SUMUTPOS.CO- Dugaan penyelewengan dana APBD senilai Rp1,2 miliar oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan pada kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015, mendapat sorotan banyak pihak termasuk pengamat pendidikan dari Kota Medan.
Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Suwardi Lubis menilai, Disdik menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas masalah ini. Bahkan jika benar dugaan penyelewengan tersebut terjadi, menurutnya, penegak hukum wajib menindaklanjuti dan mengusut oknum yang terlibat didalamnya.
“Sudah tentu dalam hal ini mereka (Disdik, Red) harus bertanggungjawab. Kemana dana sebesar itu tidak tersalurkan? Padahal sudah dialokasikan di APBD untuk kegiatan PPDB,” kata Suwardi kepada Sumut Pos, Jumat (11/9).
Selain mempertanyakan nilai fantastis yang tak tersalurkan itu, Suwardi mengecam dengan cara-cara abmoral yang dilakukan Disdik Medan seperti ini, justru menjadi contoh buruk bagi para siswa. “Di samping kejadian ini merupakan preseden buruk bagi Disdik dan dunia pendidikan di kota ini, kita seolah-olah sudah mengajarkan contoh buruk bagi mental anak bangsa ke depan,” tuturnya.
Suwardi tak menampik bahwa ada permainan antara kepala dinas, kepala sekolah dan oknum lain yang berkepentingan pada penyelenggaraan PPDB ini. Karena itu, ia sangat mengesalkan kenapa setiap tuhun peristiwa serupa terus berulang. Menurutnya, Pemko Medan tidak memiliki niat serius untuk memajukan kualitas pendidikan di kota ini.
“Kalau cara-cara seperti ini dibawa ke dalam dunia pendidikan, bagaimana siswa Kota Medan menjadi bermoral dan berkualitas?” tanya Suwardi.
Di sisi lain, kepada pihak sekolah, Suwardi juga menyarankan jangan mau memakai dana sendiri jika anggaran sudah tertampung di APBD. “Ini kita harap jangan dibiasakan. Artinya kan pihak sekolah tahu bahwa ada anggaran untuk itu, jadi tidak perlu pakai uang dari kas sekolah untuk membeli alat tulis kantor (ATK) semacam itu,” ujar akademisi yang masih rajin menulis soal masalah pendidikan melalui media cetak ini.
Ke depan, tambah Suwardi lagi, jika masalah serupa masih terjadi, maka wali kota harus bertindak tegas dengan memecat kepala dinas dan kepala sekolah yang terbukti berkonspirasi dalam PPDB ini. “Ya, saya pikir harus ada tindakan tegas untuk ini. Wali kota tak perlu ragu memecat siapa saja yang bermain dalam kegiatan ini, termasuk kepala dinas,” pungkasnya. (prn/adz)
