MEDAN, SUMUTPOS.CO – Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Sumatera Utara triwulan I tahun anggaran 2021 ini baru mencapai Rp9,03 triliun. Adapun rinciannya, dana bagi hasil (DBH) Rp778,44 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp6,40 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Fisik Rp0, DID Rp0, DAK Nonfisik Rp1,65 triliun, dan DD Rp202,43 miliar.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut, Tiarta Sebayang mengatakan alokasi TKDD Sumut TA.2021 pada 34 pemerintah daerah di Sumut sebesar Rp40,16 triliun, terdiri dari DBH sebesar Rp1,57 triliun, DAU sebesar Rp22,68 triliun, DAK Fisik sebesar Rp2,97 triliun, DID sebesar Rp446,54 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp7,94 triliun, dan DD sebesar Rp4,52 triliun.
“Sebagai Bendahara Umum Negara di Sumut, kami mengelola penyaluran Dana Desa, DAK Fisik, dan DAK Nonfisik (dana BOS) dengan total anggaran Rp10,88 triliun,” katanya melalui siaran pers yang diterima Sumut Pos, Minggu (11/4).
Menurut dia, anggaran DD Sumut sebesar Rp4,52 triliun mengalami kenaikan 0,6696 dibandingkan triwulan I 2020. Yakni realisasinya Rp202,43 miliar atau 4,47 persen. Realisasi ini tumbuh 2,28 persen dibandingkan di periode yang sama tahun sebelumnya dengan adanya relaksasi persyaratan penyaluran DD yang digunakan untuk earmark 8 persen guna penanganan pandemi Covid-19.
Tiarta menyebut, untuk anggaran dana BOS Rp3,39 triliun baru terealisasi Rp825,12 miliar atau 24,3 persen. Realisasi mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dengan capaian 26,6 persen. Triwulan I/2020, Sumut memiliki jumlah sekolah sebanyak 13.987 sekolah dan peserta didik sebanyak 2.892.825 orang. Periode ini mengalami penurunan menjadi 11.608 sekolah (turun 17 persen) dan jumlah peserta didik mencapai 2.419.318 orang (turun 16,3 persen). “Untuk anggaran DAK Fisik Rp2,97 triliun dan hingga triwulan I pemerintah daerah belum mengajukan penyaluran dikarenakan proses lelang yang masih berjalan,” terang dia.
Karena itu pihaknya berharap, pada triwulan Il ini pemerintah daerah dengan stakeholder terkait dapat bergerak cepat sehingga penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat segera terjadi dan digunakan sesuai dengan rencana penggunaannya, yang pada akhirnya diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah masing-masing. (prn/ila)
