AMINOER RASYID/SUMUT POS MASAK DI JALAN: Massa Koalisi Umat Dan Rakyat Sumatera Utara (KUAT SUMUT) melakukan aksi tolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan memasak mie instan di depan gerbang masuk kantor DPRD Kota Medan di Jalan Maulana Lubis Medan, Senin (10/11). Baca juga Depot Diblokir, Distribusi BBM Terhenti di halaman 20. Massa menolak kenaikan harga BBM dan meminta DPRD rakyat memperjuangkan aspirasi mereka. Dalam aksinya massa melakukan aksi memasak di jalan dengan bahan bakar kayu, hal tersebut dilakukan sebagai tanda terpuruknya rakyat atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ada saja cara yang disampaikan masyarakat untuk menolak rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kemarin (10/11), masyarakat dari Kawasan Medan Utara menggelar acara masak-memasak di depan kantor DPRD Medan, Jalan Raden Saleh. Arus lalu lintas yang semula lancar, mendadak menjadi macat terlebih ada aksi bakar ban.
Bermodalkan kuali dan kayu, masa yang kecewa menolak rencana kenaikan BBM itu memasak beberapa bungkus mie instant ditambah beberapa butir telur. “Kalau BBM tetap dinaikkan, setiap hari kami akan makan seperti ini,” teriak Kordinator Aksi, Sharuddin.
Sharuddin mengatakan, apa yang mereka lakukannya merupakan gambaran di masa mendatang. Karena masyarakat di Kawasan Medan Utara yang mayoritas berpenghasilan rendah dengan pekerjaan sebagai nelayan akan semakin sengsara.
“Belum ada satu bulan presiden dilantik, sudah mau buat rakyatnya menderita,” katanya.
Selain menolak kenaikan BBM, masa juga menolak rencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL). “Selain itu, harga gas Elpiji 12 kilogram juga naik, kami meminta wakil rakyat menyuarakan aspirasinya yakni menolak rencana kenaikan BBM,” pintanya.
Setelah melakukan aksi, akhrinya sejumlah perwakilan masa diterima untuk berdialog dengan sejumlah anggota DPRD Medan diruang badan anggaran.
Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung menyatakan dirinya memiliki pendapat berbeda dengan pemerintah. Karena saya mengatasnamakan lembaga, pemasalahan ini akan dibawa pihaknya pada internal lembaga. Karena semua partai memiliki hak untuk memberikan pendapat terkait permintaan massa untuk menandatangani petisi penolakan kenaikan harga BBM,” katanya. (dik/tom)
AMINOER RASYID/SUMUT POS MASAK DI JALAN: Massa Koalisi Umat Dan Rakyat Sumatera Utara (KUAT SUMUT) melakukan aksi tolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan memasak mie instan di depan gerbang masuk kantor DPRD Kota Medan di Jalan Maulana Lubis Medan, Senin (10/11). Baca juga Depot Diblokir, Distribusi BBM Terhenti di halaman 20. Massa menolak kenaikan harga BBM dan meminta DPRD rakyat memperjuangkan aspirasi mereka. Dalam aksinya massa melakukan aksi memasak di jalan dengan bahan bakar kayu, hal tersebut dilakukan sebagai tanda terpuruknya rakyat atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ada saja cara yang disampaikan masyarakat untuk menolak rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kemarin (10/11), masyarakat dari Kawasan Medan Utara menggelar acara masak-memasak di depan kantor DPRD Medan, Jalan Raden Saleh. Arus lalu lintas yang semula lancar, mendadak menjadi macat terlebih ada aksi bakar ban.
Bermodalkan kuali dan kayu, masa yang kecewa menolak rencana kenaikan BBM itu memasak beberapa bungkus mie instant ditambah beberapa butir telur. “Kalau BBM tetap dinaikkan, setiap hari kami akan makan seperti ini,” teriak Kordinator Aksi, Sharuddin.
Sharuddin mengatakan, apa yang mereka lakukannya merupakan gambaran di masa mendatang. Karena masyarakat di Kawasan Medan Utara yang mayoritas berpenghasilan rendah dengan pekerjaan sebagai nelayan akan semakin sengsara.
“Belum ada satu bulan presiden dilantik, sudah mau buat rakyatnya menderita,” katanya.
Selain menolak kenaikan BBM, masa juga menolak rencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL). “Selain itu, harga gas Elpiji 12 kilogram juga naik, kami meminta wakil rakyat menyuarakan aspirasinya yakni menolak rencana kenaikan BBM,” pintanya.
Setelah melakukan aksi, akhrinya sejumlah perwakilan masa diterima untuk berdialog dengan sejumlah anggota DPRD Medan diruang badan anggaran.
Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung menyatakan dirinya memiliki pendapat berbeda dengan pemerintah. Karena saya mengatasnamakan lembaga, pemasalahan ini akan dibawa pihaknya pada internal lembaga. Karena semua partai memiliki hak untuk memberikan pendapat terkait permintaan massa untuk menandatangani petisi penolakan kenaikan harga BBM,” katanya. (dik/tom)
