MEDAN,SUMUTPOS.CO – Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara membantah bahwa tanda pagar atau #2019GantiPesiden bukan milik PKS, melainkan murni atas keinginan masyarakat. PKS juga mendukung hastaq #2019GantiPresiden selama dilakukan dengan jalur konstitusional.
“Kami meminta agar masyarakat tidak terpecah-belah dan saling menghargai terkait perbedaan politik jelang Pemilu 2019 serta mengedepankan kepenting-an bangsa dan negara,” kata Humas PKS Sumut, Juanda Sukma, menyikapi sekelompok massa yang berunjuk rasa soal isu #2019GantiPresiden ke Kantor DPW PKS Sumut, Jalan Kenanga Raya, Tanjung Sari Medan, Senin (10/9).
Terpisah, Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Sumut Zulfikar menyebut bahwa tudingan sekelompok massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sumut Selamatkan NKRI terhadap pihaknya sangat tidak mendasar. “Saya pikir tudingan tersebut tidak berdasar. Kita tidak pernah menggunakan isu SARA baik Pilpres, Pileg dan pilkada. Kalau ummat atau rakyat berafiliasi seperti itu, ya sah-sah saja,” katanya.
Pihaknya menekankan tidak pernah mengakomodir umat dan menggiring kepada isu agama dalam setiap even politik. Begitupun soal tagar 2019 ganti presiden, kata Zulfikar, juga tidak masalah sebab hal itu merupakan konstitusi. “Kalau PKS disebut menginginkan ganti presiden dengan yang sekarang ini, bukan kemauan PKS semata. Kita berkomitmen mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 bersama PAN, Gerindra dan Demokrat,” katanya.
Namun di sisi lain, pihaknya berpandangan bahwa aksi protes seperti itu adalah bentuk dinamika dan bagian dari iklim demokrasi di Indonesia. “Proses demokrasi yang harus kita bangun dengan hal kesiapan berdemokrasi berbeda pendapat dan pilihan. Artinya bukan ditarik sampai ke ranah pertumpahan darah.
Kemudian kita ini sudah sepakat bahwa NKRI harga mati. Dan kita sudah sepakat Pancasila merupakan asas falsalafah bangsa kita. Jangan seolah-olah kita anti NKRI dan anti Pancasila. Mari kita sama-sama membangun negeri ini,” pungkas Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut tersebut.
Diberitakan sebelumnya, saat berunjuk rasa di depan kantor PKS Sumut, massa dari Gerakan Masyarakat Sumut Selamatkan NKRI menilai gerakan #2019GantiPresiden yang digagas politikus PKS, Mardani Ali Sera bertujuan mengganti dasar negara Pancasila.
Menurut pengunjuk rasa, gagasan #2019GantiPresiden sengaja digerakkan PKS karena kecewa dengan sikap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang membubarkan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Massa membentangkan spanduk bertulisan Gerakan #2019GantiPresiden sebagai percobaan makar. Selain membentangkan spanduk, massa yang didominasi pemuda dan mahasiswa Universitas Sumatera Utara tersebut membakar ban bekas persis di depan kantor DPW PKS.
“April 2019 pemilu dan pilpres secara serentak dilakukan. Kita semua ingin pesta demokrasi itu damai. Ajakan ganti presiden 2019 sebelum April 2019 berpotensi membenturkan masyarakat. Bahkan ajakan tersebut akan mereka gaungkan lebih besar lagi jika calon presiden yang didukung PKS kalah April 2019,” kata Koordinator Aksi, Syaid Akbar Pamungkas.
Massa secara tegas juga meminta agar PKS jangan gunakan isu SARA secara berlebihan di masyarakat Sumut. Lalu jangan jadikan isu agama untuk kepentingan politik yang bisa memicu perpecahan. “Berdemokrasilah secara sehat, jangan bawa isu agama yang meresahkan masyarakat, kami minta untuk menjaga dan melindungi keutuhan NKRI, jangan ada upaya untuk merubah sistem yang berujung pada makar sehingga dapat menghancurkan NKRI, kerukunan masyarakat Sumut harga mati dan prioritas,” imbuh Akbar.
Ratusan polisi berpakaian dinas dan sipil menjaga aksi unjuk rasa. Akibat aksi ini, jalan di depan kantor DPW PKS yang menghubungkan Jalan dr Mansyur dengan Jalan Ringroad Medan macet. Polisi terpaksa mengalihkan arus lalu lintas. (prn/dvs/ila)
