MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Provinsi Sumatera Utara sudah menyelesaikan kajian terkait pengendalian banjir di Kota Medan dan sekitarnya. Hasil tersebut akan segera disampaikan kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi untuk meminta instruksi lebih lanjut.
“Datanya, kata (bagian) informasi kita, sudah di tangan pak kadis. Pak kadis, menurut informasi mau lapor ke gubernur hari ini (kemarin, Red). Itu informasi yang saya peroleh,” ungkap Kepala Bidang Dinas SDACKTR Provsu, Nazaruddin Nasution saat dikonfirmasi Sumut Pos, Jumat (12/10).
Dalam ekspos di kantor mereka pada Rabu (10/10) kemarin, diakui dia, Kepala Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, Roy Panagom Pardede hadir langsung menyampaikan hasil kajian sekaligus pemetaan tentang masalah banjir yang terjadi di Medan, Binjai dan juga Deliserdang. “Saya nggak ikut (dalam pertemuan) karena kurang sehat. Tapi kabarnya kepala BWSS II hadir,” pungkasnya.
Kabid Pengembangan Jaringan Sumber Air (PJSA) Dinas SDACKTR Provsu, Alfi Syahriza juga mengamini bahwa dalam ekspos hasil kajian pengendalian banjir dilakukan langsung kepala BWSS II. “Ekspos kemarin (Rabu, Red) sudah oleh BWSS II. Tapi sejauh mana hasilnya, saya tidak tahu karena bukan bidang saya dan saya tidak dilibatkan,” katanya.
Namun sayang, Kepala BWSS II, Roy Panagom Pardede masih enggan saat ditanya ihwal hasil kajian pihaknya atas pengendalian banjir di Kota Medan dan sekitarnya. Berulang kali coba dihubungi ke nomor selulernya, ia tidak mengangkat. Begitupun saat dilayangkan konfirmasi via pesan singkat dan layanan WhatsApp, ia tidak menjawab.
Proyek Drainase Tak Efektif dan Pemborosan
Sementara, menurut Staf Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan, Utami, curah hujan di daerah Medan masih tinggi. Banjir juga berpotensi terjadi di beberapa kawasan. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai diminta supaya mewaspadai ancaman banjir tersebut.
Adapun beberapa kawasan yang rawan atas banjir itu terdapat di Kecamatan Helvetia, Mesan Baru, Medan Johor, Medan Marelan, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Tuntungan, Medan Deli dan lainnya.
Menyikapi ini, DPRD Kota Medan menilai, proyek pengorekan drainase yang dilakukan Pemko Medan saat ini dinilai tidak efektif dan pemborosan APBD. Sebab, proyek yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan tersebut belum mampu menjadi solusi mengatasi persoalan banjir yang masih terjadi. Sebab, diguyur hujan beberapa jam saja sejumlah jalan tergenang air cukup tinggi hingga berdampak kepada pemukiman warga.
Menurut Anggota DPRD Medan Wong Chun Sen, Pemko Medan sampai saat ini belum memiliki terobosan besar untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda Medan. Parahnya, titik-titik rawan banjir saat ini bukan lagi hanya di daerah dekat bantaran sungai. Namun, air sudah merambat masuk ke daerah yang selama ini tidak pernah kebanjiran.
“Pengorekan dan perbaikan drainase yang telah dilakukan oleh Dinas PU Kota Medan dinilai tidak bermanfaat sama sekali dan terkesan hanya pemborosan saja,” ujarnya kepada wartawan baru-baru ini.
Terbukti, sambung Wong, drainase yang sudah selesai dikorek dan diperbaiki tidak dapat berfungsi dengan baik. Hanya mampu menampung dalam jumlah tertentu, tetapi tidak mengalirkan dengan baik.
“Kita melihat pengerjaan drainase hanya sebatas proyek saja, manfaatnya tidak berpengaruh banyak bagi masyarakat. Di tempat yang diperbaiki malah tetap saja terjadi banjir. Padahal, harus ada solusi agar ketika drainase telah diperbaiki dapat menampung air dan tidak terjadi lagi banjir di daerah tersebut,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Wong menduga pembangunan drainase tidak memiliki perencanaan matang. Hanya mengganti drainase lama dengan yang baru. “Dinas PU Kota Medan disinyalir tidak mampu mencari solusi mengatasi permasalahan banjir. Seperti di Jalan Jemadi, Jalan Rahayu, Jalan Pukat Banting 2 dan Jalan Gaperta Ujung yang kondisi jalannya membuat pengendara kesal. Kondisi jalan-jalan ini semakin diperparah ketika hujan turun dan jalan-jalan banjir. Maka menjadi sangat berbahaya bagi pengendara karena air menutupi lubang-lubang,” jabarnya.
Untuk itu, tambah anggota dewan dari PDI Perjuangan ini, sudah seharusnya Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengevaluasi kinerja Kepala Dinas PU Khairul Syahnan. Sebab, masih banyak yang cerdas dan mampu bekerja dengan baik. “Sudah waktunya wali kota menempatkan orang-orang yang mampu bekerja membangun Medan, bukan hanya mengikuti acara-acara seremonial saja,” tegasnya.
Sementara, Anggota DPRD Medan Salman Alfarisi mengatakan, banjir yang terus terjadi harus menjadi pelajaran berharga bagi Pemko Medan untuk membuat Rencana APBD 2019. Artinya, proyek-proyek infrastruktur yang tidak efektif mengatasi banjir tak perlu lagi dianggarkan.
Banjir yang masih terus terjadi harus jadi acuan atau pembelajaran ke depannya. Dalam hal ini, proyek yang direncanakan menjadi solusi banjir tetapi kenyataannya tidak mampu, maka wajib jadi perhatian,” kata Salman.
Ia meminta, ketika banjir terjadi akibat drainase tumpat, maka kepala dinas turun langsung ke lapangan. Ketika kroscek, bukan sekadar memantau tetapi harus mencari solusi. “Jangan hanya perbaikan-perbaikan drainase saja tapi banjir masih terjadi. Makanya, pejabatnya terjun langsung ke lokasi banjir supaya tahu apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya,” pungkas Salman. (prn/ris)