Persoalan banjir rob yang tak kunjung tuntas di kawasan pesisir Belawan kembali menjadi sorotan serius. Anggota DPR RI Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck, mendesak keterlibatan aktif pemerintah daerah hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk bersama-sama mencari solusi konkret.
Hal ini disampaikan Ijeck saat memimpin kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke sejumlah wilayah terdampak banjir rob di Kota Medan, Kamis (9/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung pembangunan tanggul dan rumah pompa yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum di Kecamatan Medan Belawan, Medan Deli, dan Marelan.
Menurut Ijeck, meskipun berbagai infrastruktur telah dibangun, upaya tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan akar permasalahan banjir rob yang telah berlangsung bertahun-tahun dan terus mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya perekonomian warga pesisir.
“Sudah ada tanggul dan rumah pompa, tapi dari hasil peninjauan kami, ini belum menyelesaikan masalah secara tuntas. Jangan sampai anggaran besar yang dikeluarkan justru tidak efektif,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan Kementerian PU agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyusun rencana kerja yang lebih komprehensif dan tepat sasaran. Jika solusi yang ada belum efektif, Ijeck mendorong agar segera dicari alternatif lain.
Lebih lanjut, Ijeck menekankan bahwa penanganan banjir rob tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah pusat. Ia meminta Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hingga pihak BUMN dan BUMD yang memiliki aset di kawasan tersebut ikut ambil bagian.
“Ini harus kolaborasi. Pemko Medan, provinsi, hingga BUMN/BUMD yang punya lahan di sana harus bahu-membahu. Tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menyambut baik dorongan tersebut. Ia menilai perlu adanya pertemuan lintas sektor untuk menyusun langkah konkret dalam menangani persoalan yang kompleks ini.
“Harus ada duduk bersama antara semua pihak, termasuk Deliserdang, Pemprov Sumut, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina. Karena di sana ada permukiman, jalur pipa gas, dan berbagai fasilitas penting lainnya,” jelasnya.
Di sisi lain, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Adenan Rasyid mengakui bahwa secara teknis penanganan banjir rob sebenarnya tidak sulit. Namun, banyaknya pemangku kepentingan serta kondisi sosial masyarakat menjadi tantangan utama.
“Secara teknis bisa ditangani. Tapi karena banyak stakeholder dan masyarakat sudah lama tinggal di sana, koordinasi menjadi kunci utama,” ungkapnya.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri sejumlah anggota Komisi V DPR RI lainnya, di antaranya Mukhlis Basri, Ahmad Safri, Hanan A Rozak, Hamka, Sriyanto Saputro, dan Mori Hanafi. (san/ila)
