MEDAN, SUMUTPOS.CO – Legislatif mendorong anggaran proyek infrastruktur di Sumatera Utara segera dialihkan untuk percepatan penanganan virus corona atau Covid-19. Bahkan bila masih kurang, DPRD Sumut siap menggeser anggaran kunjungan kerja guna menanggulangi pandemi global tersebut.
“Kami mendorong Gubsu segera mengalokasikan anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar-besarnya, karena kondisi Indonesia memasuki masa kedaruratan kesehatan masyarakat dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diakibatkan penyebaran Covid-19, tentu Pemerintah Provinsi Sumut membutuhkan anggaran cukup besar,” kata Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting didampingi para wakil ketua yakni, Salman Alfarisi, Harun Mustafa Nasution, Yasyir Ridho Loebis, dan Rahmansyah Sibarani kepada wartawan, Jumat (10/4).
Dukungan ini disampaikan DPRD Sumut usai rapat unsur pimpinan dewan menyikapi percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Sumut, Kamis (9/4).
Menurut Baskami, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan virus corona dapat dibenarkan dan pihaknya mendukung langkah Pemprovsu yang merealokasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk kepentingan penanggulangan pandemi tersebut sesuai kewenangan pemerintah yang diberikan.
Diakui pihaknya, anggaran penanggulangan Covid-19 sangat besar. Sebab, tidak hanya untuk pengadaan peralatan dan infrastruktur medis, namun semua sektor yang terdampak seperti ekonomi maupun sosial masyarakat.
“Berapa banyak rakyat yang terdampak Covid-19 hilang penghasilan akibat kebijakan pemerintah tidak keluar rumah sebagai upaya melawan Covid-19. Pemerintah harus segera mengambil kebijakan mengantisipasi kemungkinan hal-hal terburuk terjadi,” ujar Salman dan Harun Mustafa.
Rahmansyah Sibarani menambahkan, pihaknya juga mendesak Gubsu Edy Rahmayadi melakukan langkah penyelamatan sosial masyarakat terdampak corona dengan menggeser anggaran semua infrastruktur.
“Seluruh anggaran yang nomenklaturnya tidak mendesak agar ditunda lelangnya untuk sementara waktu. Bila perlu pos infrastruktur yang tidak penting agar dialihkan untuk percepatan penanggulangan Covid-19,” katanya.
Yasyir Ridho menekankan bahwa konsekuensi realokasi salah satunya tentu program pembangunan Sumut akan tertunda. “Kita harus siap menunda pembangunan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat Sumut,” ujarnya.
DPRD Sumut berpandangan, realokasi anggaran juga bisa dimanfaatkan pada program-program penguatan daya beli masyarakat yang terdampak corona. Terutama, bagi yang kehilangan pendapatan akibat kebijakan social distancing, serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat selama pandemi berlangsung. “Jika anggaran itu masih tidak cukup, DPRD Sumut siap nomenklatur anggaran kunker dewan dikurangi,” timpal Rahmansyah seraya minta Gubsu menyampaikan rincian penggunaan anggaran yang sudah disediakan agar dapat diketahui berapa yang dibutuhkan dan peruntukkan anggaran tersebut.
Seperti diketahui, Pemprov Sumut telah mengalokasikan anggaran senilai Rp501,3 miliar guna percepatan penanganan Covid-19. Anggaran yang diberikan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut tersebut, efektif berjalan mulai Senin (6/4).
“Per hari ini (Senin) sudah efektif. Inikan cuma recofusing anggaran saja. Hanya perlu peraturan gubernur penjabaran atas perubahan anggaran, dan cukup pemberitahuan saja ke DPRD,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Ismael Sinaga menjawab Sumut Pos.
Pergub penjabaran untuk kebutuhan penanganan Covid-19 di Sumut, ungkap dia, sudah diterbitkan sejak Jumat pekan lalu. Dimana anggaran yang telah dialokasikan senilai Rp501,3 miliar. Saat ditanya mengenai adanya usulan anggaran sekitar Rp800 miliar untuk hal itu, katanya nanti masuk ke gugus tugas dulu agar dilakukan verifikasi dan skala prioritas.
“Lalu dieksistensi oleh BPKP, dari sanalah dia baru alur bergulirnya dilanjutkan ke OPD fungsional. Itulah yang nanti meminta penyaluran dananya ke BPKAD. Jadi bukan langsung melainkan ke OPD fungsional. Namun gugus tugas juga menentukan, kesesuaian dan prioritas dari usulan-usulan tersebut,” katanya.
Mengenai anggaran yang akan dimanfaatkan tersebut, Ismael menerangkan ada tiga item. Pertama terkait bidang kesehatan, kegiatan tanggap darurat dan terakhir jaring pengaman sosial atau JPS akibat wabah ini.
“Kalau di kesehatan kan sudah jelas kebutuhannya, seperti persediaan APD bagi tenaga medis, peralatan pendukung rumah sakit rujukan dan kebutuhan terkait lainnya. Begitupun untuk tanggap daruratnya, apa-apa saja yang berhubungan dengan itu semuanya perlu disiapkan melalui anggaran ini. Lalu yang ketiga dan tak kalah penting, ialah jaring pengaman sosial,” kata pria yang juga menjabat Kadisdukcapil Sumut. (prn/ila)
