300 yang dianggarkan untuk program pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi. “Sedikitnya anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan kecilnya anggaran yang digunakan untuk pelatihan-pelatihan tenaga kerja, menunjukkan bahwa Gubsu tidak punya perhatian serius dalam menekan angka pengangguran. Ini sangat berbahaya bagi rakyat Sumut dan di tahun 2021 dikhawatirkan jumlah pengangguran akan terus meningkat,” sebut Teyza.
Kendatipun kenaikan angka pengangguran tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk usia kerja dan juga pandemi Covid-19, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa Edy Rahmayadi sebagai Gubsu tidak melakukan berbagai upaya untuk menekan potensi meladaknya angka pengangguran tersebut. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dilakukannya bertolak belakang dengan visi-misinya sendiri.
“Jumlah penduduk usia kerja terus bertambah, Pandemi Covid-19 belum selesai, hal itu sudah menjadi pengetahuan umum, oleh karena itu harusnya Gubsu melakukan langkah-langkah startegis untuk menekan angka pengganguran. Hal ini sudah berkali-kali kami sampaikan melalui rapat-rapat baik di komisi, panggar bahkan sidang paripurna, tapi Gubsu tidak mau dengar,” timpal Syahrul lagi.
Fraksi PDI Perjuangan kembali mengingatkan, salah satu visi dan misi Edy Rahmayadi sebagai Gubsu masa jabatan 2018-2023 adalah mudahnya mencari mata pencaharian dan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi fakta dan data menunjukkan hal sebaliknya, pencapaian dari visi-misi tersebut masih sangat jauh dari harapan rakyat.
“Di sisa waktu 2,5 tahun lagi masa kerja Edy Rahmayadi, masih banyak janji yang belum terpenuhi, harapan rakyat untuk bangkit dari keterpurukannya semakin jauh, semoga saja Edy Rahmayadi mampu memenuhi semua janjinya di masa sisa jabatannya,” pungkas Syahrul.(adz)
