MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kelurahan Sitirejo 1, Medan Kota, khususnya yang berdomisili di seputaran Jalan Pintu Air, Jalan Pulau Harapan, Jalan Titi Besi, dan sekitarnya, mengeluhkan penutupan median jalan di sepanjang Jalan Sisingamangaraja mulai dari Simpang Jalan Pelangi hingga Jalan Selamat. Pasalnya, masyarakat di sana harus memutar terlalu jauh hingga ke persimpangan Jalan Selamat, Simpang Limun.
“Kami mohon agar median jalan dibuka kembali, agar memudahkan kami,” kata Harman Manurung, warga Jalan Pintu Air Gang Selamat, kepada Anggota DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong yang menggelar Reses I Masa Sidang I Tahun 2024/2025 di Jalan Pintu Air Kelurahan Sitirejo I, Medan Kota, Senin (9/12).
Harman meminta, penutupan pembatas jalan tersebut ditinjau ulang. Setidaknya, menurut dia, dibuat lebih banyak titik untuk kendaraan memutar balik. “Ya kalau bisa dibongkar sajalah (median jalan), karena penutupan putaran arah di depan Hotel Grand Antares tersebut terlalu jauh dan berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar,” tandasnya.
Sementara warga lainnya, mengeluhkan tentang stiker barcode parkir berlangganan. Pasalnya, meski sudah memasang stiker parkir berlangganan itu, mereka tetap saja dikutip retribusi oleh petugas parkir. “Jadi untuk apa kami membayar retribusi berlangganan, kalau tetap dikutip juga? Mohon ini menjadi perhatian Pak Dodi selalu wakil kami di DPRD Medan,” kata M Boru Marpaung.
Menyikapi keluhan warga ini, Dodi Robert Simangunsong mengaku akan menindaklanjutinya melalui lembaga DPRD Medan. “Keluhan dan aspirasi yang disampaikan dalam reses ini akan saya bawa dalam rapat paripurna dewan untuk ditindaklanjuti oleh Pemko Medan,” kata Dodi.
Terkait penutupan median jalan di Jalan Sisingamangaraja, politisi muda Partai Demokrat Kota Medan ini mengaku, beberapa waktu lalu dia juga didatangi sejumlah warga ke rumahnya. Mereka juga mengeluhkan hal yang sama dan meminta agar median jalan tersebut dibuka.
Untuk itu, Dodi akan meminta Pemko Medan dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk membuka median jalan tersebut demi kenyamanan masyarakat sekitar. “Kita minta median jalan itu agar segera dibuka, karena sudah menyusahkan warga,” tegasnya.
Sedangkan mengenai parkir berlangganan, Dodi mengaku, sejak awal dirinya tidak sepakat dengan kebijakan tersebut. Sebab, katanya, penerapan parkir berlangganan di wilayah Kota Medan terhitung pada 1 Juli 2024 dinilai banyak menimbulkan masalah di lapangan.
“DPRD Medan dan Ombudsman Perwakilan. Sumut sudah meminta supaya Perwal Nomor 26 Tahun 2024 itu ditunda, dan bila perlu dibatalkan saja karena parkir berlangganan terbukti banyak persoalan dan menimbulkan konflik, sebab memberatkan pemilik kendaraan. DPRD mendukung upaya Pemko Medan mendapatkan retribusi daerah, tapi jangan menimbulkan masalah,” tegas anggota Komisi III DPRD Medan ini. (adz)
