MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan aliansi mahasiswa di Kota Medan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu (13/4). Aksi ini berlangsung secara bergelombang. Dimana, gelombang pertama ratusan mahasiswa yang didominasi dari Polimedia dan Universitas Al Washliyah Medan telah melakukan aksi dan orasi.
Selanjutnya gelombang kedua masuk ratusan mahasiswa yang tergabung dengan kelompok Cipayung Plus Medan ada terdapat 8 organisasi yang ikut serta dalam aksi siang ini salah satunya ada GMKI, KAMMI, HMI dan PMII. Setelah kelompok massa kedua bubar, terakhir masuk massa gelombang ketiga yang berasal dari Kampus UIN Sumut.
Sebelum memulai aksinya ratusan mahasiswa membacakan surah Al-fatiha di depan gedung perwakilan rakyat tersebut. Adapun tuntutan yang diutarakan masih sama yakni menolak penundaan Pemilu 2024 dan menolak tiga periode Presiden Joko Widodo. Selanjutnya massa juga menolak kenaikan harga BBM.
Lalu mereka juga menolak kenaikan PPN 11 persen, menolak kenaikan harga bahan pangan yang terjadi di Ramadan ini terutama kenaikan minyak goreng. Terkahir massa meminta agar Pemerintah mengkaji ulang kebijakan pemindahan IKN (Ibu Kota Negara). “Kami dengan tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan jabatan presiden 3 periode,” tegas pimpinan aksi Riki.
Selain itu, kata Riki, mereka juga meminta Presiden Joko Widodo mengkaji ulang UU IKN yang sangat berdampak bagi masyarakat. “Dampak yang ditimbulkan dari UU IKN adalah dampak lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan,” tegas Riki.
Selain itu, massa juga meminta dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. “Selain itu, kami mendesak Jokowi Ma’ruf untuk menuntaskan janji-janji kampanye disisa masa jabatannya,” ucap Riki.
Pantauan Sumut Pos di lapangan seluruh aksi dilakukan secara damai dan tidak ada gejolak yang terjadi di lapangan. Bahkan Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting bersama beberapa anggota dewan lainnya menjumpai para mahasiswa dan mengatakan satu suara dengan tuntunan para mahasiswa.
Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting yang tampak ikut naik ke mobil orasi ikut berbaur dengan ketua koordinasi aksi dan mengatakan apa yang disampaikan oleh mahasiswa akan disampaikan pihaknya ke Pemerintah Pusat. “Kami seluruh anggota DPRD Sumut juga menolak penundaan Pemilu 2024 karena jelas melanggar konstitusi negara. Jadi apa-apa yang menjadi tuntutan dari adik-adik semua, saya berjanji akan sampaikan ke Pemerintah Pusat,” ucap Baskami.
Baskami juga menuturkan bahwa aspirasi mahasiswa juga merupakan aspirasi rakyat. Sehingga apa yang menjadi tuntutan rakyat harus disampaikan pada Pemerintah. “Saya berpesan pada adik-adik. Setelah melakukan aksi ini langsung pulang ke rumah dan jangan keluyuran kemana-mana lagi,” tandasnya.
Puluhan Pelajar Juga Demo
Selain mahasiswa, ternyata aksi di depan Gedung DPRD Sumut juga diikuti pelajar SMA/SMK yang berjumlah sekitar puluhan orang juga. Dengan membawa poster dan spanduk bertuliskan aspirasinya, mereka bergabung dengan kelompok mahasiswa UINSU ketika berdemo.
Seorang pelajar yang enggan menyebutkan namanya mengaku senang bisa ikut unjuk rasa. “Senang bisa ikut demo. Saya datang bersama beberapa kawan, tapi saya datang lebih awal,” ujarnya.
Saat berdemo, pelajar SMA kelas 3 ini ingin menyampaikan aspirasi terkait minyak goreng yang langka dan harga BBM naik. Selain itu, juga tidak setuju dengan isu presiden 3 periode. “Kami ini memang masih pelajar, tetapi kami adalah bagian dari generasi penerus bangsa. Kami tidak setuju presiden 3 periode,” katanya.
Sebelumnya, aksi demo para pelajar ini sempat dihadang dan dirazia oleh petugas kepolisian. Selanjutnya, disuruh kembali ke rumah masing-masing. Namun, para pelajar tersebut membangkang. Mereka menyusup dan bergabung ke dalam kelompok massa mahasiswa.
Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol M Firdaus yang turun ke lokasi menyampaikan, sempat membubarkan sejumlah pelajar. Sebab diduga kuat mereka ingin melakukan provokasi di tengah unjuk rasa. “Ayo pulang, bubar, ngapain kalian ikut demo? Kalian ini pelajar, tugasnya belajar,” kata Firdaus.
1.624 Polisi Dikerahkan
Demonstrasi yang digelar mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, mendapat pengawalan ketat dari petugas Polrestabes Medan, Rabu (13/4). Sebanyak 1.624 personel polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.
Pejabat Sementara Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP Sonny Siregar mengatakan, pihaknya juga dibantu oleh Polda Sumut untuk mengamankan unjuk rasa. “Ada 1.624 personel yang dikerahkan untuk mengamankan aksi demo. Para personel ini dari berbagai satuan dan dibantu juga Polda Sumut,” katanya.
Dia menyebut, para personel yang diturunkan tersebut mengedepankan sisi preventif. Artinya, melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran hukum. “Upaya preventif diutamakan,” sebutnya.
Menurut dia, aksi demo para mahasiswa berjalan kondusif. Mereka menyampaikan aspirasinya dengan tertib. “Aksi demo cukup kondusif, secara bergantian kelompok mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Setelah itu, mereka membubarkan diri dengan tertib,” tukasnya.
Presiden Taat Konstitusi
Menyikapi tuntutan mahasiswa terkait perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 3 periode, Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution menegaskan, sikap Presiden Joko Widodo yang notabene merupakan mertuanya telah tegas menolak wacana itu dan memilih untuk mengikuti konstitusi. “Jadi saya rasa wacana (3 periode) itu tidak ada. Sudah beberapa kali Pak Presiden mengatakan taat dan ikut konstitusi,” kata Bobby kepada wartawan di Medan, Rabu (13/4).
Dikatakan Bobby, sikap presiden juga ditunjukkan dengan melantik pejabat KPU dan segera menentukan jadwal Pilkada tahun 2024. “Setahu saya kemarin bapak presiden sudah mengeluarkan statement, mengatakan salah satunya KPU sudah dilantik, langsung kemarin. Salah satu (tujuannya) untuk mempersiapan baik Pemilu dan Pilkada tahun 2024,” ujar Bobby.
Mengenai banyaknya mahasiswa yang melakukan unjuk rasa terkait wacana itu, Bobby merasa hal itu sebagai hal yang wajar. Apalagi menurutnya, negara menjamin kebebasan berpendapat itu. “Ya namanya pendapat yang silakan saja itu, pendapat silakan,” pungkasnya. (gus/ris/map)
