MEDAN-Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Sumut menunjukkan sikap yang tak pasti terkait kisruh di partai belambang mercy tersebut. Pikiran politisi daerah pun terbelah. Ada yang pro Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan ada pula yang mengarah ke Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Wakil Ketua DPD Demokrat Sumut Sopar Siburian mengungkapkan bahwa pihaknya sampai hari ini tetap mendukung langkah yang diambil SBY. “Pak SBY mengisyaratkan agar seluruh kader utama yang duduk di legislatif dan eksekutif di seluruh Indonesia agar dapat melaporkan kekayaannyan
kepada publik,” ungkap Sopar, kemarin.
Sopar pun menegaskan kalau Demokrat Sumut memiliki satu suara, yakni mendukung SBY. “Jadi, kalau ada pihak-pihak yang menyatakan tetap akan mendukung langkah Anas sebagai Ketum adalah bohong besar,” tegasnya.
Pernyataan berbeda digelontorkan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut, Tahan Manahan Panggabean. Baginya, Demokrat Sumut masih setia pada Anas. Tahan menilai Anas masih menjadi ketua umum Demokrat. Pengambilan alih yang dilakukan SBY bukan berarti menurunkan jabatan Anas. Anas baru bisa dikatakan tidak lagi menjadi ketua umum setelah pengunduran diri atau digelar Kongres Luar Biasa (KLB). Jadi kalau ada cara lain selain itu, kata Tahan, tentu saja menyalahi AD/ART. Putusan kongres Demokrat haruslah dihormati semua kader partai.
“Kita harus menghormati langkah yang diambil Pak SBY selaku pendiri partai, jika untuk kepentingan Demokrat. Namun, jika harus mendepak Ketum, ya, kita tunggu dulu,” tegas Tahan.
Sementara Plt Ketua DPC Demokrat Kota Medan yang juga Ketua DPP Demokrat, Sutan Bhatoegana, menegaskan bahwa keputusan mengambil kewenangan ketua umum itu adalah final. Artinya, dengan adanya keputusan ini, otomatis Anas tidak berhak lagi melakukan kegiatan apa pun dengan membawa atribut sebagai ketua umum.
“Ya keputusan itu artinya semua kewenangan partai yang dimiliki ketua umum jadi ke Pak SBY, termasuk yang simbolik dan pelantikan. Jadi Anas memang tidak lagi menjalani tugasnya sebagai ketua umum,” ujar Sutan di komplek parlemen Jakarta kemarin.
Saat disinggung, kegiatan Anas tepat sehari setelah putusan Majelis Tinggi 8 Februari 2013 itu, yang melantik Pengurus Anak Cabang Lebak, Banten, Sutan pun mempertanyakan statusnya. Menurut dia, kalaupun yang bersangkutan melakukan aktivitas pelantikan pengurus, maka statusnya seharusnya bukan lagi sebagai ketua umum, melainkan wakil ketua Majelis Tinggi.
Meski demikian, Sutan tetap berpandangan bahwa langkah Ana situ bukan bentuk melawan keputusan Majelis Tinggi yang diketuai SBY. “Kalau melawan keputusan Pak SBY sih sebenarnya tidak juga, tapi atas dasar apa dia ada di sana?” kata Sutan.
Ramadhan Pohan: Ada yang Benturkan SBY-Anas
Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengakui semua pimpinan dan kader PD mendukung penuh langkah Majelis Tinggi yang terdiri dari Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono, Ketum DPP PD Anas Urbaningrum, dan tujuh pentolan Demokrat lainnya.
Karenanya, Pohan menegaskan, upaya membenturkan Anas dan SBY oleh pihak eksternal diyakininya tidak akan berhasil.
“Sering ada upaya eksternal membenturkan Kawanbin versus Ketum. Percayalah, sia-sia saja upaya itu,” kata Pohan kepada Sumut Pos, Senin (11/2).
Ia yakin, seluruh kader PD loyal kepada SBY. Ramadhan memuji sosok SBY yang disebutnya sebagai pendiri, ruh, mentor, guru, bapak, dan tokoh senior Partai Demokrat. “Kami semua loyal, respek dan cinta, termasuk bagi Cak Anas,” katanya.
Seperti dketahui, SBY mewajibkan seluruh pimpinan, fungsionaris, anggota dewan dari PD di pusat dan daerah, untuk menandatangani Pakta Integritas. Menurut Ramadhan, Pakta Integritas wajib diteken oleh semua pimpinan, fungsionaris, anggota dewan PD di pusat dan daerah.
“Isinya bagus, penting dan relevan bagi kepentingan PD, rakyat, dan bangsa. Nilai-nilainya universal banget,” katanya.
Ia yakin, semua pimpinan, fungsionaris dan kader PD setuju dan mendukung delapan opsi penyelamatan partai dan 10 poin Pakta Integritas yang disampaikan. Majelis Tinggi.
“Rakyat pun sesungguhnya mendambakan aplikasi 10 poin Pakta Integritas terwujud. Setelah PD, rakyat berharap parpol-parpol lain mekukan hal sama,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.
Di sisi lain, Anas masih ditunggu untuk membubuhkan tandatangannya dalam pakta integritas PD. Hingga kemarin, wakil ketua Majelis Tinggi PD yang dikabarkan sedang sakit itu termasuk yang tercatat belum memberikan persetujuannya atas 10 poin komitmen kader di dalam pakta.
“Pak Anas belum tandatangan, tapi itu bukan masalah juga, itu hak dia, yang mau tandatangan ya silahkan,” ujar anggota Dewan Pembina PD Amir Syamsudin di komplek parlemen Jakarta kemarin (11/2). Saat itu, mantan sekretaris Dewan Kehormatan PD itu hadir dalam kapasitas sebagai menteri hukum dan HAM untuk menghadiri rapat kerja bersama Komisi III.
Meski demikian, dia melanjutkan, kalau pihaknya masih menyimpan keyakinan Anas akan tetap membubuhkan tandatangan nantinya. Menurut dia, hal tersebut hanya karena yang bersangkutan sedang dalam kondisi sakit saat ini. “Tapi setidaknya, sekarang pengurus inti Demokrat telah tanda tangani pakta, termasuk saya, jadi kita sudah lihat kekompakan dan consensus pada kader Demokrat,” imbuhnya.
Hingga kemarin, Anas masih dikabarkan sedang dalam kondisi tidak fit. Menurut salah satu sejawatnya yang juga anggota DPR asal Fraksi PD Mirwan Amir, mantan ketua umum PB HMI itu sedang menderita flu. “Tapi kondisinya sudah agak membaik, hanya butuh istirahat,” ujar Mirwan yang sempat menjenguk ke Anas di kediamannya Jakarta kemarin. (mag-5/dyn/jpnn)
