MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi kriminalitas jalanan atau disebut begal sudah sangat mengkuatirkan keberadaannya di Kota Medan dan sekitarnya. Selain penindakan tegas terukur dilakukan petugas kepolisian, pemerintah juga harus memberikan perhatian khusus untuk korban begal.
Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara mendorong kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi memberikan bantuan atau santunan melalui Pemprov Sumut kepada para korban begal tersebut.
Hal itu, disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumut, Ahmad Hadian, saat membacakan pandangan umum Fraksi terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2023, dalam Sidang Paripurna, Kamis 13 Juli 2023.
“Korban begal atau pencurian, dengan kekerasan layak mendapat santunan dari Pemprov Sumut,” ucap Hadian.
Hadian mengharapkan pihak kepolisian melakukan penegakan hukum yang berlaku. Meski memberikan tindakan tegas terukur. Tapi, harus wujudkan rasa efek jera bagi pelaku sendiri kedepannya.
“Namun harus tetap menjalankan prosedur penegakan hukum yang berlaku. Pihak keamanan (Polisi) untuk lebih menggiatkan patroli keamanan, khsususnya dilokasi rawan kejahatan demi terciptanya jaminan keamanan bagi masyarakat,” jelas Hadian.
Selain itu, Hadian yang menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD Sumut itu, mengungkapkan harus juga diurai dan diberikan solusi, terkait apa penyebab sebenarnya maraknya terjadi begal tersebut. Hal itu, menjadi tugas Pemprov Sumut untuk menyelesaikan hal itu.
Hadian juga mengucapkan rasa duka yang mendalam kepada para korban begal. Dia berharap kondisi ini segera mungkin dapat normal kembali sesuai harapan masyarakat.
“Fraksi PKS memberikan dorongan moril kepada masyarakat yang menginginkan terciptanya kondisi lingkungan yang nyaman dan tentram,” tandas Hadian.(gus/ram)
