MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi bakal menyampaikan desakan masyarakat Sumut untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ke pemerintah pusat. Namun sebelum menyampaikan tuntutan masyarakat soal BBM itu, Edy akan melakukan kajian tentang apa yang menjadi alasan pemerintah menaikkan harga BBM.
“Nanti akan saya sampaikan, tapi harus kita kaji. Kita juga tak bisa terus terlalu mendikte kita ingin tahu kenapa naik? Kalau naik, berarti ada sesuatunya. Kalau naik tidak ada sesuatunya, berarti salah. Ini yang harus kita kaji dan koordinasikan sama-sama,” kata Edy kepada wartawan usai menemui pengunjuk rasa di Kantor Gubernur, Senin (12/9).
Edy menjelaskan, Pemprov Sumut juga tengah mencari solusi dan langkah-langkah yang harus diambil dalam mengatasi dampak yang dialami masyarakat akibat naiknya harga BBM ini. Ia mengaku, dirinya juga telah berkoordinasi dengan DPRD Sumut. “Ini yang tadi saya laporkan pada DPRD untuk langkah-langkah yang harus diambil, kebijakan-kebijakan yang menggunakan dana harus menjadi satu perhatian. Dana-dana dinas, dana-dana rapat, dan dana-dana yang lain, ini kita himpun untuk membantu keperluan masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, mantan Pangkostrad ini juga menyampaikan, Pemprov Sumut juga akan memberikan masukan kepada pemerintah pusat. Sehingga bisa berkolaborasi dalam penyerapan dana yang dapat membantu masyarakat yang terdampak naiknya harga BBM. “Baik itu DAK, DAU, untuk bersama sama kita lakukan. Jadi, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota kolaborasi, sehingga rakyat yang terdampak pastinya yang menengah ke bawah ini bisa sedikit tidak menjadikan dampak negatif yang membuat mereka semakin sulit, bisa dibantu untuk meringankan,” tandas Gubernur Edy.
Sebelumnya, ratusan massa aksi tergabung dalam Aksi Bela Rakyat (Akbar) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, di Jalan Diponegoro, Kota Medan, Senin (12/9). Mereka menuntut penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Salah satu Kordinator aksi, Ustadz Heriansyah mengatakan, kenaikan harga BBM tersebut, hanya kebijakan oligarki yang membuat masyarakat dan sengsara. Untuk itu, perlu dilakukan aksi untuk menolak kebijakan dinilai tidak pro rakyat. “Oligarki ini, betul-betul mengendalikan negeri. Berapa orang mengeluarkan kebijakan yang menyiksa ratusan juta orang. Tapi, mereka tidak mengkhawatirkan kemarahan kita. Mereka mengendalikan segala-galanya,” ujar Heriansyah di atas mobil komando menggunakan alat pengeras suara.
Heriansyah mengungkapkan, aksi tolak BBM tidak sampai di situ saja. Mereka akan melakukan konsolidasi dengan kelompok masyarakat lainnya untuk kembali turun ke jalan dengan massa aksi lebih banyak lagi. “Kita akan melakukan konsolidasi, ini sebagai gerakan nasional untuk menuntut kebijakan BBM ditarik. Kalau kita konsolidasi ini, kekuatan rakyat sudah terbangun. Kami menjadi gelombang tsunami, tuntutan kita bukan lagi turun BBM. Tapi, turunkan Jokowi,” tegas Heriansyah.
Heriansyah mengatakan, aksi ini merupakan titik awal atau pemanasan untuk melakukan aksi hingga BBM diturunkan oleh pemerintah pusat. Karena, kondisi ekonomi yang terpuruk karena Covid-19 ditambah lagi, kenaikan harga BBM disertai kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Ini pemanasan saja. Setelah ini, kita konsolidasi dengan kelompok masyarakat lainnya. Kita harus penuhi jalan, kita harus memenuhi tuntutan kita turunkan BBM, batalkan kenaikan BBM. Kalau tidak, kita seruduk istana negara,” tandas Heriansyah.
Satu jam melakukan orasi, Gubernur Sumut Edy Rahyamadi mendatangi dan menerima para pendemo. Dengan pengawalan Satpol PP Sumut. Mantan Pangkostrad itu, langsung naik ke mobil komando. “Habis ini, kalian tinggal ini. Karena, banyak jalan macet. Bukan menutup atau melarang kalian menyampaikan pendapat, tapi jangan terlalu lama-lama,” kata Edy kepada ratusan pendemo.
Edy menyebutkan, Indonesia dan Sumatera Utara bukan dalam kondisi baik-baik saja. Untuk itu, tahu diri dan semuanya harus dihadapi kondisi sulit ini. “Melakukan pengiritan pribadi, baik yang kaya sampai yang miskin. Ini harus kita lakukan. ASN sudah saya instruksikan untuk menanam cabai di 10 polibek. Begitu juga, kalian. Jadi tidak perlu membeli cabai,” ucap Gubernur Edy.
Pernyataan Gubernur Edy disambut oleh emak-emak yang ikut demo. Karena, masyarakat tidak saja butuh cabai merah saja. Tapi, Kebutuhan pokok lainnya. “Cuma cabai saja, beras, minyak, ikan dari mana. Mahal semua harganya itu,” ucap ibu-ibu menyahuti apa yang disampaikan mantan Ketua Umum PSSI itu.
Lebih lanjut, Edy mengaku menerima semua tuntutan para pendemo secara tertulis dan akan ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat. “Dengan syarat menyampaikan, tapi jangan merusak-rusak. Paham ini, dan mengerti kami akan memberikan informasi kepada rakyat. Yang tidak boleh memfitnah, jangan sekali-sekali fitnah,” tutur Edy.
“Kalau tak demo kalian, tak jumpa juga kalian sama saya ini. Saya sedang ada acara di DPRD, saya izin tinggalkan. Karena, ingin menerima kalian. Sudahlah, kasian kali emak-emak itu. Ini saya terima dan ditindaklanjuti,” kata Edy lagi.
Dalam aksi itu, para demo berteriak dan mendoakan Edy Rahyamadi dua periode jadi Gubernur Sumut. Kemudian, ada berteriak turunkan Jokowi, dan angkat mantan Pangdam I Bukit Barisan itu, sebagai Presiden RI. “Amin, kok amin pula. Ini bukan berbicara politik. Jangan berbicara politik, dan jangan kita berpolitik,” tegas Edy.
Dia juga mempersilakan para demo untuk melaksanakan Salat Ashar di Masjid Agung, persis berada di sebelah Kantor Gubernur Sumut. Namun, jangan melaksanakan salat jamaah di jalan. “Terima kasih, saya terima dan saya tindak lanjuti. Kembali ke tempat, saya tidak mau dan jangan ada sampah-sampah. Salat Ashar di masjid, jangan di jalan ya. Masuk ke masjid, kalau demo di masjid, biar diusir BKM kalian. Allahuakbar,” tandas Edy.
Usai menerima para pendemo, pantauan Sumut Pos Gubernur kembali masuk ke dalam kantornya dan para demo membubarkan diri dengan tertibkan dan bersiap-siap untuk salat ashar berjamaah di Masjid Agung, Kota Medan.
Mahasiswa UINSU ‘Keluar Kandang’
Sementara itu, mahasiswa UIN SU ‘keluar kandang’ melakukan aksi protes kenaikan harga BBM di Kantor DPRD Sumut, Senin (12/9). Puluhan mahasiswa melakukan aksi dengan memblokir ruas jalan hingga aksi bakar ban di depan gedung DPRD Sumut.
Rizki Munthe, seorang pengunjuk rasa mengemukakan empat tuntutan mereka. “Tolak kenaikan harga BBM, tarif listrik, RUU data pribadi secepatnya disahkan, dan naikkan BLT,” katanya.
“Indonesia saat ini, dari Bulan Maret sampai sekarang itu hanya ada sekitar enam bulan, di mana Indonesia belum sepenuhnya pulih, tidak semua orang Indonesia memiliki ekonomi yang baik,” ujarnya.
Aksi protes mahasiswa tersebut pun tak lepas dari kawalan kepolisian. Polrestabes Medan menurunkan tim gabungannya dari Samapta sebanyak 56 personel, Polwan 59 personel, Sat Reskrim 13 personel. Kemudian Sat Narkoba ada 15 personel, Humas Polrestabes Medan 4 personel, Polsek Medan Timur 14 personel, Polsek Kutalimbaru 9 personel, Polsek Medan Baru 12 personel, Dit Samapta Polda Sumut 2 SST, Sat Brimob Polda Sumut 1 SST, dan Kodim 02/01 Medan 1 SST. (gus/mag-3/adz)
