BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Langkanya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dirasakan nelayan kecil di Gabion Belawan sudah lama terjadi. Selain Pertamina belum memprioritaskan stasiun khusus BBM kepada para nelayan tradisional, mafia minyak kian memicu kelangkaan solar. Untuk itu, dewan Kota Medan meminta agar Poldasu turun untuk mengusut tuntas persoalan ini.
Wakil Ketua DPRD Medan sekaligus wakil rakyat dari Dapil Medan Utara HT Bahrumsyah SH MH mengatakan, langkanya solar terkesan dilakukan pembiaran. “Ini sebenarnya sudah lama terjadi tapi terkesan dibiarkan. Nah akhir-akhir ini semakin parah, jadi semakin mencuat. Kalau bicara nelayan kecil, di Gabion (Belawan) sana banyak sekali yang kesulitan mendapatkan BBM, semua karena ulah oknum,” ucap Bahrumsyah kepada Sumut Pos, Senin (13/1).
Oknum yang dimaksud, kata Bahrum, mulai dari masyarakat yang merupakan bagian dari sebagian nelayan juga termasuk para oknum di instansi terkait. “Maka sebenarnya jangan bilang juga kalau pihak Syahbandar gak tahu ‘permainan’ ini. Kalau sudah bicara penyelewengan BBM subsidi, ini gak mungkin sendiri, ini sudah konspirasi,” ujarnya.
Begitu juga dengan pihak Pertamina yang hingga saat ini tidak memprioritaskan nelayan kecil untuk mendapatkan subsidi BBM. Bahrum meminta BUMN tersebut untuk tidak menutup mata atas kejadian yang sebenarnya telah lama terjadi dan diketahui bersama itu.
“Semua tahu, yang berhak mendapatkan BBM subsidi adalah kapal dengan tonase di bawah 30 GT. Faktanya banyak sekali kapal di atas 30 GT yang menggunakan BBM subsidi, antara izin yang dimiliki tak sesuai dengan fakta kapal yang diisi BBM nya. Pertamina jangan pura-pura tidak tahu,” tegasnya.
Bahrum meminta pihak kepolisian yakni Poldasu yang dibantu Polres Belawan, Syahbandar dan Pertamina untuk sama-sama menginvestigasi dan menuntaskan persoalan ini secara serius dan terbuka.
“Kita minta kepada Kapolres Belawan yang baru, Syahbandar dan Pertamina untuk investigasi ini. Tongkrongi itu seharian SPBU nelayan di Gabion, nanti akan terlihat jelas bahwa banyak kapal yang secara izin tidak berhak mendapatkan BBM itu tetapi mendapatkannya. Tindak tegas, sebab selama ini Pertamina yang selalu mengklaim bahwa persediaan solar subsidi untuk nelayan di Gabion cukup,” ujarnya.
Begitu juga dengan Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya. Ia meminta kepada pihak Pertamina untuk terbuka dan tegas dalam mengelola penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat, terkhusus kepada para nelayan di Gabion Belawan.
“Aturannya kan sudah jelas, kapal-kapal mana saja yag berhak mendapatkan BBM itu. Kalau Pertamina memberikan BBM itu kepada pihak atau oknum penyeleweng, itu artinya Pertamina sudah menyalahi aturan dan ini tidak boleh terjadi,” cetusnya.
Ia juga meminta pihak Kepolisian, baik Polres Belawan maupun Polda Sumut untuk mengusut tuntas kasus ini. Oknum mafia BBM disebutnya telah menyusahkan para nelayan kecil dan tugas kepolisian untuk berada di tengah masyarakat dalam menegakkan undang-undang yang berlaku.
“Saya yakin polisi mampu menyelesaikan masalah ini, yakin sekali. Apalagi baru-baru ini Polda Sumut juga berhasil mengungkap kasian kematian Hakim PN Medan, Jamaluddin. Saya apresiasi itu dan saya juga akan mengapresiasi lebih tinggi apabila Polda Sumut menuntaskan kasus Mafia BBM di Gabion Belawan,” tuturnya.
Selain itu, Habib juga meminta Pertamina untuk tidak diam dan segera menuntaskan persoalan yang ada di internal mereka, termasuk bila ada oknum-oknum petugas di Pertamina yang diketahui telah berkonspirasi dalam melakukan penyelewengan BBM tersebut.
“Kepada masyarakat nelayan yang kesulitan mendapatkan BBM itu, bisa segara datang dan melaporkan hal ini kepada kami di Fraksi NasDem, kami siap menindaklanjutinya,” pungkasnya. Seperti diberitakan, nelayan kecil di Belawan kesulitan mendapatkan solar subsidi. Sebab, hingga saat ini pihak Pertamina belum memprioritaskan stasiun khusus BBM kepada para nelayan tradisional. Hal ini membuat para oknum yang disebut sebagai mafia BBM menguasai solar bersubsidi dengan mensuplainya kepada para pengusaha ikan di Pelabuhan Perikanan Gabion. Akibatnya, para nelayan kecil tidak kebagian solar subsidi dan mengalami kelangkaan BBM. (map/ila)
