MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution membawa dua aspirasi dari Sumut pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta, Kamis (15/9/2022) dan Jumat (16/9/2022). Adapun kedua aspirasi masyarakat Sumut itu, yakni Partai Demokrat harus terus konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan pembentukan badan penanggulan masyarakat kurang mampu di bawah komando presiden, tidak lagi di bawah kementerian sosial.
Menurut Lokot, dua aspirasi tersebut sangat penting difokuskan pada tahun ini, karena kenaikan harga BBM bertolak belakang dengan turunnya harga minyak dunia, dan tingkat inflasi yang mengalami kenaikan serta masyarakat baru menata ulang ekonominya pasca dilanda pandemi Covid-19. Dan mengenai badan penanggulangan masyarakat pra sejahtera ini, kata Lokot, penting dilakukan karena pasca Covid 19 dan kenaikan harga BBM, serta ikut menaikkan harga kebutuhan pokok membuat masyarakat semakin kesulitan.
Kemudian, ada beragam subsidi yang seharusnya diterima masyarakat pra sejahtera agar bisa lebih tepat sasaran. Hal lainnya, pada masa Covid-19 banyak kita temui kabar tentang masyarakat yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK), hal ini akibat pertumbuhan ekonomi yang minus dan hingga kini belum pulih sepenuhnya.
“Saya mendengar banyak masukkan dari para driver ojek online, pengemudi becak motor, pedagang kaki lima, buruh harian lepas dan mahasiswa. Jadi dua hal inilah yang perlu kami sampaikan dalam Rapimnas PD tahun 2022 ini,” katanya.
Lebih lanjut, Lokot juga mengatakan, masyarakat pra sejahtera itu tak hanya di wilayah kabupaten, melainkan di perkotaan juga banyak ditemukan salah satunya di Kota Medan. Sehingga, perlu ada terobosan baru yang dilakukan oleh PD dalam pengentasan masyarakat pra sejahtera ini. “Saya bersama-sama dengan 33 DPC Kab/kota serta anggota DPRD se Sumut sudah sepakat membawa dua aspirasi tersebut untuk disampaikan dalam Rapimnas ini,” ucapnya. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution membawa dua aspirasi dari Sumut pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta, Kamis (15/9/2022) dan Jumat (16/9/2022). Adapun kedua aspirasi masyarakat Sumut itu, yakni Partai Demokrat harus terus konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan pembentukan badan penanggulan masyarakat kurang mampu di bawah komando presiden, tidak lagi di bawah kementerian sosial.
Menurut Lokot, dua aspirasi tersebut sangat penting difokuskan pada tahun ini, karena kenaikan harga BBM bertolak belakang dengan turunnya harga minyak dunia, dan tingkat inflasi yang mengalami kenaikan serta masyarakat baru menata ulang ekonominya pasca dilanda pandemi Covid-19. Dan mengenai badan penanggulangan masyarakat pra sejahtera ini, kata Lokot, penting dilakukan karena pasca Covid 19 dan kenaikan harga BBM, serta ikut menaikkan harga kebutuhan pokok membuat masyarakat semakin kesulitan.
Kemudian, ada beragam subsidi yang seharusnya diterima masyarakat pra sejahtera agar bisa lebih tepat sasaran. Hal lainnya, pada masa Covid-19 banyak kita temui kabar tentang masyarakat yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK), hal ini akibat pertumbuhan ekonomi yang minus dan hingga kini belum pulih sepenuhnya.
“Saya mendengar banyak masukkan dari para driver ojek online, pengemudi becak motor, pedagang kaki lima, buruh harian lepas dan mahasiswa. Jadi dua hal inilah yang perlu kami sampaikan dalam Rapimnas PD tahun 2022 ini,” katanya.
Lebih lanjut, Lokot juga mengatakan, masyarakat pra sejahtera itu tak hanya di wilayah kabupaten, melainkan di perkotaan juga banyak ditemukan salah satunya di Kota Medan. Sehingga, perlu ada terobosan baru yang dilakukan oleh PD dalam pengentasan masyarakat pra sejahtera ini. “Saya bersama-sama dengan 33 DPC Kab/kota serta anggota DPRD se Sumut sudah sepakat membawa dua aspirasi tersebut untuk disampaikan dalam Rapimnas ini,” ucapnya. (adz)
