Tata Kelola di Pelabuhan Belawan Perlu Dibenahi

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Ketua tim Komisi 5 DPR RI, Sigit Susiantomo menegaskan, tata kelola pemanfaatan hak pengelola lahan (HPL) di Pelabuhan Belawan perlu dibenahi. Ia menilai, pemanfaatan lahan bagi sarana pemerintahan masih bersifat menumpang, jadi perlu disiapkan kantor sarana pemerintah seperti Otoritas Pelabuhan, Syahbandar Utama dan Distrik Navigasi.

“Ini akan kita bahan di tingkat kementrian, kita lihat kantor – kantor pemerintah sifatnya bukan pinjam di kawasan HPL yang dikelola Pelindo 1. Jadi, lahan yang ada harus disisakan untuk kantor pemerintahan,” katanya, selesai melakukan rapat tertutup di Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Kamis (11/7).

Dijelaskannya, selama ini dapat dilihat, kàntor pemerintah yang ada di Pelabuhan Belawan meminjam kantor sama Pelindo, padahal Pelindo mendapat penugasan dari pemerintah. Menurutnya itu yang salah, makanya perlu dirapikan tata kelolalnya.

“Lihat, kami ini datang diundang oleh Otoritas, tapi menumpang di Pelindo. Ini yang perlu dibenahi, kalau Otoritas yang punya kegiatan maka harus ada tempàt, bukan Pelindo yang menyediakan tempat, seharusnya Pelindo sebagai operator yang diundang dalam acara ini,” ucap Sigit.

Jadi, lanjut politisi dari PKS ini, ia akan mendesak agar kantor pemerintah harus diberikan di kawasan HPL, sehingga kantor pemerintah bisa mengelola sendiri untuk mendatangkan perusahaan BUMN. “Kedatangan kami ingin mendesak agar dibangun segera kantor pemerintah, jadi tidak lagi pinjam dengan Pelindo,” pungkas Sigit.

Ditambahkannya, kunjungannya berasama rombongan dalam agenda mendengar penjelasan tentang tata kelola di Pelabuhan Belawan. Mereka membahas tentang alur baik untuk dilintasi kapal yang masuk ke Pelabuhan Belawan.

“Pengerukan alur ini tugas pemerintah, sejauh ini belum dilaksanakan. Jadi, kita minta kepada Otoritas Pelabuhan Belawan untuk segera mengajukan usulan pengerukan ini, memang dari laporan yang kita terima kondisi alur terus mengalami sèdimentasi, jadi jangan sempat pendangkalan ini perlu pengerukan,” tegasnya.

Sementara Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan, Jece J Piris mengatakan, usulan pengerukan dengan anggran senilai Rp 90 miliar sudah mereka ajukan melalui Kementrian Perhubungan Laut, namun usulan itu belum terakomodir.

“Untuk akomodir itu bukan kewenangan kami, kami hanya mengusulkan. Untuk kendalanya yang kami dengar balum ada anggaran untuk ini. Tapi, kondisi alur masih bisa dimanfaatkan,” terang Jece. (fac/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Ketua tim Komisi 5 DPR RI, Sigit Susiantomo menegaskan, tata kelola pemanfaatan hak pengelola lahan (HPL) di Pelabuhan Belawan perlu dibenahi. Ia menilai, pemanfaatan lahan bagi sarana pemerintahan masih bersifat menumpang, jadi perlu disiapkan kantor sarana pemerintah seperti Otoritas Pelabuhan, Syahbandar Utama dan Distrik Navigasi.

“Ini akan kita bahan di tingkat kementrian, kita lihat kantor – kantor pemerintah sifatnya bukan pinjam di kawasan HPL yang dikelola Pelindo 1. Jadi, lahan yang ada harus disisakan untuk kantor pemerintahan,” katanya, selesai melakukan rapat tertutup di Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Kamis (11/7).

Dijelaskannya, selama ini dapat dilihat, kàntor pemerintah yang ada di Pelabuhan Belawan meminjam kantor sama Pelindo, padahal Pelindo mendapat penugasan dari pemerintah. Menurutnya itu yang salah, makanya perlu dirapikan tata kelolalnya.

“Lihat, kami ini datang diundang oleh Otoritas, tapi menumpang di Pelindo. Ini yang perlu dibenahi, kalau Otoritas yang punya kegiatan maka harus ada tempàt, bukan Pelindo yang menyediakan tempat, seharusnya Pelindo sebagai operator yang diundang dalam acara ini,” ucap Sigit.

Jadi, lanjut politisi dari PKS ini, ia akan mendesak agar kantor pemerintah harus diberikan di kawasan HPL, sehingga kantor pemerintah bisa mengelola sendiri untuk mendatangkan perusahaan BUMN. “Kedatangan kami ingin mendesak agar dibangun segera kantor pemerintah, jadi tidak lagi pinjam dengan Pelindo,” pungkas Sigit.

Ditambahkannya, kunjungannya berasama rombongan dalam agenda mendengar penjelasan tentang tata kelola di Pelabuhan Belawan. Mereka membahas tentang alur baik untuk dilintasi kapal yang masuk ke Pelabuhan Belawan.

“Pengerukan alur ini tugas pemerintah, sejauh ini belum dilaksanakan. Jadi, kita minta kepada Otoritas Pelabuhan Belawan untuk segera mengajukan usulan pengerukan ini, memang dari laporan yang kita terima kondisi alur terus mengalami sèdimentasi, jadi jangan sempat pendangkalan ini perlu pengerukan,” tegasnya.

Sementara Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan, Jece J Piris mengatakan, usulan pengerukan dengan anggran senilai Rp 90 miliar sudah mereka ajukan melalui Kementrian Perhubungan Laut, namun usulan itu belum terakomodir.

“Untuk akomodir itu bukan kewenangan kami, kami hanya mengusulkan. Untuk kendalanya yang kami dengar balum ada anggaran untuk ini. Tapi, kondisi alur masih bisa dimanfaatkan,” terang Jece. (fac/ila)